Breaking News

PNA yang Sah Memiliki SK Kemenkumham Aceh

PNA yang Sah Memiliki SK Kemenkumham Aceh

SUKAMAKMUE, ACEHPORTAL.com - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nanggroe Aceh (PNA) Nagan Raya, Cut Man, SE mengklarifikasi bahwa tidak ada dualisme di internal PNA.

Karena, yang memiliki Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Aceh adalah Kepengurusan PNA hasil Kongres Tahun 2017, yaitu SK Nomor W1-675.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PNA.

"DPW PNA Nagan Raya memang tidak hadir dan tidak mendukung KLB PNA yang digelar di Bireuen pada 14 September 2019 lalu, karena KLB tersebut abal-abal dan tidak sah," ungkap Cut Man melalui keterangan tertulis yang diterima media ini, Selasa (23/3/2021).

Buktinya, kata Cut Man pelaksanaan KLB yang sudah berjalan selama 1,5 tahun sampai hari ini SK Kepengurusannya saja tidak disahkan oleh Kemenkumham Aceh.

Apalagi sekarang ini, sebut mantan Wakil Panglima GAM Wilayah Meulaboh Raya itu sudah ada Berita Acara Rapat Khusus Majelis Tinggi PNA Nomor 002/Kpts/RKMT-PNA/XII/2020 tertanggal 7 Desember 2020.

Surat itu ditandatangani oleh Sekretaris Majelis Tinggi PNA, Sayuti Abubakar bersama tiga anggota majelis yaitu Mayjend TNI (Purn) Sunarko, Irwandi Yusuf, dan Miswar Fuady. Sementara Ketua Majelis Tinggi PNA, Irwansyah tidak menandatanganinya.

“Berita Acara Rapat Khusus Majelis Tinggi PNA menyatakan bahwa perselisihan kepengurusan Partai Nanggroe Aceh telah terselesaikan dan kembali kepada hasil Kongres I Partai Nasional Aceh,” kata Cut Man.

Ditambahkannya, Rapat Khusus Majelis Tinggi PNA ini digelar setelah turunnya putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) pada 14 Juli 2020 yang pada intinya memutuskan agar konflik internal partai diselesaikan di Mahkamah Partai.

Sementara Mahkamah Partai PNA, kata dia sudah mengeluarkan putusannya pada 23 November 2020 yang intinya juga menyatakan bahwa konflik internal partai sudah selesai. Dan surat Mahkamah Partai juga sudah disampaikan ke Kanwil Kemenkumham Aceh pada tanggal 3 Desember 2020.

"Jadi pengadilan (Mahkamah Agung) sudah memberikan putusan dimana putusan itu sudah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai dan Majelis Tinggi Partai. Sehingga tidak ada dualisme dalam PNA dan konflik internalpun sudah selesai," tegas Cut Man.

Rubrik:Daerah, Politik, Umum
jmsi bank aceh
JMSI BPKA
JMSI