Breaking News

Sidang Perbuatan Melawan Hukum yang Diajukan Pemkab Aceh Singkil Ditunda

Sidang Perbuatan Melawan Hukum yang Diajukan Pemkab Aceh Singkil Ditunda

SINGKIL, ACEHPORTAL.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil mengajukan gugatan terhadap PT Nafasindo ke Pengadilan Negeri Aceh Singkil melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil.

Pemkab menggugat PT Nafasindo karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum agar membayar kontribusi atau bagi hasil atas pemanfaatan atau pengelolaan lahan perkebunan sawit seluas lebih kurang 80 hektar milik Pemkab Aceh Singkil sebesar Rp 2 miliar.

Hal tersebut disampaikan Humas Pengadilan Negeri (PN) Aceh Singkil, Fachri Ryan, Kamis (25/3/2021).

"Sebelumnya gugatan pemerintah daerah itu didaftarkan pada tanggal 9 Maret 2021 oleh kejaksaan selaku perwakilan dari pemerintahan daerah ke Pengadilan Negeri Singkil," ujar Fachri.

Lanjut Fachri, kemudian atas pendaftaran perkara tersebut, majelis hakim menetapkan sidang pertama pada tanggal 22 Maret 2021 namun ditunda.

"Penundaan itu difungsikan untuk memanggil para pihak, termasuk dari pihak PT Nafasindo, agar dapat hadir ke persidangan kedua nanti. Sehingga, majelis hakim menetapkan untuk ditunda karena pada persidangan awal yang dimulai tanggal 22 Maret itu, tergugat dalam hal ini pihak PT Nafasindo itu sendiri tidak hadir ataupun wakilnya, maka diberikan waktu," ungkapnya.

Fachri juga menyampaikan, perkara tersebut saat ini masih berjalan dan sidang selanjutnya ditentukan pada tanggal 19 April 2021 mendatang.

"Sekarang agenda kedua untuk memanggil lagi tergugat, nanti apabila sudah lengkap akan dilakukan pemeriksaan identitas para pihak, siapa kuasanya dari penggugat, siapa kuasanya dari tergugat atau hadir sendiri direkturnya kita belum tau. Kalau sudah nanti lengkap akan dilanjutkan ke mediasi dulu," terangnya.

Saat disinggung alasan Pemkab Aceh Singkil melayangkan gugatan, Fachri mengatakan jika berdasarkan alasan yang didaftarkan disebutkan bahwa PT Nafasindo belum membayar sejumlah uang.

"Dalam hal ini pemda mengatakan menuntut untuk kewajiban kontribusi daerah, karena ada kontribusi yang belum dibayar oleh PT Nafasindo sehingga pemkab menggugat PT Nafasindo ke pengadilan, supaya sejumlah kontribusi dibayar," jelasnya.

Terkait dengan bukti-bukti, Fachri menyampaikan bahwa mengenai bukti belum bisa disampaikan. "Karena agenda belum sampai ke pembuktian," tutupnya.

Rubrik:Daerah, Hukum, Umum
jmsi bank aceh
JMSI BPKA
JMSI