Revisi Qanun Jinayat, DPRA akan Adopsi UU Perlindungan Anak

Revisi Qanun Jinayat, DPRA akan Adopsi UU Perlindungan Anak
Ketua Komisi I DPRA, Muhammad Yunus M Yusuf

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM -  DPRA rencananya akan mengadopsi model perlindungan hak-hak anak yang tertulis dalam Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ke dalam revisi Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Rencana revisi Qanun Jinayah ini bertujuan untuk memberikan sanksi yang lebih berat bagi para pelaku pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

"Nanti kita adopsi (UU Perlindungan Anak), walaupun memang, istilahnya kan kita ini sudah punya Qanun Jinayah, kita ambil pasal di situ, kita masukkan kesini, biar nggak tumpang tindih. Kita sesuaikan, harus ada di qanun, kan nggak mungkin sepotong di sini sepotong di sana," kata Ketua Komisi I DPRA, Muhammad Yunus M Yusuf, Selasa (27/7/2021) sore.

Beberapa pasal dalam UU Perlindungan Anak yang berkaitan dengan hal tersebut di antaranya pasal 59 dan 66 tentang perlindungan khusus bagi anak dan pasal 69 terkait upaya-upaya yang dilakukan untuk menjamin perlindungan khusus bagi anak meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Sementara terkait sanksi, Yunus mengatakan sanksi bagi para pelaku pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan akan berbeda dengan pelanggaran lain yang disebutkan dalam Qanun Jinayah. Selain hukuman cambuk, para pelaku juga akan dipenjarakan dengan durasi yang lebih lama dari tuntutan pasal 47 dan 50 Qanun Jinayat.

"Selama ini khusus untuk pelecehan terhadap anak ini tidak mendapatkan hukuman yang maksimal. Ini yang ingin kita pertegas kembali, kita harus buat pasal khusus untuk pelaku pelecehan anak."

Hingga saat ini, kata Yunus, Komisi I DPRA masih menunggu draft terkait revisi qanun tersebut dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dan KontraS Aceh terkait beberapa pasal yang akan dicabut. Di antaranya pasal-pasal yang dianggap melemahkan sanksi bagi para pelaku pelecehan seksual.

"Nanti setelah sampai (draft-nya), kita pelajari dan koreksi. Begitu apa yang kita maksud sudah tersampaikan di situ, langsung kita usulkan ke Banleg," ujarnya. 

Rubrik:DPRA