Breaking News

Sidang Perkara Kekarantinaan Kesehatan HRS Dilaksanakan Secara Offline

Sidang Perkara Kekarantinaan Kesehatan HRS Dilaksanakan Secara Offline

JAKARTA, ACEHPORTAL.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam perkara Kekarantinaan Kesehatan atas Terdakwa Mohammad Rizieq Bin Husein Shihab alias Habib Muhammad Rizieq Shihab terkait peristiwa yang terjadi di Petamburan dengan agenda persidangan yang telah direncanakan yakni pembacaan Nota Keberatan (Eksepsi).

Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, Penasihat Hukum Terdakwa serta Majelis Hakim hadir di depan persidangan, Jumat (26/3/2021) sekira pukul 15.55 WIB. Hakim Ketua Majelis pun membuka persidangan dengan menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum.

Informasi yang dihimpun dari Kapuspenkum Kejagung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak melalui rilis yang dibagikan Jumat malam diketahui, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan kepada Majelis Hakim hendak merekam jalannya persidangan guna ditayangkan secara live melalui media sosial dan diperbolehkan oleh Majelis Hakim untuk melaksanakan proses tersebut.

Majelis Hakim kemudian menanyakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa apakah siap untuk menyampaikan Nota Keberatan atas surat dakwaan JPU yang dijawab oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Terdakwa sudah mempersiapkan Nota Keberatan yang dibuat sendiri serta Tim Penasihat Hukum Terdakwa juga sudah mempersiapkan eksepsi yang akan dibacakan serta diserahkan pada persidangan hari ini.

Selanjutnya, Majelis Hakim mempersilahkan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyampaikan Nota Keberatan (Eksepsi) tersebut.

"Terdakwa menyampaikan eksepsi yang dibuat sendiri sebanyak halaman. Setelah Terdakwa menyampaikan eksepsinya secara pribadi, kemudian pada pukul 17.19 WIB, Tim Penasihat Hukum Terdakwa membacakan eksepsi yang dibuat oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa sebanyak 30 halaman," ungkapnya.

Eksepsi yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim, sebagai berikut:

*Mengabulkan atau menerima Nota Keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;

*Menyatakan persidangan secara elektronik tidak sah secara hukum;

*Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tidak berwenang mengadili;

*Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara No: PDM-016/Jkt.Tim/Eku/ 03/2021 batal demi hukum;

*Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;

*Memerintahkan Penuntut Umum melepaskan Terdakwa dari tahanan;

*Merehabilitasi nama Habib Rizieq Syihab di muka umum;

*Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Nota keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa selesai dibacakan pada pukul 17.39 WIB. Atas Nota Keberatan dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa, JPU mengambil sikap akan menanggapinya secara tertulis pada kesempatan persidangan yang akan datang.

"Majelis Hakim menyampaikan akan memberi kesempatan kepada JPU untuk menanggapi Nota Keberatan (Eksepsi) dari Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada persidangan yang akan diselenggarakan hari Rabu 31 Maret 2021 mendatang," kata Kapuspenkum.

Pada pukul 17.45 WIB, Majelis Hakim menutup persidangan dan akan membuka kembali persidangan pada Rabu (31/3/2021) nanti dengan agenda tanggapan JPU atas eksepsi Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum Terdakwa.

Rubrik:Nasional, Hukum, Umum
JMSI