Breaking News

Warga Gugat Pemkab Aceh Singkil

Pemenang di PTUN Minta Pemkab Aceh Singkil untuk Mengeksekusi, Kabag Hukum: Belum Menerima Putusan

Pemenang di PTUN Minta Pemkab Aceh Singkil untuk Mengeksekusi, Kabag Hukum: Belum Menerima Putusan
Kabag Hukum Sekdakab Aceh Singkil, Asmaruddin, SH (ACEHPORTAL.com/Zulkarnain)

SINGKIL ACEHPORTAL.com - Asriaman Zega Warga Ujung Sialit Kecamatan Pulau Banyak Barat, Aceh Singkil sebelumnya menggugat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, melalui Kuasa Hukumnya Advokat Bunyamin Manik ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh dengan Nomor Perkara : 17/G/2020/PTUN. BNA jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor Perkara : 222/B/2020/PT. TUN MDN.

Gugatan yang dilayangkan Asriaman Zega yang di sebut sebagai penggugat dalam Perkara tersebut, sehubungan dengan tindakan Bupati Aceh Singkil yang mengeluarkan Objek sengketa berupa Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor :339 tahun 2019, tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik di Aceh Singkil khusus lampiran Nomor urut 2 atas nama Meidisin Zai sebagai Keuchik/Kepala Kampong Ujung Sialit, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Aceh Singkil yang dulu terpilih.

Bahwa Gugatan yang dilanyangkan Asriaman Zega di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah memberikan Putusan dalam Perkara Nomor: 17/G/2020/PTUN. BNA. Antara Penggugat (Asriaman Zega) melawan Tergugat (Bupati Aceh Singkil), dan Putusan tersebut telah diucapkan dalam Musawarah Majelis Hakim pada hari Rabu 26 April 2020 dan di sampaikan melalui akun e-court masing-masing Pihak.

Memutuskan, mengadili dalam Eksepsi, menolak Eksepsi tergugat untuk Seluruhnya.

Dalam pokok sengketa. Ke Satu, Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya. Kedua, Menyatakan batal Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 339 Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019, Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik dalam Kabupaten Aceh Singkil, khusus pada lampiran Nomor Urut 2 nama Keuchik yang terpilih yang diangkat di Kampung Ujung Sialit, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil atas nama Meidisin Zai.

Ketiga, Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 339 Tahun 2019, tanggal 17 Desember 2019 Tentang Pemberhentian Penjabat Keuchik dan Pengesahan Pengangkatan Keuchik dalam Kabupaten Aceh Singkil, khusus pada lampiran Nomor Urut 2 nama Keuchik yang terpilih yang diangkat di Kampung Ujung Sialit, Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kabupaten Aceh Singkil atas nama Meidisin Zai;

Ke empat, Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 558.000,- (lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bupati Aceh Singkil, sempat mengajukan banding ke PTUN Medan, dalam Amar Putusan Banding tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Medan tanggal 10 Desember 2020 Nomor 222/B/2020/PT.TUN MDN dalam perkara tersebut, 

PTUN Medan, menghukum Tergugat/Pembanding yaitu Bupati Aceh Singkil untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Sementara Keputusan tersebut, sampai saat ini, Bupati Aceh Singkil belum mengeksekusi sehingga dinilai tidak patuh terhadap hukum.

Bahkan, dalam Perkara Nomor :  17/G/2020/PTUN. BNA, PTUN Banda Aceh mengundang Bupati Aceh Singkil, agar datang menghadap ketua PTUN Banda Aceh, sehubungan dengan surat permohonan penggugat/Pemohon Eksekusi tanggal 6 Mai 2021. Perihal permohonan Eksekusi putusan PTUN Medan Nomor : 222/B/2020/PT.TUN MDN jo putusan PTUN Banda Aceh Nomor : 17/G/2020/PTUN. BNA 

Penggugat yakni Asriaman Zega, saat dikonfirmasi ACEHPORTAL.com, ia mengatakan, mudahan saja di eksekusi secepatnya.

"Untuk memberhentikan Kepala desa Ujung Sialit, sesuai keputusan pengadilan," ungkap Zega.

Asriaman Zega juga menyampaikan, agar kabupaten Aceh Singkil bersih dari masalah Pilkades desa Ujung Sialit.

"Sehingga nanti Bupati tidak lagi memikirkan masalah ini," kata Zega.

Saat disinggung kalau tidak di eksekusi, Zega mengatakan, mudahan-mudahan agar di Pejabat (Pj) kan, Langsung sesuai keputusan hakim PTUN.
 
"Dan ikut Pilkades bulan ini agar nyaman dan tenang bersih Pilkades tahun ini itu harapan kita, serta kalau tidak di eksekusi, kita beralih ke hukum yang berlaku dan UUD di Negera hukum kita yang di wajibkan tunduk kepada hukum agar negara kita aman dan bersih," harap Zega

Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid saat dikonfirmasi, ia mengarahkan untuk dikonfirmasi ke Kabag Hukum, saat dikonfirmasi Kepala Bagian Hukum Sekdakab Aceh Singkil, Asmaruddin, ia mengatakan, pihaknya masih menunggu putusan secara resmi.

"Yaitu salinan putusan resmi, sampai saat ini belum ada kita terima, karena isu putusan ini kan, salinanny putusan harus disampaikan kepada kedua belah pihak, termasuk menang maupun yang kalah," ungkap Asmaruddin kepada ACEHPORTAL.com, Jumat (18/6/2021).

Ia juga mengatakan, karena putusan tersebut dasar mereka untuk mengeksekusi jika sudah sampai ke pihaknya.

"Itulah yang kita tunggu sekarang ini, kalau sudah ada Putusan secara resmi menggunakan cap basah, biasanya itu melalui dari panitera, baru kita proses," terang Asmaruddin.

Namun saat disinggung adanya surat pemanggilan dari PTUN Banda Aceh kepada Bupati, ia mengatakan, begitu tau informasi Putusan, yang belum sampai ke pihaknya.

"Begitu juga dengan undangan yang kami terima informasinya melalui WhasaApp, katanya undangan dikirim melalui Pos Indonesia, ntah pos mana kami nggak tau. Namun yang jelasnya sampai saat ini sama sekali belum sampai kepada kami," pungkas Asmaruddin.

Editor:
Rubrik:Hukum, News