Breaking News

Parlementaria

Rumah Layak Huni Masyarakat Aceh Wajib Masuk APBA 2022

Rumah Layak Huni Masyarakat Aceh Wajib Masuk APBA 2022
Paripurna DPRA

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Haidar, mengatakan Pemerintah Aceh wajib membangun rumah layak huni pada 2022. Menurut dia, pembangunan rumah bagi warga kurang mampu itu sangat dibutuhkan masyarakat Aceh.

"Tolong dikawal di pembahasan jangan sampai rumah duafa (rumah layak huni) lolos. Wajib masuk 20 ribu unit. Ini kesempatan terakhir Pemerintah Aceh yang dinaungi oleh Pak Nova," kata Haidar dalam rapat paripurna DPR Aceh, Jumat, 22 Oktober 2021.

Dalam paripurna itu, DPR Aceh menerima rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022. Rancangan itu nanti akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA).

Teungku Haidar juga meminta semua pihak melihat perjalanan Pemerintah Aceh periode 2017-2022 dipimpin Gubernur Aceh Nova Iriansyah yang telah berjalan empat tahun. 

"Kalau kita lihat kinerja masih sangat jauh daripada apa yang telah diperintahkan oleh RPJMA (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh 2017-2022)," katanya lagi.

Salah satu isi RPJMA 2017-2022 yang masyarakat Aceh butuhkan, kata Teungku Haidar, merupakan pembangunan rumah layak huni. Sebelum RPJMA itu disusun pada 2017, Pemerintah Aceh disebut telah membangun lebih dari 34 ribu rumah layak huni.

"Tahun 2017-2022 sewajarnya Pemerintah Aceh membangun lebih banyak (rumah layak huni) dari tahun sebelum 2017," ujar Teungku Haidar.

Teungku Haidar mengaku kecewa melihat apa yang dilakukan Pemerintah Aceh dalam empat tahun ini. Menurutnya, Pemerintah Aceh tidak melakukan apa yang telah tercantum dalam RPJMA.

"Karena RPJMA adalah qanun, dan itu perintah sehingga wajib melakukan. Tapi gubernur Aceh tidak melakukannya, terutama rumah duafa (rumah layak huni). Sisa pemerintah satu tahun lagi, dari target RPJMA yang telah ada, ini tidak mungkin (tercapai)," katanya.

Dalam pernyataannya, Haidar juga mengkritik buruknya tata kelola pemerintahan di Aceh saat ini. Dia mencontohkan, sampai saat ini surat keputusan dari Gubernur Aceh tentang hibah sapi untuk masyarakat yang berada di Dinas Peternakan Aceh belum juga keluar. Padahal, tahun anggaran tinggal beberapa bulan lagi. (**)

Rubrik:DPRA