Breaking News

Wabup Abdya Sebut Yayasan NAPZA SIRAH Tidak Ada Koordinasi dengan Pemkab

Wabup Abdya Sebut Yayasan NAPZA SIRAH Tidak Ada Koordinasi dengan Pemkab

BLANGPIDIE, ACEHPORTAL.com - Wakil Bupati (Wabup) Aceh Barat Daya (Abdya), Muslizar MT memberikan klarifikasi atas pemberitaan banyaknya korban narkotika dari keluarga miskin yang datang dan konsul ke Panti Rehabilitasi Sosial NAPZA Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH) wilayah setempat, namun tidak jadi ikut program rehabilitasi lantaran tidak memiliki biaya.

"Pihak Yayasan SIRAH selama ini tidak pernah bersilaturahmi dengan kita perihal kondisi yayasannya," sebut Wabup Muslizar MT, Selasa (23/3/2021) di Blangpidie.

Semestinya, tambah Wabup, pasca launching yayasan tersebut oleh dirinya pada Agustus 2019 lalu, mereka tetap intens berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah tentang strategi apa yang akan dilakukan untuk menyelamatkan generasi ini dari narkotika.

"Sebagai penanggungjawab yayasan harusnya sekali-kali datang dan bersilaturahmi untuk kita bicarakan langkah apa saja atau kendala apa yang di alaminya," kata Wabup.

Menurut Muslizar, jika ada persoalan kurang etis langsung disampaikan ke media, seharusnya pihak yayasan menyampaikan permasalahan itu secara resmi kepada Pemda, sehingga dengan demikian dapat dicarikan solusinya.

Bahkan, sambung Wabup, Bupati sendiri juga sudah turun langsung ke lokasi Yayasan Pintu Hijrah tanpa di undang untuk meninjau dan beliau sangat mendukung sistem dan cara Rehab Pecandu Narkoba yang dilakukan yayasan tersebut.

"Jadi, jangan tiba-tiba ngaku penanggung jawab lewat media," cetusnya.

Muslizar yang juga Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Abdya itu menyatakan, Pemda siap membantu, apalagi ini untuk menyelamatkan generasi Abdya dari barang haram narkotika.

"Lembaga lain saja Pemda Abdya membantu, apalagi ini lembaga yang menyangkut persoalan narkotika tentunya lebih dari itu akan kita support," ujarnya.

Dirinya juga mengaku selama ini pihak yayasan SIRAH tidak pernah secara resmi menyampaikan program kerjanya kepada Pemkab Abdya, sehingga pemerintah tidak tau mungkin mereka sudah mampu membiayai yayasannya sendiri.

"Ini uang negara, ketika hendak digunakan harus mengikuti aturan negara, dan prosesnya pun harus ada proposal program, sehingga bisa kita usulkan kedalam APBK melalui sistem e-planning," ungkapnya.

Ketua BNNK Abdya itu juga menegaskan persoalan narkorba yang telah menyasar berbagai kalangan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun juga menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama berbagai pihak.

"Saya mengajak seluruh lapisan masyarakat mari kita bersama-sama dengan pemerintah, BNK, TNI Polri, ulama, LSM, dan lembaga-lembaga lainnya untuk memerangi narkoba di Abdya," ajak Wabup Muslizar.

Terkait dengan tidak adanya koordinasi pihak Yayasan Pintu Hijrah dengan Pemkab Abdya, Wabup Muslizar, "Kami tunggu pihak penanggung jawab dan pengelola untuk bersilaturahmi," pungkasnya.

Rubrik:Daerah, Umum