Breaking News

Tuntut Pencaplokan Sepihak Atas Penetapan Kawasan TWA di Kepulauan Banyak, Warga Beraudiensi

Tuntut Pencaplokan Sepihak Atas Penetapan Kawasan TWA di Kepulauan Banyak, Warga Beraudiensi(Zulkarnain/ACEHPORTAL.com)
Tokoh masyarakat dan masyarakat Kepulauan Banyak saat audiensi ke Pemkab Aceh Singkil, Selasa (16/11/2021).

SINGKIL, ACEHPORTAL.com - Tokoh masyarakat dan masyarakat Kepulauan Banyak, Aceh Singkil melakukan audiensi ke Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil di Opprom Kantor Bupati Aceh Singkil, Senin (15/11/2021) kemarin.

Para tokoh serta masyarakat ini hadir didampingi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Taufik dan Amran Sidik yang berasal dari Kepulauan Banyak. 

Selain itu, turut hadir Camat Pulau Banyak, Camat Pulau Banyak Barat serta kepala desa (kades/keuchik) yang dikoordinir oleh Japriadi.

Audiensi masyarakat ini diterima oleh Sekda Aceh Singkil, Azmi didampingi Asisten I dan Asisten II serta para Kepala SKPK. Juga hadir Kepala BKSDA Resort Kepulauan Banyak, Riya Kambe.

Sekda Aceh Singkil memberikan kesempatan kepada Koordinator Audiensi yakni Japriadi untuk menyampaikan maksud dan tujuan melakukan audiensi.

Japriadi menyampaikan empat poin pernyataan sikap kepada pemerintah, dimana masyarakat Kepulauan Banyak adalah warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945.

Maka, sebagaimana pengakuan atas hak penguasaan lahan bagi warga Indonesia pada umumnya, masyarakat Kepulauan Banyak juga berhak untuk mendapatkan pengakuan hukum terhadap tanah yang dikuasai di kawasan Kepulauan Banyak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 46 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

1. Penetapan wilayah Kepulauan Banyak menjadi kawasan Taman Wisata Alam (TWA) sesuai Surat Keputusan (SK) Menhut. Nomor: 596/Kpta-II/1996 tanggal 16/9/1996 dan Keputusan Menteri LHK Nomor: SK 5347/Mengut-VII/KUH/2014, adalah keputusan sepihak oleh pemerintah dengan mengabaikan dan mengklaim hak-hak masyarakat atas lahan-lahan yang dimilikinya, tanpa melaui proses konsultasi dan uji publik serta tanpa persetujuan masyarakat setempat.

2. Menyatakan kepada pemerintah segera membebaskan lahan-lahan masyarakat dari status Kawasan TWA Kepulauan Banyak dan melegalisasi pengakuan kepemilikan hak miliknya.

3. Masyarakat Kepulauan Banyak siap mendukung program pemerintah dan mempersilahkan pihak manapun yang ingin berinvestasi bisnis di tanah-tanah masyarakat, tetapi setelah dibebaskan dari Kawasan TWA dan atau pengakuan status hak milik sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Masyarakat Kepulauan Banyak menyatakan kepada pemerintah mulai hari ini dan seterusnya, harus mengedepankan perlakuan yang adil atas berbagai kebijakan yang akan diputuskan bila menyangkut hajat hidup, harkat dan martabat serta masa depan masyarakatnya.

Setelah menyampaikan poin tuntutan, Japriadi juga mengatakan bahwa saat penyampainnya terkait soal lahan, memang belum melihat secara betul geografinya.

"Kita mendengar isu ini masih, baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah menyebutkan bahwa lahan di Pulau Banyak itu tidak ada masalah, clear and clear. Disitu kami tergores Pak, apalagi kalau disebutkan itu wilayah Kepulauan Banyak milik Pemerintah," kata Japriadi. 

"Demi menjaga harkat dan martabat seluruh masyarakat, baik masyarakat Kepulauan Banyak dan masyarakat Aceh Singkil pada umumnya, mudah-mudahan audiensi kita atau pertemuan hari ini dapat kepastian langkah-langkah atas tuntutan dari masyarakat Kepulauan Banyak dan ini perlu kami garis bawahi bahwa apa yang kami sampaikan hari ini bukan kemauan kami pribadi, tapi telah dikonsultasikan telah di komunikasikan kepada seluruh pemilik lahan, untuk itu sekali lagi kami berharap langkah-langkah kongkrit dari pemerintah untuk dapat menyelesaikan masalah ini dapat kami dengarkan pada hari ini," kata Japriadi lagi.

"Kami dengar dari kawan-kawan ada kabar dari Pak Taufik, sebagai Ketua Komisi I telah menyebutkan kepada masyarakat Kepulauan Banyak menyangkut dengan Tora yang pernah jadi harapan masyarakat Pulau Banyak nampaknya hal ini jalan yang terbaik dan beliau sudah mempertimbangkan rasanya itu hal-hal yang paling tepat untuk menyelesaikan persoalan ini," tutup Japriadi.

Kemudian, Anggota DPRK Aceh Singkil, Taufik menyampaikan beberapa hal menyambung apa yang disampaikan oleh Japriadi atau yang akrab disapa Malelo sebelumnya. 

"Menambahkan dan sedikit menenegaskan, jadi dalam beberapa hari terakhir ini kita dapat informasi dari teman dan kawan," kata Taufik. 

Informasi dari teman dan kawan itu kata Taufik lagi, jadi secara ril dan nyata bahwa Kepulauan Banyak telah ditetapkan sebagai kawasan TWA seperti yang disampaikan tadi pada tahun 1996 SK Menteri-nya.

"Namun, pemerintah Jokowi secara historis kebijakan, ada kebijakan revormal agarari merupakan amanat Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat (3) kemudian diikuti oleh Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1990, selanjutnya dijadikan salah satu nawacita Presiden Republik Indonesia, dalam rangka memenuhi target Tora yang ada di kawasan hutan itu sudah ditetapkan 4,1 juta hektare," sebut Taufik. 

Kemudian, lanjut Taufik, Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan telah mencanangkan kawasan hutan tersebut yang menjadi indikasi Tora yang berasal dari alokasi 20 persen kebun masyarakat dari pelepasan untuk perkebun itu yang pertama.

"Kemudian hutan produksi yang dapat dikonfersi tidak produktif itu yang kedua, ada tujuh poin yang menjadi obyek Tora, indikasi Tora ini sudah masuk revisi lima peta, jadi di peta yang kelima itu di SK 5050 itu Kepulauan Banyak sudah ditatapkan sebagai indikasi dari Tora," ucap Taufik lagi. 

"Harapan kita, dengan repolmal Agraria ini, kita juga bisa ditetapkan sebagai objek Tora, alur mekanisme mungkin pemerintah lebih memahami, seperti kedatangan Kementerian LHK yang lalu," ujar Taufik.

Mendengar apa yang disampaikan, Sekda Aceh Singkil, Azmi menyampaikan kepada Asisten I dan Asisten II agar membentuk tim.

"Kita sudah mendengar apa yang disampaikan oleh masyarakat bahwa lahan di Kepulauan Banyak itu sudah dikuasai oleh masyarakat sejak dari jaman Belanda dan terbukti dengan tanaman seperti kelapa," kata Sekda.

"Dari Tora Inilah mungkin yang paling tepat kita mengatasi permintaan masyarakat ini, untuk ya Pak Asisten agar segera kita membentuk tim," pungkas Sekda.

Editor:
Rubrik:Daerah