PA dan PNA Wilayah Singkil: Marwah UUPA Harus Tetap Kita Jaga Bersama

PA dan PNA Wilayah Singkil: Marwah UUPA Harus Tetap Kita Jaga Bersama
PNA dan PA di Singkil

Aceh Singkil, Acehportal.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengeluarkan surat menyampaikan bahwa tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan yang telah ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2022.

Pernyataan tersebut tertuang dalam surat KPU Nomor: 151/PP.01.2-SD/01/KPU/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Tugas (Plt) KPU RI Ilham Saputra.

Dalam surat itu berbunyi, bahwa KIP Aceh dan KIP Kabupaten Kota, agar tidak menjalankan tahapan Pemilihan apa pun sampai ada Putusan sesuai dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Bahwa Pilkada tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2022, berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (3) dan ayat (9) UU Nomor 10 Tahun 2016, Pemilihan serentak akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Nomor: 270/6321/SJ tanggal 20 November 2020 perihal pelaksanaan Pilkada Aceh dan UU Nomor 6 Tahun 2020, Pasal 122A ayat (2) menyatakan bahwa penetapan penundaan tahapan pelaksanaan pemilihan serentak dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Surat KPU tersebut, sebagai balasan dari surat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Nomor: 0016/PP01.2-SD/11/Prov/1/202 perihal penyampaian rancangan keputusan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan tahun 2022 tertanggal 6 Januari 2021.

Terkait surat KPU RI, Wakil Ketua Partai Aceh (PA) Wilayah Kabupaten Aceh Singkil, Jirin Capah, mengatakan, bahwa PA menghormati Keputusan tersebut, tapi harus menghargai marwah Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Tahun 2006 juga harus tetap dijaga.

"Pasalnya selama ini, beberapa kali Pilkada dijalankan di Aceh, tetap berpedoman pada UUPA terkait Pelaksanaannya," Imbuh Jirin Kepada acehportal.com, Minggu (14/2/2021) melalui rilisnya

Namun, Jirin juga mengatakan, pihaknya tidak mempersoalkan, Pelaksanaan Pilkada itu dilaksanakan tahun 2022 dan 2024.

"Kita bukan minta Pusat setuju, tapi hanya memberitahukan. Bahwa Pilkada Aceh tahun 2022 adalah Marwah UUPA yang harus tetap kita jaga bersama," Harapnya

Jirin juga menambahkan, Pemerintah Aceh jangan takut dengan ancaman.

"Apalagi takut ancaman terkait dengan Anggaran. Yang jauh lebih penting, adalah martabat UUPA. Sebab itu adalah amanah MoU Helsinki yang harus kita jaga Marwahnya di Aceh," Tandasnya

Surat KPU RI tersebut juga mendapat tanggapan dari Ketua Harian Partai Nanggroe Aceh (PNA), Makdan Sagala, menyampaikan, bahwa Pilkada Aceh sudah tertuang pada UUPA.

"Kami berharap, dengan adanya UUPA khusus Aceh bahwa Pilkada juga sudah diatur dalam Undangan-undang tersebut, harus kita hargai, untuk menjaga marwahnya" harap Makdan melalui rilisnya.

Makdan juga mengatakan, dikarenakan UUPA lahir setelah MoU di Helsinki Sebab dalam MoU juga sudah disepakati, antara RepubIik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Kami harap perdamaian yang sudah lama kita jaga-jaga bersama ini, kita jagalah dengan seutuhnya. Agar tidak ada konplik baru di Aceh, "Damai Itu Indah," Tandasnya.

Rubrik:Politik
jmsi bank aceh
JMSI BPKA
JMSI