Breaking News

Oknum Mantan Pejabat Tanoh Khukahen Dilaporkan Warga ke Inspektorat

Oknum Mantan Pejabat Tanoh Khukahen Dilaporkan Warga ke Inspektorat

KUTACANE, ACEHPORTAL.com -  Diduga mark up dan melakukan penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa, seorang oknum mantan pejabat berinisial SS dilaporkan oleh warga Gampong Kute Tanoh Khukahan, Kecamatan Deleng Pokhisen, Aceh Tenggara ke Inspektorat Aceh Tenggara pertengahan April 2021 lalu. 

Laporan warga ke pihak Inspektorat Aceh Tenggara pada pertengahan April 2021 lalu, ditandatangani sebanyak 26 warga yang terdiri dari tokoh masyarakat dan elemen masyarakat lainnya. Disebutkan, masa kepemimpinan SS yang menjabat sebagai Pj di gampong itu diduga syarat masalah. 

Berdasarkan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2021, anggaran dana desa Gampong Kute Tanoh Khukahen tercatat sebesar Rp 672 juta lebih (Rp 672.420.000). Namun sangat disayangkan, dalam penggunaan  dan pengelolaan dana desa terkesan tertutup dan tak transparan yang dilakukan oleh SS.

Banyak masyarakat dan tokoh masyarakat bahkan perangkat gampong yang tak mengetahui terkait penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di gampong tersebut.

Diantaranya, dugaan penyalahgunaan ADD yang diduga dilakukan pada pencairan dana desa GampongKute tahap pertama tahun 2021 sebesar Rp 220 juta lebih (Rp 220.978.082) yang sudah ditarik SS sewaktu menjabat sebagai Pj Kepala Desa (Keuchik) Kute Tanoh Khukahen yang terdiri dari enam item kegiatan. Hingga saat ini, tak ada informasi terhadap masyarakat terkait pelaksanaan kegiatan kegiatan tersebut.

Demikian juga dengan pencairan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Oktober hingga Desember 2020 dan bagi warga kurang mampu yang diduga tak dibagikan kepada warga yang berhak menerima dan  penggunaan dana BUMK tahun 2020 sebesar Rp 110 juta, tak jelas siapa pengelolanya dan untuk apa dipergunakan serta bagaimana pengelolaannya karena semuanya serba tertutup dan rahasia.

Lain lagi dengan proyek pemasangan lampu tenaga surya gampong tahun 2020 sebesar Rp 24 juta yang sampai sekarang tak jelas dimana dibangun, karena fisiknya tak terlihat di Gampong Kute Tanoh Khukahen.

Selain terkesan tertutup dalam mengelola dana desa Gampong Kute Tanoh Khukahen, beberapa kegiatan pembangunan di gampong tersebut diduga juga di mark up oleh SS, seperti pembangunan dan rehabilitasi air bersih sumber dana APBN 2021.

Padahal yang dibangun hanya satu batang pipa kecil ukuran 5 inci ditambah bak kecil ukuran 1x1 meter yang untuk dana pembangunannya menelan biaya Rp 22 juta lebih dan pengerjaan rehap MCK dengan dana Rp 23 juta lebih yang dalam pengerjaan diduga menyatukan dua ruang menjadi satu ruangan dan menutup satu pintu lama dengan batu bata dan plaster semen.

Kemudian, masih ada lagi dana keadaan mendesak (tak terduga) sebesar Rp 60 juta yang tak jelas dana tersebut digunakan untuk apa.

Berikut 26 nama warga Gampong Kute Tanoh Khukahen yang melaporkan dan  menandatangani surat laporan warga kepada Inspektorat Aceh Tenggara atas dugaan mark yp dan penyalahgunaan pengelolaan dana desa yang diduga dilakukan oleh mantan Pj Kepala Desa (Keuchik) Kute Tanoh Khukahan yakni SS. 

Diantaranya adalah Metro Siregar, Hendri, Efendi, Kisam, Januari, Citra, Tohap, Marion, Ketner, Sopia, Derita, Erista, Refina, Rosita, Molatua, Darmawan, Rosnita, Erta, Melfa, Riapul Br Manalu, Riston Hutauruk, Rista Br Siburian, Rohani, Dewi, A Sihombing dan Benni.

Atas dugaan pengkhianatan terhadap hak-hak warga Gampong Kute Tanoh Khukahen karena tak transaparan dalam melaksanakan program dan terkesan  diam-diam serta tidak mendengarkan aspirasi dari warga dan tokoh masyarakat setempat, ini jelas merupakan sebuah pemborosan dan merugikan masyarakat disana.

Oleh karena itu, dalam laporannya warga Gampong Kute Tanoh Khukahen meminta aparat penegak hukum terkait agar memproses pengelolan dana desa mereka pada tahun 2020 dan 2021 semasa SS menjabat sebagai Pj Kepala Desa (Keuchik) di gampong tersebut.

Sementara, mantan PJ Kepala Desa (Keuchik) Kute Tanoh Khukahen SS kendati sudah dihubungi melalui telepon WhatsApp oleh ACEHPORTAL.com belum dapat memberikan keterangan.

Editor:
Rubrik:Daerah, Hukum, Umum