Breaking News

Politikus PPP soal DPRA Ingin Gelar Pilkada 2022: Harus Ikuti Kalender Nasional

Politikus PPP soal DPRA Ingin Gelar Pilkada 2022: Harus Ikuti Kalender Nasional
Nurhayati Monoarfa (Foto: Istimewa)

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengaku akan tetap menggelar Pilkada Aceh tahun 2022. Politikus PPP, Nurhayati Monoarfa, mengatakan daerah harus mengikuti aturan pilkada dalam UU Pemilu.

"Jadi intinya kalender pilkada mengikuti kalender pilkada nasional yang periode jabatannya disesuaikan dan diatur di dalam UU pemilu bagi semua daerah di dalam NKRI," kata Nurhayati kepada wartawan, Rabu (3/2/2021).

Anggota Komisi II DPR RI itu mengatakan semua daerah di Indonesia harus mengikuti aturan UU Pemilu. Termasuk, terkait jadwal pelaksanaan pilkada.

"Aturan pilkada harus mengikuti UU Pemilu, maka semua yang berada di NKRI harus mengikutinya," ucapnya.

"Aturan pilkada harus mengikuti UU Pemilu, maka semua yang berada di NKRI harus mengikutinya," ucapnya.

Lebih lanjut, Nurhayati juga menyoroti perihal anggaran pilkada. Ia mengatakan anggaran pelaksanaan pilkada berasal dari pemerintah pusat.

"Karena anggaran dari pusat setiap pilkada walaupun pelaksanaan di daerah," ucapnya.

Sebelumnya, DPR Aceh mengaku tetap ingin Pilkada Aceh digelar pada 2022. Pihak legislatif tetap berpegang pada Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA).

"Kita di Aceh tetap fokus kepada UUPA, kita tidak lagi bicara masalah regulasi. Cuma dalam hal ini, berhubung di pusat ada polemik antara parpol-parpol itu terserah mereka, kita tidak masuk ke situ. Kita tetap komit, kami DPR semua di Aceh komit Pilkada Aceh tetap 2022," kata Ketua Komisi I DPR Aceh Muhammad Yunus kepada wartawan, Selasa (2/1).

Dia mengatakan pemerintah dan DPR RI seharusnya berkoordinasi dengan DPR Aceh terkait perubahan UU yang berdampak ke Aceh. Hal itu, menurut dia, diatur dalam UU Pemerintahan Aceh.

"Masalah revisi UU pemerintah itu, seandainya pun pusat menjalankan Pemilu di 2024 berdasarkan aturan Nomor 10 Tahun 2016, kita nggak masalah. Karena, di Pasal 8 ayat 2 dalam UUPA setiap aturan perubahan yang ada dipusat berhak berkoordinasi dengan DPR Aceh," ucapnya.

Rubrik:Nasional
Sumber:Detik.com
jmsi bank aceh
JMSI BPKA
JMSI