OPINI

Trisula Game Changer Menghadapi Dampak Pandemi: Cukupkah?

Trisula Game Changer Menghadapi Dampak Pandemi: Cukupkah?detik.com
ilustrasi

Semenjak World Health Organization (WHO) menetapkan status Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi yang diumumkan secara resmi melalui akun twitter WHO pada Rabu malam di Maret 2020 yang lalu, perlahan tapi pasti seluruh dunia merasakan semakin kuat gempuran dampaknya, termasuk Indonesia. Layaknya hantaman tsunami dahsyat yang kasat mata dan bertubi-tubi bergerak cepat membunuh umat manusia secara masif, dan meluluhlantakkan gemuruh dan geliat kehidupan manusia di muka bumi ini. Tanpa prajurit bertopi baja dan tanpa alat perang yang canggih. Demikian masifnya pandemi ini, dampaknya bukan hanya pada sektor kesehatan, namun juga telah menyentuh seluruh sektor dan sendi kehidupan. Pandemi telah mengubah dunia, mengubah cara manusia bekerja, cara bertransaksi dan berbisnis, cara bersekolah, bahkan telah pula mengubah tatanan sosial di masyarakat. 

Para ekonom global pun bahkan sepakat menyatakan bahwa pandemi ini telah menghantam sisi supply dan demand, sehingga telah mengakibatkan terkoreksinya seluruh proyeksi pertumbuhan perekonomian global. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana langkah pemerintah Indonesia untuk mengatasi dampak pandemi yang berkepanjangan ini? 

Pemerintah RI bergerak cepat dan APBN bekerja keras untuk menahan laju keterpurukan dan mempercepat pemulihan perekonomian. Pada Triwulan I 2020 yang lalu Pemerintah mengeluarkan beberapa Paket Stimulus untuk menghadapi pandemi ini. Sebesar Rp.190 triliun Belanja APBN dihemat dan Rp.55 triliun anggaran direalokasi untuk menyiapkan Paket Stimulus I sebesar Rp.8,5 triliun yang diluncurkan pada Februari 2020. Paket Stimulus I ini ditujukan untuk penguatan ekonomi domestik melalui akselerasi belanja negara dan mendorong kebijakan belanja padat karya, serta diberikan ke sektor-sektor industri yang terdampak. Paket Stimulus II yang dialokasikan sebesar Rp.22,5 triliun pada Maret 2020 diarahkan untuk memperkuat daya beli masyarakat dan memberikan insentif kemudahan ekspor dan impor, melalui kebijakan stimulus fiskal dan non fiskal, serta pada kebijakan sektor keuangan. Sementara itu, Paket Stimulus III dialokasikan dana sebesar Rp405,1 triliun pada akhir Maret 2020. Stimulus ini fokus untuk kesehatan masyarakat dan perlindungan sosial, serta stabilitas sistem keuangan. 

Dalam perjalanannya, seiring dengan dinamika pandemi yang terus berkembang, pemerintah bergerak secara simultan dengan mengeluarkan Perppu 1 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2021, yang selanjutnya dilegalkan bersama DPR menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Melalui UU ini Pemerintah memiliki landasan legal formal untuk mengambil kebijakan-kebijakan strategis, dan memperkuat seluruh stimulus yang ada menjadi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang hingga akhir 2020 memiliki pagu sebesar Rp.695,2 triliun. 

Di TA 2021, Pemerintah kembali mengalokasikan anggaran untuk PEN sebesar Rp.699,43 triliun. Berbeda dengan PEN TA 2020 yang memiliki 6 cluster, PEN TA 2021 direklasifikasi menjadi lima cluster yaitu: Cluster Kesehatan dengan pagu Rp.193,93 T; Cluster Perlindungan Sosial (Rp.153,86 T); Cluster Program Prioritas (Rp.117,04 T); Cluster Insentif Usaha (Rp.62.83 T); dan Cluster Dukungan UMKM dan Korporasi (Rp.171,77 T). Melalui lima cluster ini, APBN berupaya optimal dan bekerja keras untuk menghadapi dampak pandemi baik dari sisi supply maupun demand. 

