Breaking News

Terdakwa Korupsi RTLH Dinsosnaker Aceh Singkil Kembalikan Kerugian Uang Negara Senilai Rp 150 Juta

Terdakwa Korupsi RTLH Dinsosnaker Aceh Singkil Kembalikan Kerugian Uang Negara Senilai Rp 150 Juta
Terdakwa Korupsi RTLH Dinsosnaker Aceh Singkil Kembalikan Kerugian Uang Negara Senilai Rp 150 Juta. (Ist)

SINGKIL, ACEHPORTAL.com - Terdakwa korupsi Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnaker) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 mengembalikan kerugian uang negara ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil, Kamis (29/4/2021).

Pengembalian kerugian negara tersebut senilai Rp 150 juta diserahkan oleh isteri terdakwa dan diterima Kajari Aceh Singkil, Muhammad Husaini yang diwakili Kasi Pidsus, Delfiandi, Kasi Datun, Syahroni Rambe serta Staf Pidsus berlangsung di Kantor Kejari Aceh Singkil.

Sebelumya, dalam kasus tersebut penyidik kejaksaan telah mengantongi hasil perhitungan kerugian uang negara yang nilainya mencapai Rp 232 juta lebih dari anggaran proyek senilai Rp 1 miliar dan kini sudah dikembalikan Rp 150 juta.

Rinciannya uang yang dikembalikan oleh masing-masing isteri dari terdakwa yakni JD (bekas Kadinsosnaker) Rp 70 juta, TR (PPTK) Rp 50 juta dan RS (Bendahara) Rp 30 juta.

Hal tersebut diungkapkan Kajari Aceh Singkil, Muhammad Husaini melalui Kasi Pidsus, Delfiandi. "Pengembalian kerugian uang negara nilainya 150 (juta) itu, betul diserahkan oleh isteri masing-masing terdakwa JD dkk," ujar Delfiandi.

Ia mengatakan, pengembalian itu berbentuk uang yang langsung diserahkan oleh istri terdakwa. "Uang itu diantar ke kantor tadi dan kita pun langsung setorkan di rekening penitipan," ungkap Delfiandi.

"Mereka juga nanti akan disidangkan Minggu depan dengan agenda tuntutan, uang itu nanti dimasukkan dalam pertimbangan tuntutan, walaupun kerugian keuangan negara sebagian sudah dikembalikan, namun para terdakwa tetap diproses secara hukum dan tidak menghapuskan hukuman bagi para terdakwa," pungkas Delfiandi.

Sementara, ketiga terdakwa itu disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat 1 junto Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Editor:
Rubrik:Daerah, Hukum, Umum
Iklan idul fitri gub
Iklan bub gayo lues