Breaking News

Pastikan Harga TBS Sawit tetap Stabil, Apkasindo: Sesekali Pemerintah Aceh Sidak PKS

Pastikan Harga TBS Sawit tetap Stabil, Apkasindo: Sesekali Pemerintah Aceh Sidak PKS

BLANGPIDIE, ACEHPORTAL.com - DPW Apkasindo (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) Aceh meminta sesekali Pemerintah Aceh melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang ada di Aceh.

Pasalnya, harga TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit yang cenderung tidak stabil. Harga TBS produksi petani pekebun di Aceh masih lebih rendah dibanding luar Aceh. Hal sangat ini merugikan petani.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Aceh telah melakukan penetapan harga TBS yang dilaksanakan di Aula unit II Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh pada Selasa (9/3/2021) lalu.

Ketua DPW Apkasindo Aceh, Ir. Sofian Abdullah melalui Juru Bicara Fadhli Ali, menyambut baik dan mengapresiasi upaya penetapan harga TBS oleh Pemerintah Aceh tersebut.

Kendati demikian, Apkasindo menilai di beberapa daerah harga jual beli TBS baik tingkat petani produsen komoditi kelapa sawit maupun PKS masih saja belum stabil.

"Berdasarkan pantauan kami dan informasi hari ini dari ketua Apkasindo Aceh Jaya, Ir. Fauzi Yahya bahwa harga TBS tingkat petani Rp 1.490 dan di pabrik Rp 1.690. Sementara itu di Aceh Timur Harga di pabrik Rp 1.910," ujar Fadhli dalam keterangan tertulisnya, Jum'at (12/3/2021).

Harga TBS yang tidak stabil itu, kata Fadhli kerap sekali terjadi karena disebabkan oleh ketimpangan harga yang jauh berbeda di beberapa tempat PKS di Aceh.

Ia mencontohkan, seperti pabrik PKS di Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh Jaya seringkali membeli dengan harga lebih rendah pada petani dibandingkan pabrik PKS di pesisir Timur Utara. Dan bahkan lebih murah lagi jika dibandingkan pabrik PKS di Subulussalam dan Aceh Singkil.

Oleh sebab itu, Apkasindo mendesak Pemerintah Aceh melalui Dinas terkait baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk sesekali melakukan sidak ke pabrik PKS dengan melibatkan unsur petani dalam hal ini Apkasindo.

"Sidak ini dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengawasan harga sawit. Apakah benar perusahaan membeli sesuai dengan harga yang ditetapkan? atau mereka cuma main akal-akalan saja alias bandel," cetusnya.

DPW Apkasindo Aceh juga mendesak supaya Bupati/Walikota di daerah membentuk tim evaluasi monitoring harga sawit agar nilai jual beli TBS di level petani dan PKS tidak terjadi ketimpangan harga.

Jubir Apkasindo Aceh itu juga meminta Pemerintah Kabupaten/Kota melalui dinas terkait untuk turut menindaklanjuti persoalan harga pembelian TBS produksi petani yang diterapkan Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS).

"Apakah sesuai atau tidak dengan harga yang di tetapkan oleh Tim Penetapan Harga Propinsi Aceh serta kemitraan PBS (Perusahaan Besar Sawit) dengan petani, mungkin bisa jadi tidak berjalan dengan baik," kata Fadhli.

Disamping itu, ia juga mengimbau Apakasindo di kabupaten/kota ikut turut serta terlibat pro aktif bersama pemerintah melakukan monitoring perkembangan harga beli TBS di PKS maupun tingkat petani.

Lebih lanjut dikatakan Fadhli, Apkasindo meyakini harga TBS yang sudah ditetapkan itu merupakan komitmen Pemerintah Aceh dalam melaksanakan amanah Permentan Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penetapan Harga TBS Produksi Pekebun.

Menurutnya, selain Permentan itu bertujuan melindungi petani untuk memperoleh harga TBS yang wajar, namun juga menghindari terjadinya persaingan tidak sehat dikalangan PKS.

Bahkan, sambung Fadhli dalam Permentan itu juga mengatur pembinaan pekebun dan kelembagaannya yang diserahkan kepada perusahaan perkebunan.

"Harapan kita, petani sawit di Aceh jangan jadi lebih dirugikan karena PKS masih ada yang leluasa membeli TBS petani dibawah harga yang ditetapkan," tutupnya.

Rubrik:Daerah, Ekonomi, Umum
jmsi bank aceh
JMSI BPKA
JMSI