Breaking News

Safaruddin: Jika Diaudit Pelaporan Dana Desa di Aceh Banyak Indikasi Manipulatif

Safaruddin: Jika Diaudit Pelaporan Dana Desa di Aceh Banyak Indikasi Manipulatif
Wakil Ketua DPRA, Safaruddin saat menggelar Silaturahmi dan Dialog Interaktif dengan sejumlah wartawan di Nongkrong Cafee, Hotel Leuser, Blangpidie, Sabtu (3/4/2021). (Salman/Acehportal.com)

BLANGPIDIE, ACEHPORTAL.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Aceh (DPRA) Safaruddin, S.Sos, M.S.P mengungkapkan jika pengelolaan dana desa di Aceh dilakukan audit dengan benar, maka secara pelaporan administrasi banyak kegiatan yang bersumber dari dana tersebut terindikasi manipulatif.

Hal itu dikatakan Safaruddin, saat menggelar Silaturahmi dan Dialog Interaktif dengan sejumlah wartawan di Nongkrong Caffe, Hotel Leuser, Blangpidie, Abdya, Sabtu (3/4/2021).

Menurutnya, penggunaan dana desa itu semestinya dilakukan secara swakelola, namun kata dia masih banyak di setiap desa pengelolaan dana tersebut dikelola secara tunggal oleh Keuchik. 

Kata Safaruddin, jumlah dana desa yang sangat menggiurkan itu di setiap tahun menjadi dilirik, apalagi saat ini khususnya di Aceh Barat Daya (Abdya) akan dijabat penjabat (Pj) Keuchik besar-besaran, karena masa jabatan Keuchik defenitif segera berakhir. 

Safaruddin mengungkapkan, meskipun dalam pengelolaan dana desa sudah dilakukan secara ketat baik secara pengawasan di tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten, akan tetapi secara pelaporan masih saja ada indikasi manipulatif.

"Menurut saya pelaporan dana desa banyak terindikasi manipulatif. Kalau diperiksa oleh penegak hukum saya yakin secara administrasi sekitar 90% pertanggungjawabannya manipulatif," ujarnya.

Safaruddin berharap agar para pihak pemangku kebijakan di desa, seperti Keuchik dan perangkat gampong untuk memiliki jiwa dan mental anti korup, karena menurutnya apabila itu tidak ada, maka pembangunan di gampong akan menjadi sia-sia.

Disamping itu, ketika salah seorang wartawan meminta tanggapannya terkait PP Nomor 11 Tahun 2019, karena gaji aparatur gampong di Abdya yang masih terlalu rendah.

Safaruddin menanggapi dan mengakui bahwa gaji Keuchik dan perangkat gampong di Abdya memang masih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga seperti Nagan Raya dan Aceh Selatan.

Namun, ia menyebutkan penentuan jumlah gaji aparatur desa itu harus disesuaikan dengan kemampuan alokasi dana gampong yang bersumber dari APBK masing-masing daerah.

"Saya sudah baca PP tersebut. Misalnya jika kita bandingkan dengan Nagan Raya, memang disana PAD daerahnya besar, sedangkan di Abdya sendiri PAD nya masih minim," imbuh dia.

Disebutkan Safaruddin, seharusnya dengan adanya PAD kabupaten/kota itu sangat membantu daerah, sehingga permasalahan tersebut pasti akan teratasi dengan adanya pendapatan daerah yang besar.

Bahkan, kata dia gaji dan isentif anggota DPR Kabupaten pun akan bertambah jika mereka bersama pemerintah mampu menggenjot pendapatan asli daerah.

Oleh karena itu, ia berharap agar pihak DPRK dan Pemkab Abdya melakukan tindakan-tindakan yang kreatif, salah satunya dengan menginvetarisasi asset daerah atau lumbung produktif yang bisa dijadikan sebagai cara untuk mendongkrak PAD daerah.

"Sebagai contoh ada yang menyebutkan di Abdya banyak sarang walet, kenapa tidak kawan-kawan di DPRK Abdya untuk memikirkan masalah itu untuk dijadikan sumber pendapatan bagi daerah dan pengelolaannya nanti bagaimana tinggal dituangkan dalam qanun daerah," terangnya.

Kegiatan tersebut juga dilakukan Safaruddin dalam rangka resesnya ke-I sebagai anggota DPRA dari dapil IX, yakni Abdya, Aceh Selatan, Singkil dan Subulussalam. Reses itu berlangsung selama delapan hari dari tanggal 1 hingga 8 April 2021. (parlementaria

Editor:
Rubrik:DPRA
Iklan idul fitri gub
Iklan bub gayo lues