Breaking News

Masyarakat Laporkan Pihak Desa dan Oknum BPN atas Kutipan Uang Penerbitan Sertifikat Prona di Aceh Singkil

Masyarakat Laporkan Pihak Desa dan Oknum BPN atas Kutipan Uang Penerbitan Sertifikat Prona di Aceh Singkil
Masyarakat Laporkan Pihak Desa dan Oknum BPN atas Kutipan Uang Penerbitan Sertifikat Prona di Aceh Singkil. (Zulkarnain/ACEHPORTAL.com)

SINGKIL, ACEHPORTAL.com - Dugaan adanya pungutan liar (pungli) menguak dalam pembagian sertifikat tanah program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Aceh Singkil yang berlangsung di Kantor Kepala Desa Sidorejo, Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil, Minggu (2/5/2021.

Dalam kegiatan pembagian sertifikat tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil dari Fraksi Nasdem, Ahmad Fadhli mendapat laporan dari warga tentang adanya oknum pihak desa dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Singkil yang diduga melakukan pungli, sehingga ia turun langsung untuk melakukan investigasi.

Saat investigasi, dalam pantauan ACEHPORTAL.com, Ahmad Fadhli pun menyampaikan apresasinya terhadap kegiatan tersebut yang berlangsung saat hari libur.

"Kita apresiasi pihak BPN pada hari libur bisa ya melayani masyarakat dan pemerintah desa, Kampung Sidorejo," ungNamun kami perlu pertanyakan, program apa ini Pak kira-kira yang dibagikan sertifikat ini program apa ini?," tanya Ahmad Fadhli saat investigasi yang terekam ACEHPORTAL.com.

"Ini namanya PTSL Pak," jawab pihak BPN Aceh Singkil melalui Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Novriansyah Rosyid. 

"PTSL, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap?," tanya Ahmad Fadhli. 

"Iya betul," jawab Rosyid lagi.

"Kita mau tanya, saya pernah membaca di Permen-nya itu Nomor 6 Tahun 2018 ini anggarannya dari Dipa Kementerian atau dari dana APBD atau dari dana APBDes atau dari CSR?," tanya Ahmad Fadhli. 

"Dari kementerian BPN Pak," jawab Rosyid.

"Dipa Kementerian ya, berarti anggaran sertifikasinya, oke, berarti apakah ada kira-kira dibebankan kepada masyarakat?," tanya Ahmad Fadhli lagi.

"Untuk sertifikatnya tidak Pak, untuk sertifikat penerimaan negaranya, hanya nanti masalah pemberkasan, pendamping desa, itu musyawarah dari desa," jawab Rosyid. 

"Berarti itu pihak desa?," tanya Ahmad Fadhli.

"Iya desa," jawab Rosyid.

"Tapi kalau dari BPN berarti tidak ada pengutipan ya?," tanya Fadhli lagi.

"Ini nanti kalau pengutipan dari kami tidak ada, hanya kami misalnya untuk kegiatan, konsumsi, transportasi, akomodasi, itu kan tidak ditanggung negara. Jadi dari masyarakat istilahnya uang makan juru ukur, Pak Sekdes juga mungkin bisa jelaskan, karena Pak sekdes juga petugas ukur," ungkapnya.

Perdebatan pun terus berlangsung. Setelah selesai, saat dikonfirmasi Anggota DPRK Aceh Singkil, Ahmad Fadhli mengungkapkan, ternyata ada pungutan liar menurut pendapat dia. 

"Saya sebagai anggota DPR yang fungsi pengawasan, ada pungutan tiga ratus ribu per persil, rupanya yang ini ada mungkin kesepakatan tapi kita anggap sudah di luar aturan, kita sebagai perwakilan masyarakat, masyarakat merasa keberatan," ujar Ahmad Fadhli.

Ia juga menunjukkan contoh, ini macam ibu-ibu seorang janda-janda tua. "Yang mereka tidak ada pencariannya, tapi karena mereka butuh tanah mereka itu disertifikat kan ya mereka harus berusaha bagaimana cara mendapatkan uang tersebut. Maka harapan kita seperti saya sampaikan, hal-hal seperti ini jangan dilakukan," terangnya sambil nunjukkan janda tua dekat sekitaran.

Ia menambahkan, kalau namanya pungutan-pungutan sifatnya tidak resmi tidak ada bukti dan tidak ada pertanggungjawabannya itu jangan dilakukan.

"Apalagi pada saat sekarang anggaran dana desa itu sangat besar. Satu miliar lebih untuk kampung kita ini, apa salahnya kita verifikasi siapa yang mungkin ya, dia ikhlas memberikan sumbangsih terhadap program ini," katanya.

Dia mengatakan, bahwa program tersebut sebenarnya sudah ia tanya pihak BPN, itu semua biayanya ditanggung oleh Dipa Kementerian Agraria. 

"Ini harapan kita, dan di regulasi yang ada itu memang anggarannya dari dipa kementerian atau dari dana APBD ataupun dari CSR ataupun dari swadaya masyarakat, yang itu sifatnya resmi," terang Fadhli.

Disinggung, dari temuan untuk ke depannya apa yang akan dilakukan, Ahmad Fadhli mengatakan, kalau memang ini tidak ada tindakan pengembalian.

"Kita akan lakukan proses, baik itu proses melalui badan legislatif ataupun kita bawa ke ranah hukum ya. Ini kita akan advokasi nanti masyarakat yang memang merasa keberatan, ataupun merasa dirugikan, ya kita advokasi nanti," tegas Ahmad Fadhli.

Terpisah, dikonfirmasi Kepala Gampong Sidorejo Kecamatan Gunung Meriah, Andi Junaidi, menyampaikan, jadi begini menanggapi masalah tentang mungkin tadi bahasanya dibilang seperti pungutan.