Trisula Game Changer

Pergulatan menghadapi pandemi segera akan memasuki semester keempat. Namun belum juga terlihat kapan pandemi ini akan berakhir. Game changer telah dirancang dengan membuat 3 prioritas untuk mengubah dampak pandemi ini menjadi lebih kondusif bagi seluruh sendi kehidupan. Tiga game changer tersebut adalah Intervensi Kesehatan; Survival and Recovery Kit; dan Reformasi Struktural melalui Undang-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Game changer yang pertama adalah Intervensi Kesehatan, Pemerintah melihat bahwa akar permasalahan yang utama terkait Kesehatan, maka perlu diberikan dukungan dan salah satu yang terpenting adalah vaksinasi gratis bagi masyarakat untuk mendapatkan herd immunity. Keberhasilan vaksinasi dan tercapainya herd immunnity akan menjadi momentum penting bagi recovery Indonesia. Game Changer kedua adalah Survival and Recovery Kit dimana APBN akan menjadi tools utama melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), yang artinya APBN sangat penting untuk fleksibel dan terus beradaptasi dengan desain kebijakan yang fleksibel. Titik berat game changer yang kedua ini adalah perlindungan sosial dan pemberdayaan UMKM. Game changer ketiga yaitu Reformasi Struktural (peningkatan iklim investasi, perbaikan kualitas SDM, Implementasi UU Cipta Kerja).

Krisis dapat menjadi stimulan untuk melakukan reformasi. Pandemi ini pun telah menjadi katalisator untuk dijadikan sebuah momentum untuk mengubah fundamental ekonomi Indonesia. Melalui UU Ciptaker, reformasi struktural yang dirancang bertujuan untuk memastikan Indonesia akan memiliki lingkungan baru yang jauh lebih kondusif untuk investasi, penciptaan lapangan kerja dan kemakmuran bangsa. Agenda penguatan reformasi ini diantaranya meliputi upaya peningkatan produktivitas melalui perbaikan kualitas SDM dan kualitas pelayanan birokrasi.

Pada game changer yang pertama, alokasi PEN TA 2021 diantaranya digunakan untuk Program Vaksinasi; Insentif Tenaga Kesehatan (Nakes Pusat dan Daerah); Santunan Kematian Nakes yang dialokasikan dalam DIPA Kemenkes; Bantuan Iuran JKN; Pelaksanaan Kegiatan pada Gugus Tugas Covid-19; Insentif Perpajakan bidang Kesehatan; dan Belanja Penanganan Covid-19 lainnya yang terdapat pada beberapa Kementerian (Kemenkes, Kemenhan, Polri dan  BNPB).  Sementara itu, untuk game changer yang kedua, diantaranya berada di Cluster Perlindungan Sosial terdiri dari PKH; Bansos Tunai; Kartu Sembako; Kartu Prakerja; Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa; dan Diskon Listrik. Dengan Dana Perlinsos, pemerintah berharap dapat menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Kebijakan ini akan terus dievaluasi agar jangkauannya lebih luas dan tepat sasaran.

Masyarakat pun dapat secara bersama-sama memantau program-program yang diluncurkan pemerintah. Pemerintah mendorong level paling bawah sekitar 40 persen orang miskin dan tidak mampu untuk tetap bisa survive melalui program perlindungan sosial ini. Berikutnya Rp.161,20 triliun digunakan untuk mendukung keberlangsungan sektor usaha produktif lainnya yaitu antara lain Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM); Subsidi bunga KUR dan subsidi bunga Non KUR melalui 19 Lembaga Keuangan Penyalur; dan Subsidi Upah / Gaji pekerja / buruh.

Pandemi Covid-19 membawa dampak besar bagi perekonomian tak terkecuali UMKM yang selama ini dikenal paling tangguh menghadapi berbagai kondisi. Melalui program PEN, pemerintah berupaya melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha. Pemerintah memberikan prioritas dukungan terhadap UMKM dengan alokasi anggaran yang besar. UMKM memiliki peran penting dalam pertahanan perekonomian bangsa. Oleh karena itu, pertama-tama pemerintah memasukkan pelaku UMKM dengan kategori miskin dan rentan miskin terdampak Covid-19 sebagai penerima bansos pemerintah. 

