Wali Nanggroe dan Pengurus Partai Aceh Adakan Pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua

Wali Nanggroe dan Pengurus Partai Aceh Adakan Pertemuan dengan Majelis Rakyat PapuaJubir Partai Aceh/Nurzahri
Wali Nanggroe dan Pengurus Partai Aceh Adakan Pertemuan dengan Majelis Rakyat Papua

PAPUA, ACEHPORTAL.COM - Dalam lawatannya menghadiri PON XX Papua, Wali Nanggroe menyempatkan diri melakukan pertemuan resmi dengan Majelis Rakyat Papua di hotel Horizon di kawasan Kutaraja distrik Abepura Kota Jayapura. Minggu (3/10/2021).

Hadir pada pertemuan itu, Pimpinan Majelis Rakyat Papua; Timotius Murib, Ketua merangkap anggota (unsur perwakilan adat), Yoel Luiz Mulait, SH. Wakil Ketua I merangkap anggota (unsur perwakilan agama), Debora Mote S.sos. Wakil Ketua II merangkap Anggota (unsur perwakilan Perempuan), dann tujuh anggota MRP lainnya.

Sementara rombongan dari Aceh hadir Wali Nanggroe Aceh PYM Malik Mahmud Al Haythar, Kamaruddin Abubakar yang akrab disapa Abu Razak,
Nurzahri (jubir PA), Dr Raviq, Tgk Anwar Ramli, Tarmizi (DPRA), Iskandar Al-farlaki, Falevi Kirani (DPRA).

Nurzahri kepada acehportal menyampaikan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut setelah pihak MRP meminta Nurzahri (Jubir Partai Aceh) untuk menjadi saksi ahli dalam gugatan MRP terhadap Undang-undang Khusus Papua di Mahkamah Konstitusi. 

Dan karena dalam waktu bersamaan wali nanggroe dan beberapa anggota DPRA juga hadir di Papua untuk mengikuti pembukaan PON Papua maka pertemuan yang awalnya hanya mengundang Nurzahri berkembang menjadi pertemuan resmi antara Wali Nanggroe dengan Majelis Rakyat Papua.

Dalam pertemuan selama 3 jam lebih tersebut kedua belah pihak bercerita tentang pengalaman keduanya dalam menghadapi pemerintah pusat terutama terkait hubungan yang sudah diatur dalam masing-masing UU kekhususan. 

Ketua MRP mengatakan bahwa Pemerintah Pusat tidak ikhlas memberikan kewenangan dan kekhususan ke Papua, dari 16 kewenangan kekhususan yang diatur dalam UU Papua, hanya 4 kewenangan yang dijalankan, dan kini setelah di revisi malah kewenangan Papua di kurangi oleh pusat, salah satunya adalah tentang dana otsus, walau jumlah dimtambah menjadi 2,5 % tetapi pengelolaan di tarik ke pusat atau tidak lagi masuk ke APBD yang nantinya akan dikelola oleh lembaga dibawah kontrol wakil Presiden.

Wali Nanggroe juga menyampaikan hal yang kurang lebih sama, bahwa kini UU 11/2006 atau UUPA telah masuk dalam prolegnas tapi sampi saat ini Aceh belum melihat draft revisi tersebut dan belum ada konsultasi serta pertimbangan DPRA dan ada kemungkinan revisi UUPA akan bernasib sama dengan UU Papua.

Di akhir pertemuan Wali Nanggroe dan MRP sepakat akan membuat MoU bersama antara lembaga Wali Nanggroe dan lembaga MRP yang nantinya akan dilaksanakan di Aceh ketika lembaga MRP berkunjung ke Aceh. 

Isi MoU tersebut direncanakan akan berisi beberapa poin tentang kerjasama Aceh dan Papua dalam berjuang bersama serta saling dukung agar keinginan rakyat Aceh dan Papua dapat di berikan oleh pemerintah pusat.

Rubrik:News, Politik