"Sebenarnya itu tadi bukanlah pungutan bahasanya, tetapi yang mana tim PTSL yang mengukur di desa, atau aparatur desa telah bermusyawarah kepada masyarakat yang ingin program PTSL ini tadi berjalan dengan baik, jadi mereka telah sepakat dan mengadakan musyawarah nantinya akan adanya istilahnya bantuan dana Operasional di lapangan itu," terang Andi.

Ia mengatakan, mungkin kegunaan dari dana tersebut. "Tahu sajalah pak, kita di lapangan mungkin banyak kebutuhan di lapangan yang mungkin dibutuhkan ya jadi saya rasa itu, jadi kalau dibilangnya istilahnya kutipan atau Pungutan terhadap masyarakat itu tidak ada itu Pak," ujar Andi.

Saat disinggung aapakah tidak ada kesediaan dana di desa, Andi mengatakan, dana di desa memang ada. Dari semenjak tahun 2015 sampai tahun ini 2021 dana desa itu ada yang sumbernya juga dari APBN, APBK ataupun dari BHP. 

"Tetapi kami juga selaku aparatur desa atau saya sebagai kepala desa di Desa Sidorejo ini, sepertinya ingin sih istilahnya membantu masyarakat dengan Anggaran dana desa tersebut, tapi kita juga sama-sama ketahui, bahwasanya anggaran dana desa tersebut juga digunakan sesuai dengan program-program yang telah ditentukan yaitu juga melalui aturan-aturan yang berlaku seperti dalam peraturan bupati dan musyawarah desa yaitu Musdus Musdes ya kan. 

Ia menyampaikan, tapi sepertinya dana kami tidak mencukupi kalau untuk istilahnya kita anggarkan untuk ke situ. 

"Apalagi dalam dua tahun terakhir ini kita juga terdampak oleh Covid-19 yang mana kita seluruh desa atau provinsi atau dunia juga terimbas akibat virus Covid-19 ini gitu," ujarnya.

Saat disinggung, terkait dengan adanya yang disampaikan oleh anggota Dewan atas keberatan warga, Andi mengatakan, mungkin nanti akan di musyarahkan kembali dengan masyarakat.

"Masyarakat yang mungkin merasa keberatan atas kesepakatan tersebut. Jadi apapun istilahnya permasalahannya nanti kita musyawarahkan lagi di desa. Mungkin dengan duduk bersama lagi, bermusyarah, sehingga masalah ini tidak akan melebar.

Disinggung, berapa nilainya, Andi mengungkapkan, Nilainya 300 ribu persertifikat, 

"Sebanyak dengan data kemarin sekitar 200 kurang lebih 200, itupun belum selesai semua," tutur Andi.

Dikonfirmasi, BPN Aceh Singkil, melalui Kepala Seksi Survei dan Pemetaan, Novriansyah Rosyid, mengungkapkan, kronologisnya, ini program PTSL itu dari tahun 2020 kemarin untuk Desa Sidorejo.

"Jadi satu desa ini nanti yang tanah-tanah belum bersertifikat kita usulkan sertifikat pertama itu. Kemudian bidang tanah yang memang belum ada berkasnya pun tetap kita cek, kita ukur satu per satu. Contoh masjid, dan tanah desa seperti ini," katanya saat bagi sertifikat.

Ia juga mengatakan, kemudian tanah-tanah yang sertifikat lama.

"Yang dulu manual ya, contohnya yang tahun-tahun dua ribuan. Itu kita data lagi, kita dudukkan bersatu. Jadi, menjadi satu buah peta desa lengkap. Nah, manfaatnya untuk yang belum bersertifikat dengan pemberkasan yang sudah dilaksanakan di desa kan, Ini dilaksanakan pemberkasan," katanya.

Kemudian lanjut dia, untuk proses pelaksanaannya yang pertama dulu pernah penyuluhan.

"Kemudian sudah diukur, kemudian dikumpulkan berkas, diumumkan selama empat belas hari waktu itu tidak ada sanggahan, setelah diumumkan tidak ada sanggahan, disahkan dan diterbitkan sertifikatlah hari ini sampai hari ini sudah terbit, makanya hari ini kami serahkan sertifikatnya yang sudah keluar seperti itu," katanya.

Saat disinggung, dengan penyampaian Ahmad Fadhli, Andi mengatakan, ia kurang tahu.

"Saya dari BPN pertama itu, karena memang dari awal begini yang ingin kami sampaikan. Untuk program sertifikasi PTSL ini sertifikatnya, itu tidak ada namanya pajak. PNBP-nya nol rupiah," tuturnya.

Dia mengatakan, akan tetapi untuk menyangkut kegiatan-kegiatan di lapangan menyangkut desa, menyangkut pendamping, makan dan minum petugas, itu ditanggung oleh masing-masing pemohon. 

"Masing-masing pemohon itu dikoordinir oleh dari desa, kalau untuk masalah biayanya dari kami, saya kurang mengetahui artinya dari kami untuk penyertifikatannya, sertifikat terbitnya ini tidak ada bayar ke Negara oleh masyarakatnya," terang Rosyid.

Lanjut dia, hanya nanti untuk akomodasi. Namanya transportasi, akomodasi, konsumsi itu ditanggung pemohon.

"Untuk menyangkut nominalnya berapa besaran itu dengan musyawarah desa, kami tidak tahu kalau itu. Cuman untuk menyangkut event sertifikatnya sudah selesai gratis dan ada beberapa sudah kami serahkan, seperti itu," pungkas Rosyid.

Iklan idul fitri gub
Iklan bub gayo lues