Di cluster berikutnya adalah Cluster Insentif Usaha sebesar Rp.62.83 triliun, dimanfaatkan khusus untuk insentif perpajakan diantaranya digunakan bagi insentif untuk PPh pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP); insentif pembebasan PPh 22 Impor; insentif pengurangan angsuran PPh pasal 25; insentif penurunan tarif PPh Badan; insentif pengembalian pendahuluan PPN; dan insentif pajak terkait barang pendukung kesehatan; serta insentif PPN DTP untuk rumah dan PPNBM Mobil. Sementara untuk Cluster Program Prioritas sebesar Rp.117,94 triliun digunakan pada program Padat Karya yang terdapat pada beberapa Kementerian yaitu Padat Karya KemenPUPR; Padat Karya Kemenhub; Padat Karya Kementan; dan Ketahanan Pangan di Kementerian Kelautan & Perikanan. Program Padat Karya diharapkan membuka lapangan kerja bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dan ditujukan pula bagi mereka yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap. Program Padat Karya juga melibatkan masyarakat/warga setempat supaya mendorong perekonomian di desa sekitar.

Instrumen Game changer ketiga yaitu pelaksanaan Reformasi Struktural melalui UU Ciptaker, yang merupakan bukti pemerintah hadir untuk mendorong investasi dan kemudahan berusaha, sekaligus menjawab tantangan dalam bentuk penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, perizinan usaha dan reformasi regulasi. Pengesahan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini diharapkan akan mendorong terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih efisien, mudah dan transparan. Undang-undang ini menjadi jembatan antara program penanganan Covid-19 di jangka pendek dan reformasi struktural di jangka panjang. Proses perizinan usaha akan dilakukan dalam sistem Online Single Submission (OSS) yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi pada 9 Agustus 2021 yang lalu.

Pemberlakuan UU Cipta Kerja yang tepat waktu karena akan mengurangi dampak negatif pandemi COVID-19, terutama di sektor lapangan kerja. Di dalam UU ini, pemerintah memberikan fasilitas, perlindungan, pemberdayaan dan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil. Manfaat UU Cipta Kerja bagi UMKM antara lain kemudahan perizinan usaha dengan hanya pendaftaran, memperoleh sertifikat halal secara gratis, dan pendirian Perseroan Terbatas (PT) bisa dibentuk oleh satu orang.

“Tanpa reformasi struktural pertumbuhan investasi dan ekspor hanya sekitar 5,4 persen dan 5,2 persen saja, namun dengan dukungan reformasi struktural, pertumbuhan investasi bisa mencapai 7 persen sedangkan ekspor bisa di atas 6 persen” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam kesempatan Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021.

Pemerintah akan memastikan bahwa ketiga game changer ini dapat dilakukan dengan baik dan respon yang cepat untuk menghadapi dampak pandemi. Hal ini terlihat dari demikian cepatnya respon APBN dalam menghadapi lonjakan jumlah keterpaparan akhir-akhir ini. Dengan meningkatnya jumlah keterpaparan sejak minggu ketiga Juni, yang diikuti dengan kebijakan PPKM di berbagai wilayah tanah air, APBN dengan cepat memberikan respon yang diantaranya dilakukan dengan melakukan penyesuaian pagu PEN. Per 16 Juli 2021, pagu PEN berubah menjadi Rp.214,95 triliun untuk Cluster Kesehatan; Rp.187,84 triliun untuk Cluster Perlindungan Sosial; Rp. 117,94 triliun untuk Cluster Program Prioritas; dan Rp. 161,20 triliun untuk Cluster Dukungan UMKM dan Korporasi. Sementara untuk Cluster Insentif Usaha tidak ada perubahan pagu.

