Mengenal DAK Fisik & Dana Desa 

Melek DAK Fisik & Dana Desa: Menggugah Rasa Keingintahuan Masyarakat

Melek DAK Fisik & Dana Desa: Menggugah Rasa Keingintahuan Masyarakat

ACEH PORTAL - Setiap kali dihadapkan pada kata ‘mengenal’, pepatah lama yang mengatakan “tak kenal maka tak sayang” mungkin masih relevan untuk dicermati walau kita sudah berada di zaman serba canggih saat ini. Begitu pula untuk menyayangi DAK Fisik dan Dana Desa, diperlukan suatu pengenalan berupa pemahaman yang baik dan benar tentang kedua jenis dana tersebut. Kurangnya partisipasi masyarakat disinyalir sebagai akibat dari kurangnya informasi yang mereka peroleh walaupun penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sudah berjalan beberapa periode.

Menyayangi dalam konteks DAK Fisik dan Dana Desa pada hakikatnya adalah menumbuhkan suatu rasa keingintahuan sekaligus rasa memiliki dalam diri setiap masyarakat sehingga pada gilirannya mereka akan peduli dengan kehadiran dana-dana tersebut di lingkungannya. Selanjutnya diharapkan peran serta mereka untuk mengawal pelaksanaannya serta menjaga segala sesuatu yang diwujudkan dari DAK Fisik dan Dana Desa. 

Gambar: Posisi DAK Fisik & Dana Desa diantara Dana Lain yang Ditransfer Pusat ke Daerah

Gambar Posisi DAK Fisik dan Dana Desa menginformasikan bahwa ternyata terdapat beberapa jenis dana yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada pemda sebagai konsekuensi dari penerapan kebijakan desentralisasi keuangan. Hal ini dilakukan Pemerintah Pusat sebagai upaya menutupi kekurangan dana yang dimiliki pemda melalui beberapa skema dan penamaan seperti yang terdapat pada gambar. 
Dak Fisik

Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Melihat dari tujuannya, maka DAK Fisik seharusnya mampu mengatasi ketimpangan ketersediaan infrastruktur dan layanan publik antardaerah sehingga terjadi pemerataan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan publik daerah. 

Agar sampai pada tujuan tersebut, maka pelaksanaan DAK Fisik Tahun 2021 dibagi kedalam DAK Fisik Reguler dan Penugasan. DAK Fisik Reguler fokus pada pencapaian standar pelayanan minimal dan pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan dan konektivitas. Sedangkan DAK Fisik Penugasan bersifat lintas sektoral untuk mendukung pencapaian sasaran major project, mempunyai 4 tema: (1) penurunan kematian ibu dan stunting, (2) penanggulangan kemiskinan; (3) ketahanan pangan; dan (4) penyediaan infrastruktur ekonomi berkelanjutan.

Bagian yang tidak kalah pentingnya dalam mencapai tujuan tersebut adalah proses penyaluran DAK Fisik yang dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah, yang dilaksanakan melalui 3 tahap. Tahap I dibayarkan maksimal 25%, tahap II 45%, dan Tahap III dibayarkan sebesar nilai kontrak dalam BAST barang/pekerjaan. 
Dana Desa.

Dana Desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBN kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan peruntukannya, maka penggunaan Dana Desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka akselerasi pencapaian tujuannya, penyaluran Dana Desa tahun 2021 diarahkan untuk: (1) Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) yang disalurkan setiap 3 bulan sekali; (2) dana untuk membiayai pandemi Covid-19 (8% dari pagu Dana Desa) disalurkan pada Tahap I; dan (3) dana untuk membiayai kegiatan lainnya yang disalurkan 3 Tahap yang masing-masing tahapan sebesar 40%, 40%, dan 20%. 

