Breaking News

Pilkades Serentak di Abdya Terancam Ditunda

Pilkades Serentak di Abdya Terancam Ditunda

Blangpidie, Acehportal.com - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Akmal Ibrahim, SH mengaku pada Desember tahun 2020 lalu telah menerima salinan Permendagri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Hal tersebut disampaikan Bupati Akmal dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilihan Keuchik Serentak yang berlangsung di Ruang Oproom Setdakab setempat, Selasa (2/2/2021).

Rapat koordinasi tersebut diikuti oleh seluruh anggota Forkopimda, SKPK, para Camat, Danramil dan Polsek Se-Abdya.

Akmal mengatakan, pemilihan Keuchik serentak di Abdya harus ditunda dikarenakan alasan Covid-19 dan anggaran yang dibutuhkan tidak tercukupi.

“Jika pilkades serentak kita laksanakan pada tahun ini, maka kita terkendala dengan anggaran penerapan Protkes Covid-19," ujarnya.

Dulu, sambung Akmal, Pemkab Abdya hanya menganggarkan biaya untuk pelaksanaan pemilihan Keuchik dan bukan untuk biaya Protkes Covid.

Karena diperkirakan biaya pelaksanaan pemilihan Keuchik dalam satu gampong itu bisa menelan anggaran mulai dari Rp 50 juta hingga Rp 100 juta.

Disamping itu juga, lanjut Akmal daerah pun harus mempersiapkan anggaran besar, termasuk anggaran dana tim Kabupaten, keamanan, panitia di gampong dan dana protkes.

"Oleh sebab kita kekurangan biaya dalam pelaksanaan pilkades ini, maka saran kami pilkades kita tunda dulu,” sebut Akmal.

Kesempatan itu, Ia juga meminta saran dan pendapat dari para peserta rapat lainnya untuk memberikan padangan apakah pelaksanaan Pilkades itu tetap dilaksanakan ataukah ditunda.

“Melaksanakan atau kita tunda seperti saran dari Mendagri dan Gubernur, kalau kita putuskan diluar saran mereka maka prosedurnya kita harus segera minta izin ke Kemendagri," kata Bupati.

Sementara itu, para peserta rapat lainnya dari unsur Forkopimda seperti Dandim, Kajari, Polres juga memiliki pandangan yang sama dengan Bupati Akmal terkait pelaksanaan Pilkades tersebut.

“Tapi apabila tidak dilaksanakan karena persoalan anggaran tidak mendukung, maka tidak ada pilihan lain selain ditunda,” kata Kajari Abdya, Nilawati.

Sebaliknya, Ketua DPRK Abdya Nurdianto, meminta pemerintah harus berpikir ulang untuk menunda Pilkades serentak itu.

Pasalnya, kata Nurdianto pemerintah harus menunjuk Pj (Penjabat) untuk mengisi kekosongan jabatan Keuchik definitif yang akan segera berakhir.

“Jika kita tunda dan akan menunjuk Pejabat Sementara (Pj) Keuchik apakah roda pemerintahan gampong akan berjalan maksimal,” tanya dia dalam forum.

Pertanyaan Ketua DPRK Abdya tersebut ditanggapi langsung oleh Bupati Akmal Ibrahim.

Ia bahkan menegaskan kembali bahwa kendala Pemda Abdya hanya terletak pada anggaran Protkes Covid-19, jika pelaksanaan Pilkades Serentak itu tetap dilanjutkan.

Bupati Akmal memberikan waktu sampai tanggal 15 Februari 2021 ini jika seandainya ada solusi dan masukan dari Forkopimda nanti akan menjadi pertimbangan Pemda Abdya.

"Nanti kita akan mengambil kesepakatan riil, apakah kita laksanakan atau tidak, maka kita harus berbesar hati dalam keputusan tersebut,” tutup Bupati Akmal.

Rubrik:Daerah, Umum