Secara total alokasi PEN 2021 bergerak Rp.55,21 triliun menjadi Rp.744,75 triliun. Untuk memenuhi kenaikan tersebut dilakukan reprioritisasi Belanja Negara yang difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan perlindungan sosial. Dalam menghadapi PPKM dengan segala dampak ikutannya, Cluster Perlindungan Sosial semakin diperkuat dengan adanya tambahan Bansos Tunai, tambahan penyaluran Kartu Sembako, bantuan Beras, perpanjangan Diskon Listrik, dan tambahan Kartu Pra Kerja.

Realisasi Dana PC PEN 2021 di Aceh 

Berdasarkan data dari Kanwil DJPb Provinsi Aceh, realisasi anggaran PEN per tanggal 6 Agustus 2021 telah mencapai kurang lebih Rp. 2,6 triliun. Angka tersebut berasal dari Cluster Kesehatan, yang diantaranya direalisasikan untuk perawatan 1.231 pasien Covid-19 sebesar Rp.83,2 Milyar dan 2.680 insentif Nakes sebesar Rp. 19,1 Milyar. Untuk Cluster Perlindungan Sosial telah pula direalisasikan, diantaranya untuk PKH sebesar Rp.546,2 Milyar untuk 653.150 KPM; Kartu Sembako sebesar Rp.632,8 Milyar untuk 3.164.361 KPM; dan Bansos Tunai sebesar Rp.111,7 Milyar untuk 1.097.551 KPM; Kartu Prakerja Rp.214,4 Milyar untuk 60.411 Penerima; Diskon Listrik Rp. 131,3 Milyar untuk 901.580 Pelanggan; BLT Desa sebesar Rp.686,5 Milyar.

Sementara untuk Cluster Dukungan UMKM dan Korporasi telah direalisasikan Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp.97,9 Milyar untuk 81.628 pelaku Usaha Mikro. Untuk Cluster Program Prioritas, telah direalisasikan program Padat Karya KemenPUPR sebesar Rp.317.801.038 dengan serapan tenaga kerja 16.372 Orang; Padat Karya Kemenhub sebesar Rp.43,1 Milyar dengan serapan tenaga kerja 40.315 Orang; Padat Karya Kementan sebesar Rp.20 Milyar dengan serapan tenaga kerja 5742 Orang; dan Ketahanan Pangan KKP sebesar Rp.12,4 Milyar. 

Berdasarkan data di atas, serta berdasarkan keterdesakan dalam memenuhi target pembangunan, seluruh cluster perlu dipercepat penyerapannya. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan pencairan anggaran tidak hanya akan mempercepat tercapainya output kegiatan, namun juga akan mampu meningkatkan kemampuan daya beli (purchasing power)  dan konsumsi masyarakat. Kemudian, pada gilirannya akan mampu meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang dalam beberapa waktu terakhir terkontraksi cukup dalam.

Pandemi ini masih belum tahu kapan akan berakhir, bahkan dampaknya mungkin akan lebih panjang dari yang kita bayangkan. Semangat kolektifitas kebangsaan harus dikobarkan dan tetap menyala. Daya tahan dan optimisme harus selalu terjaga di masing-masing kita, untuk menghadapi dampak hebat dari pandemi ini. APBN telah dan akan selalu bekerja keras. Percepatan realisasi atas alokasi APBN, termasuk PEN, sangat dibutuhkan. Begitu pula halnya dengan APBD bahkan APBDes, percepatan pelaksanaan kegiatan dan pencairannya akan sangat signifikan bagi pemulihan ekonomi kita.

Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, bahkan pemerintah desa dan kita semua perlu berkolaborasi tanpa terkecuali. Trisula game changer telah lepas dari sarungnya. Namun ia tidaklah cukup kuat tanpa peran serta seluruh komponen anak bangsa. Kita semua sebagai komponen anak bangsa perlu menghunuskannya dengan energi trisula pula, yaitu perkuat optimisme; perkuat kolaborasi dan sinergi; dan perkuat endurance dan daya tahan. Bisa? Iya.... InsyaaAllah... Kita bisa! 

Penulis  : Meilano Hardiansyah

ASN Fungsional Analis Perbendaharaan Negara Kanwil DJPb Prov. Aceh 

Rubrik:Opini