Disamping sistem yang telah dibangun, diharapkan kehadiran kepala desa yang handal dan dapat bekerja sama dengan masyarakat untuk mengelola Dana Desa. Terutama dalam mengkonversi angka-angka realisasi Dana Desa menjadi output-output yang dibutuhkan masyarakat serta mampu men-deliver manfaatnya kepada setiap penduduk desa yang dipimpinnya. Salah satu upaya yang senantiasa perlu dilakukan kepala desa dalam rangka memastikan hal ini adalah menghimpun seluruh kekuatan dan potensi yang dimiliki desa (asset based approach), yakni melaksanakan kegiatan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal dan tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.

Peran Penting Masyarakat

Sampai dengan Bulan September 2021, Kabupaten Aceh Tenggara telah merealisasikan DAK Fisik Tahap I dan Tahap II sebesar Rp32.831.581.560,- (29,40% dari pagu) dan merealisasikan Dana Desa sebesar Rp259.833.815.800,- atau sebanyak 91,31%. Sementara itu Kabupaten Gayo Lues telah merealiasikan DAK Fisik Tahap I dan Tahap II sebesar Rp26.513.092.256,- (40,04% dari pagu) dan merealisasikan Dana Desa sebesar Rp86.961.131.800,- atau sebanyak 76,03% dari total pagu Dana Desa Kabupaten Gayo Lues.

Menurut hitungan angka memang demikian adanya. Namun angka realisasi tersebut tidak serta merta dapat menggambarkan manfaat yang diterima secara langsung oleh masyarakat setempat. Apalagi kalau output pembangunan yang dihasilkan tidak sesuai (mismatch) dengan kebutuhan masyarakat setempat, maka program pembangunan yang telah dilakukan tidak dapat memberikan manfaat yang optimal dan bahkan useless karena tidak dapat digunakan.

Untuk menghindari mismatch seperti ini, wajib hukumnya bagi pemda mengikutsertakan masyarakat dalam program-program pembangunan di daerah. Disamping telah diamanatkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengikutsertakan masyarakat dalam program pembangunan daerah merupakan suatu proses pendewasaan masyarakat dalam praktik birokrasi modern. 

Jika UU Nomor 23 Tahun 2014 benar-benar dijadikan pedoman oleh pemda, maka mau tidak mau pemda harus melaksanakan beberapa hal, diantaranya: (1) menyampaikan informasi tentang setiap penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat; (2) menghidupkan dan mendorong kelompok/organisasi kemasyarakatan untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat. Untuk pengembangan kapasitas, pemda diharapkan membuka diri untuk melakukan kerja sama dengan pihak-pihak eksternal yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengembangan kapasitas masyarakat; dan (3) mempersiapkan suatu mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara aktif.

Selama ini yang paling terdengar gaungnya adalah pelaksanaan Musrenbang. Kegiatan ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan efektivitasnya agar niatan baik dari kegiatan ini lebih dapat terlihat hasilnya. Wadah lainnya yang wajib dikembangkan dan dilaksanakan oleh pemda adalah antara lain: (1) konsultasi publik dalam memperoleh masukan masyarakat dalam rangka penyusunan Perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat; (2) bentuk kemitraan dalam hal diperlukan kontribusi masyarakat dalam pelaksanaan, pemonitoran, dan pengevaluasian program-program pemda; serta (3) bentuk pengawasan oleh masyarakat dan saluran penyampaian aspirasi langsung/perwakilan sesuai aturan.

Dengan melibatkan masyarakat seperti itu, dapat dipastikan bahwa pemda tidak akan ditinggalkan oleh masyarakatnya. Untuk sampai pada tahapan ini, pada gilirannya pemda juga harus mempunyai kemauan dan kemampuan ‘mengenal’ dan merangkul masyarakatnya dengan melakukan identifikasi dan pemetaan terlebih dahulu terhadap potensi, kekuatan, dan kelemahan masyarakatnya sehingga dapat diketahui kebutuhan yang akan disediakan. Dengan demikian akan terjalin sinergi antara pemda dengan masyarakatnya.