Breaking News

Terkait Penolakan KKN Mahasiswa UTU, Camat Labuhanhaji: Ini Hanya Miskomunikasi Antara UTU dan Kecamatan

Terkait Penolakan KKN Mahasiswa UTU, Camat Labuhanhaji: Ini Hanya Miskomunikasi Antara UTU dan Kecamatan
Akmal AH, Camat Labuhanhaji. (Ist)

TAPAKTUAN, ACEHPORTAL.com - Camat Labuhanhaji, Akmal AH membantah disebut menolak mahasiswa KKN Universitas Teuku Umar (UTU) di kecamatan setempat.

Pasalnya, sejak awal rencana kegiatan KKN itu dirinya sangat mendukung program yang dilaksanakan di kecamatannya.

"Kami (Kecamatan Labuhanhaji) sudah sejak awal berkomunikasi, berdiskusi dan berkomitmen mendukung program KKN UTU tersebut, hal ini kami sampaikan langsung kepada perwakilan UTU saat berkoordinasi dengan kami," ucapnya saat mengklarifikasi berita penolakan KKN mahasiswa UTU kepada ACEHPORTAL.com melalui sambungan telepon, Sabtu (31/7/2021).

Camat melanjutkan, sebagai pimpinan kecamatan dirinya sangat mengedepankan mufakat musyawarah dalam memutuskan suatu kebijakan. Oleh sebab itu, ia juga menyampaikan hal tersebut kepada Forum Keuchik Labuhanhaji untuk melakukan persiapan penerimaan mahasiswa KKN UTU tersebut di kecamatannya.

"Saya menyampaikan kepada keuchik bahwa ada program KKN UTU yang akan dilaksanakan di gampong-gampong di Labuhanhaji, satu gampong akan ditempati delapan mahasiswa, keuchik pun sangat mendukungnya," terang Camat.

Namun, lanjut dia, beberapa hari kemudian pihak UTU menghubungi para keuchik di Labuhanhaji untuk menegosiasikan biaya uang makan tanpa berkoordinasi dengan dirinya selaku Camat dan telah diputuskan bahwa biaya tersebut sebesar Rp 40 ribu per hari permahasiswa.

"Hal ini baru kami ketahui saat para camat dipanggil ke UTU untuk mengikuti rapat, sebenarnya itu bukan keberatan saya, akan tetapi kami kecewa kenapa kami selaku Camat tidak diberitahukan hal tersebut," ucapnya.

Lalu, Camat menghubungi pihak forum keuchik mempertanyakan hal ini. Camat menyampaikan bahwa dari angka Rp 40 ribu pihak UTU menegosiasikan kembali ke Rp 30 ribu, sementara dari desa sudah disepakati biaya Rp 40 ribu.

"Keuchik menjawab biaya Rp.40.000 tersebut bukan keputusan keuchik melainkan biaya yang ditetapkan oleh pihak DPL UTU," jelasnya.

Camat mengatakan, tak hanya dirinya, Rektor UTU juga kaget dan mempertanyakan atas perintah siapa pihak DPL menegosiasikan masalah anggaran kepada para keuchik. Bahkan, rektor UTU memerintahkan agar DPL tersebut meminta maaf kepada pihak kecamatan.

"Dalam rapat, pihak UTU mengeluarkan surat dan memutuskan bahwa biaya makan ditetapkan sebesar Rp 30 ribu, namun saya menyampaikan tidak dapat menyetujui dulu sebab pihak forum keuchik telah menyampaikan kepada pemilik tempat penempatan mahasiswa bahwa biayanya sebagai Rp 40 ribu," jelas Camat.

Oleh karena itu, lanjutnya, menghindari kesalahpahaman dan salah persepsi antara keuchik dan penyedia tempat mahasiswa KKN UTU, forum keuchik sepakat pada kesepakatan awalnya yaitu Rp 40 ribu karena hal itu sudah disampaikan kepada pemilik tempat.

"Saya juga sudah coba meyakinkan pihak keuchik, minta tolong untuk dapat menerima keputusan UTU tersebut, namun pihak keuchik mengkhawatirkan akan terjadi salah paham antara pihaknya dengan masyarakat yang menyediakan tempat untuk mahasiswa," beber Camat.

Hal ini juga sudah disampaikan Camat Labuhanhaji kepada pihak UTU agar tidak terjadi salah paham terkait persoalan tersebut. Namun, ia mengatakan pihak UTU hanya dapat menyanggupi pada besaran biaya Rp 30 ribu per mahasiswa per hari.

"Jadi inilah yang terjadi, semuanya karena miskomunikasi, bukan kami menolak tapi ada perubahan kesepakatan dan hal ini dapat menimbulkan masalah dikemudian hari antara kami dengan masyarakat, sehingga saya sampaikan kepada pihak UTU bahwa terkait penempatan mahasiswa KKN UTU kita belum berjodoh," tandas Akmal.