Breaking News

Investasi UEA di Aceh Singkil

Pejabat Kemenko Marves: Yang Harus Dilakukan Penyelesaian Lahan

Pejabat Kemenko Marves: Yang Harus Dilakukan Penyelesaian Lahan
Kepala Bidang Promosi Investasi dan Pengembangan Pelaku Usaha Jasa Kemenko Marves RI, Jason Fredrick Siregar. (ACEHPORTAL.com/Zulkarnain).

SINGKIL, ACEHPORTAL.com - Pejabat Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) menggelar rapat koordinasi percepatan investasi Murban Energy perusahaan asal Uni Emirat Arab (UEA) di Kepulauan Banyak, Aceh Singkil yang berlangsung di Opp Room Kantor Bupati setempat, Kamis (10/6/2021).

Pejabat dari Kemenko Marves RI yang hadir itu yakni Ketua Tim Koordinasi Penanganan Sengketa/Permasalahan Investasi dan Perdagangan, Kemenkomarves, Leo Mualdy Christoffel, Kepala Bidang Promosi Investasi dan Pengembangan Pelaku Usaha Jasa, Jason Fredrick Siregar serta Kepala Bidang Kebijakan Peningkatan Iklim Investasi, Adi Wibowo. 

Kemudian, turut hadir Kepala Bidang Infrastruktur Perekonomian, Dhodik Dwi Saputro, Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi, Ferdian Bhaskoro, Pelaksana pada Asdep Investasi Bidang Jasa, M Syamsul Huda serta Pelaksana pada Asdep Investasi Bidang Jasa, Qashmal Mirza Aliansyah.

Sementara, dari Provinsi Aceh dihadiri Staf Gubernur Aceh, Iskandar, Kepala Disbudpar Aceh, Jamaluddin, Kepala DPMPTSP Aceh, Marthunis dan Dinas PUPR Aceh, Muhammad Yasir serta lainnya.

Dari Pemkab Aceh Singkil sendiri hadir Bupati Aceh Singkil, Asisten I, Asisten II, Kepala BKSDA Aceh Singkil, Pertanahan Aceh Singkil, BPN Aceh Singkil, para Kepala SKPK beserta undangan lain.

Sehari sebelumnya, tim telah melakukan peninjauan langsung ke pulau lirikan Murban Energy, di Kepulauan Banyak.

Poin yang paling penting dibahas dalam kegiatan itu adalah bagaimana merealisasikan investasi Murban Energy secara cepat di Kepulauan Banyak.

Usai rapat, saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Promosi Investasi dan Pengembangan Pelaku Usaha Jasa, Kemenko Marves Jason Fredrick Siregar mengatakan, poin penting dalam rapat itu diantaranya terkait dengan Lahan.

"Tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Tim bahwa kita tidak boleh melupakan hak-hak dari masyarakat, investasi boleh datang karena investasi inikan tujuannya juga untuk kemakmuran untuk perekonomian masyarakat, kesejahteraan masyarakat," kata Jason.

Ia juga mengatakan, jangan sampai masyarakat ada yang dirugikan dan tidak ada yang namanya ganti rugi yang ada ganti untung.

"Karena investasi itu ditujukan untuk kemakmuran masyarakat, terkhususnya untuk yang jenis frifel, masyarakat yang sudah lama disitu, walaupun kemarin kita lihat ada beberapa pulau tidak berpenghuni tetapi kami mendapat info bahwa mereka memiliki bukti-bukti, mereka memiliki hak atas tanaman ataupun yang ada pulau tersebut," ungkap Jason.

Ditambahkannya, karena kalau tanah atau lahan tersebut berstatus TWA harusnya statusnya menjadi tanah negara.

"Tetapi apa yang ada disitu dan diusahakan mereka itu lah yang harusnya di perhatikan oleh pemerintah, baik pemeritah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota," kata Jason.

Saat disinggung terkait lahan apakah izin sudah keluar dari TWA, ia mengukapkan, pihaknya masih menunggu dari Murban Energy.

"Mana pulau yang mau diusahakan oleh mereka baru nanti dari situ kita bisa bergerak pengalihan status dari TWA blok risional menjadi blok kemanfaatan," kata Jason.

Dari sembilan pulau sudah disurvei oleh Murban Energy, baru satu pulau yang sudah dalam status blok kemanfaatan.

"Tetapi delapan pulau lainnya belum dan itu kita masih menunggu juga, keputusan dari Murban pulau yang mana yang mereka pilih, apakah Pulau Sikandang, Matahari dan pulau-pulau yang lainnya," tambah Jason. 

"Baik pemeritah pusat ataupun pemerintah daerah kita dapat bersinergi untuk merilisiasikan investasi Murban Energy di Kepulauan Banyak demi kemajuan perekonomian masyarakat baik di Aceh, Aceh Singkil dan juga Indonesia," kata Jason lagi.

Saat ditanya apakah yang seharusnya dilakukan pemerintah kabupaten terkait adanya investasi Murban Energy ini, menurut dia adalah yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten, khususnya terkait dengan claend and claer lahan.

"Karena itukan bagian dari pemerintah juga, dan itu harus dipastikan status tanah ini harus cleand and clear agar proses di kemudian hari tidak ada permasalahan, permasalahan terkait dengan status tanah karena kita tau, ya itu tadi ada hak-hak masyarakat yang harus kita jaga disitu," terangnya.