Breaking News

Penyidik Kejagung RI Kembali Sita Aset Tersangka Dalam Kasus Korupsi PT ASABRI

Penyidik Kejagung RI Kembali Sita Aset Tersangka Dalam Kasus Korupsi PT ASABRI

JAKARTA, ACEHPORTAL.com - Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia kembali menyita barang bukti dalam kasus dugaan korupsi PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) yang diduga menyebabkan kerugian negara kurang lebih Rp 23 triliun.

Kali ini penyitaan aset milik tersangka yang disita dalam perkara tersebut yakni aset-aset milik dan atau yang terkait dengan tersangka BTS berupa enam bidang tanah dan atau bangunan diatasnya, Kamis (25/3/2021) waktu lalu.

Penyitaan enam bidang tanah dan bangunan tersebut dilakukan setelah mendapatkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak yang mengizinkan penyidik Kejagung untuk melakukan penyitaan terhadap tanah dan atau bangunan di Pontianak.

Kapuspenkum Kejagung RI, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengungkapkan, sesuai Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2021 /PN.PTK tanggal 24 Maret 2021, aset milik atau yang berkaitan dengan Tersangka BTS yakni sebidang tanah dan atau bangunan sesuai HGB No. 469 yang terletak di Pontianak dengan luas 9.820 M2.

Kemudian, sebidang tanah dan atau bangunan sesuai HGB No. 511 yang terletak di Pontianak seluas 577 M2.

"Kedua bidang tanah ini diketahui berdiri sebuah bangunan permanen yaitu Mall Matahari Pontianak," ujar Kapuspenkum.

Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 12/ Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN.PTK tanggal 24 Maret 2021, asset milik atau yang berkaitan dengan Tersangka BTS yaitu sebidang tanah dan atau bangunan sesuai HGB No. 38 (dahulu No. 2058) yang terletak di Pontianak seluas 2.034 M2 dan sebidang tanah dan atau bangunan sesuai HGB No. 57 (dahulu No. 2055) di Pontianak seluas 93 M2.

"Kedua bidang tanah ini berdiri sebuah bangunan permanen yaitu Hotel Maestro Pontianak. Lalu ada sebidang tanah dan atau bangunan sesuai HGB No. 58 (dahulu No. 2057) di Pontianak seuas 166 M2 dan sebidang tanah dan atau bangunan sesuai HGB No. 59 (dahulu No. 2056) di Pontianak seluas 159 M2," jelasnya.

Selanjutnya, aset milik atau yang berkaitan dengan Tersangka BTS yang masih dalam proses untuk disita oleh Tim Jaksa Penyidik Kejaksaan Agung berupa tiga amparan bidang tanah seluas kurang lebih 833 HA (8.330.000 M2) yang terletak di Desa Peniti Luar, Desa Sungai Purun Besar dan Desa Sungai Burung, Kabupaten Mempawah.

"Terhadap asset-aset para tersangka yang telah disita tersebut akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara didalam proses selanjutnya.

*Jaksa Juga Sita Aset Tersangka HH

Selain itu, Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung juga kembali menyita barang bukti dalam kasus korupsi di PT ASABRI milik tersangka lainnya yakni HH.

Adapun aset yang disita adalah dua bidang tanah dan atau bangunan seuas 1.042 M2 yang terletak di Pontianak.

"Penyitaan dua bidang tanah dan atau bangunan ini telah mendapatkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak yang memberikan ijin kepada penyidik Kejagung untuk melakukan penyitaan," ungkap Kapuspenkum.

Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 11/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk tanggal 24 Maret 2021, aset milik atau yang berkaitan dengan Tersangka HH yaitu sebidang tanah dan atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No.00994 seluas 660 M2 yang terletak di Kelurahan Benua Melayu Darat, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan pemegang hak An. PT INTI KAPUAS AROWANA, Tbk.

Kemudian, sebidang tanah dan atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (HM) No. 16885 seluas 382 M2 yang terletak di Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak dengan pemegang hak An. SUSANTI HIDAYAT.

"Terhadap aset-aset ini selanjutnya juga akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara di dalam proses selanjutnya," tambahnya.

Iklan idul fitri gub