Breaking News

Soal Isu Kutipan Penerbitan Sertifikat Prona di Aceh Singkil, Kepala BPN: Oknum atau Salah Paham

Soal Isu Kutipan Penerbitan Sertifikat Prona di Aceh Singkil, Kepala BPN: Oknum atau Salah Paham
Kantor BPN Aceh Singkil. (Zulkarnain/ACEHPORTAL.com)

SINGKIL, ACEHPORTAL.com - Sebelumnya pernah diisukan ada oknum Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melakukan pengutipan liar (Pungli) di Gampong Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil beberapa waktu lalu.

Sehingga, mengakibatkan kekecewaan keluarga besar Kantor Pertanahan Aceh Singkil, Selasa (4/05/2021).

Plt Kepala Kantor Pertanahan Aceh Singkil, Akhyar Tarfi mengungkapkan, pada dasarnya kegiatan PTSL atau Prona sama sekali tidak ada pengutipan biaya untuk diserahkan kepada pihak BPN. 

"Ketentuan terkait biaya yang diperbolehkan dalam kegiatan PTSL di desa diatur dalam Surat Keputusan Bersama 3 (Tiga) Menteri Nomor: 25/SKB/V/2017 Nomor: 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor: 34 Tahun 2017 yaitu Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi," ujar Akhyar kepada ACEHPORTAL.com melalui telepon seluler.

Lanjut dia, dirinya sudah mengecek seluruh petugas BPN yang bekerja di lapangan.

"Saya bisa pastikan tidak ada satupun petugas Kantor Pertanahan Aceh Singkil yang melakukan pungutan liar pada masyarakat untuk pembuatan sertifikat PTSL dan biaya petugas lapangan sudah dianggarkan melalui DIPA kantor pertanahan, sehingga tidak ada staf kami yang berani melakukan pungutan pada masyarakat," terang Akhyar.

Perlu disampaikan, sambung Akhyar, bahwa untuk pembuatan sertifikat PTSL dibutuhkan juga biaya persiapan yang harus disediakan oleh masyarakat yang tidak ditanggung oleh negara. 

"Besaran biaya persiapan diatur sesuai keputusan bersama tiga menteri yang meliputi penyiapan dokumen, patok, materai dan operasional lapangan. Sebenarnya biaya ini untuk keperluan masyarakat yang sudah didiskusikan dan disepakati bersama dengan aparatur di desa," kata Akhyar.

Namun, lanjut dia, apabila ada masyarakat yang tidak mampu atau berkeberatan agar disampaikan kepada mereka.

"Sehingga tidak menghambat program ini. Kami berharap program sertifikat PTSL ini harus mendapat dukungan dari seluruh pihak, karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan sudah dianggarkan dalam program prioritas pemerintah saat ini," harap Akhyar.

Ia juga menyampaikan, mencuatnya isu tersebut memberikan kesan yang tidak baik terhadap keluarga besar BPN Aceh Singkil.

"Yang secara sukarela telah memberikan pelayanan penyerahan sertipikat pada hari libur demi memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Sertifikat sudah dibagi bahkan dilaksanakan hari libur, namun isu yang tidak berdasar dilemparkan kepada kami. Kami tidak ingin isu ini menjadi pemecah silaturrahmi antara keluarga besar BPN dan masyarakat," tutur Akhyar.

Hal senada juga disampaikan, Plt Kasubag TU, M Trio Haryono mengungkapkan, perlu diketahui bersama bahwa saat ini BPN sangat transparan terkait laporan ataupun pengaduan yang masuk ke Pertanahan.

"Bahkan untuk memudahkan masyarakat jika ada permasalahan dapat menyampaikan masalahnya secara online," sahut Trio Haryono saat dikonfirmasi ACEHPORTAL.com secara terpisah.

Dirinya juga menyampaikan, harapan keluarga besar BPN Aceh Singkil agar kedepannya dalam pengurusan sertifikat PTSL maupun rutin adanya Kerjasama yang baik antara aparatur desa.

"BPN Aceh Singkil dan pihak lainnya terhadap transparansi pengurusan sertipikat tanah sehingga tidak mengakibatkan kerugian baik moral maupun materil terhadap pihak manapun," pungkas Trio.

Sebelumnya, ACEHPORTAL.com sempat memberitakan terkait dugaan pungli tersebut dengan judul "Masyarakat Laporkan Pihak Desa dan Oknum BPN atas Kutipan Uang Penerbitan Sertifikat Prona di Aceh Singkil".

Editor:
Rubrik:Daerah, Umum
Iklan idul fitri gub
Iklan bub gayo lues