MaTA: APBA 2021 Tidak untuk Rakyat

MaTA: APBA 2021 Tidak untuk Rakyat
Masyarakat Transparasi Aceh (MaTA)

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.com - Masyarakat Transparasi Aceh (MaTA) menolak secara tegas terhadap adanya perubahan APBA 2021, mengingat kebutuhan perubahan hanya untuk para elit.

Sehingga, isu rumah dhuafa dan insentif nakes dijadikan objek untuk mencari legitimasi publik seakan-akan benar apa yang mereka nyatakan dan publik sudah cerdas dalam menilai terhadap kemauan para banjakan APBA selama ini.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator MaTA, Alfian melalui siaran pers yang diberikan, Rabu (29/9/2021).

"Permintaan maaf sangat tidak patut karena jika Pemerintah Aceh bersama legislatif serius kenapa tidak sejak pembahasan anggaran di awal tahun 2021 dialokasikan, kenapa di akhir tahun mencoba pura-pura serius? Jadi sudah sepatutnya dihentikan akal-akalan para pembajakan APBA," ujarnya.

Apalagi, lanjut Alfian, secara regulasi perubahan tidak mendukung dengan waktu dan posisi Pemerintah Aceh saat ini, meskipun konsekuensi yang akan diterima kembali oleh Aceh terjadinya silfa yang besar dimana tahun 2020 sebelumnya mencapai Rp 3,9 triliun.

"Perlu juga diperhatikan bersama, realisasi anggaran 2021 per 27 September keuangan 40,2 persen dan fisik 45,5 persen, dimana target realisasi di 30 September nanti 47 persen dari Anggaran APBA 2021 sebesar Rp 16.445 triliun," tegasnya.

"Dari realisasi anggaran itu terlihat dengan jelas APBA 2021 tidak untuk rakyat, sementara untuk biaya operasional beserta gaji aparatur habis terpakai dan kemudian pertanyaannya adalah mereka ngurus apa selama ini? Ambil gaji dan fasilitas mewah tapi tidak bekerja dan terakhir mereka saling menyalahkan sendiri, jadi ada ketidakwarasan yang sedang di praktek saat ini terhadap uang Aceh dan ini sangat patut untuk dihentikan segera," jelasnya.

Menyangkut pernyataan Ketua DPRA dimana masyarakat harus kritis, kata Alfian, masyarakat selama ini tetap masih kritis walaupun tidak ada yang bisa diharapkan, dimana eksekutif dengan legislatif sama saja saat ini. Kritisnya masyarakat karena posisi DPRA sudah disfungsional dan tidak berdaya.

"Seharusnya mereka tegas jangan juga masuk jadi bagian bancakan APBA selama ini. Kalau DPR konsisten, maka masyarakat bisa diam tapi saat ini nggak bisa dipercaya, makanya masyarakat kritis dan menelusuri apa kerjaan mereka selama ini," ungkapnya.

Menurut dia, jika eksekutif dan legislatif mau membangun Aceh tanpa kepentingan ekonomi sendiri, maka MaTA mengusulkan supaya rumah dhuafa di anggaran tahun 2022 dapat dibangun 12 ribu unit dan insentif nakes yang cukup.

"Sehingga di akhir tahun nggak muncul banjakan lagi agar penyelewangan RPJMA yang terjadi di 2021 tidak berulang dan para pembajak APBA dapat dihapuskan," katanya.

"Saya pikir perlu ada ketegasan sehingga kita juga ingin melihat siapa sebenarnya yang serius mau bangun Aceh saat ini, apalagi Permendagri Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun 2022 sudah dikeluarkan," lanjut dia.

"Jadi eksekutif dan legislatif sudah bisa mempercepat pembahasannya, sehingga hak-hak masyarakat Aceh atas pembangunan tidak ditunda lagi untuk mendapatkannya," tutup Alfian.

Editor:
Rubrik:Umum