Rakor Rencana Kerja Sama Kejaksaan RI dan UNODC Indonesia

Rakor Rencana Kerja Sama Kejaksaan RI dan UNODC Indonesia(Dok. Kejaksaan Agung RI)
Kejaksaan Agung RI terima kunjungan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) Indonesia dalam rangka Rakor Rencana Kerja Sama Kejaksaan RI dengan UNODC Indonesia di Ruang Rapat Lantai 8 Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/11/2021) kemarin.

JAKARTA, ACEHPORTAL.com - Kejaksaan Agung RI menerima kunjungan United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) Indonesia dalam rangka Rapat Koordinasi Rencana Kerja Sama antara Kejaksaan RI dengan UNODC Indonesia di Ruang Rapat Lantai 8 Gedung Menara Kartika Adhyaksa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (1/11/2021) kemarin.

Rakor itu dihadiri oleh perwakilan Kejaksaan Agung yaitu Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Asep Maryono didampingi Kepala Bagian Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri, Kepala Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri, Kepala Sub Bagian Organisasi Internasional dan Perjanjian Internasional dan Jaksa Fungsional pada Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri.

Sementara, dari pihak UNODC Indonesia hadir Country Manager UNODC Indonesia, Chollie Brown, Deputy Country Manager on Anti-Money Laundering County, Zoelda Anderton, National Programme on Anti-Corruption, Putri Rahayu dan National Programme on Transnational and Illicit Crime, Dewi Tresya.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkapkan, pertemuan ini bertujuan untuk membahas lanjut peluang kerja sama antara UNODC Indonesia dan Kejaksaan RI serta membangun komunikasi kerja sama satu pintu dengan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri yang memiliki tugas dan fungsi selaku koresponden bagi segala bentuk kerja sama luar negeri di Kejaksaan Republik Indonesia sebagai upaya tertib administrasi.

"Kerja sama kedua belah pihak bersifat national level, sehingga implementasinya tidak hanya diperuntukan untuk Kejaksaan Agung, melainkan seluruh wilayah Kejaksaan RI," ujarnya dalam siaran pers yang diberikan kemarin.

Sesuai mandat yang diterima UNODC, kerja sama tersebut terbagi dalam empat sub program, yaitu:

*Tindak Pidana Narkotika.

UNODC mendorong adanya kajian terhadap pidana alternatif berupa rehabilitasi dan kerja sosial bagi pengguna narkotika. Hal ini sejalan dengan adanya over capacity pada lapas di Indonesia.

*Anti Pencucian Uang.

Kerja sama dalam bidang anti pencucian uang antara lain pelaksanaan National training of trainers (TOT), pelatihan bersama yang bersifat lintas instansi, dan regional program bekerja sama dengan Kantor Regional UNODC di Bangkok terkait Tindak Pidana Pencucian Uang melalui penipuan dengan Business Email Compromise (BEC).

*Anti Korupsi.

Lingkup kerja sama dalam bidang anti korupsi, antara lain:

- Pelaksanaan round table meeting on asset recovery untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam rangka pemuilihan aset lintas negara;

- Pelaksanaan pelatihan tentang Forensic Accounting bagi penyidik;

- Pelaksanaan workshop tentang Beneficial Ownership; dan

- Program e-learning subscription yang dapat diakses dan dimanfaatkan bagi para Jaksa sebagai sarana pendidikan dan pelatihan.

*Kejahatan Lintas Negara Terorganisir dan Perdagangan Gelap.

- Pelaksanaan pelatihan terkait tindak pidana maritim yang ditujukan bagi jaksa-jaksa di wilayah pesisir;

- Pelaksanaan pelatihan terkait tindak pidana kehutanan;

- Pembentukan program pelatihan pertanggungjawaban pidana korporasi (corporate criminal liability).

"Dalam hal ini, UNODC pun mendorong agar Kejaksaan nantinya dapat berperan sebagai koordinator pelaksanaannya," kata Kapuspenkum.

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri, Asep Maryono pun mengharapkan peluang kerja sama terkait review terhadap Rancangan Perubahan Undang-Undang tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai tindak lanjut implementation review UNCAC.

UNODC juga membuka peluang kerja sama terkait review atas implementasi ketentuan Pasal 11 UNCAC tentang Tindakan yang Berhubungan dengan Layanan Peradilan dan Penuntutan.

UNODC siap memberikan bantuan digitalisasi dokumen-dokumen di Kejaksaan RI, khususnya pasca peristiwa kebakaran gedung utama Kejaksaan Agung, serta pengadaan software dan hardware untuk mengelola dan menganalisa dokumen perkara terorisme.

Selain itu, UNODC juga siap memberikan asistensi bagi Kejaksaan RI dalam pengisian self assessment questioner for country review sebagai mandat dari Konferensi UNTOC ke-9 tahun 2018.

"Kedua belah pihak akan mengadakan pertemuan lebih lanjut untuk membahas teknis pelaksanan bentuk-bentuk kerja sama tersebut. Rakor tersebut dilaksanakan dengan mengikuti prokes ketat," tutupnya. (*)

Rubrik:Nasional