Breaking News

Kasus Korupsi Rehabilitasi RLTH Dinsosnaker Aceh Singkil

Majelis Hakim Vonis Tiga Terdakwa Korupsi RTLH di Dinsosnaker Aceh Singkil

Majelis Hakim Vonis Tiga Terdakwa Korupsi RTLH di Dinsosnaker Aceh Singkil
Ketiga terdakwa korupsi Rehabilitasi RLTH Dinsosnaker Aceh Singkil didampingi kuasa hukum mengikuti sidang putusan secara virtual. (Ist)

SINGKIL, ACEHPORTAL.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banda Aceh menggelar sidang putusan terkait perkara penyelewengan anggaran Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnaker) Aceh Singkil Tahun Anggaran 2016 secara virtual, Senin (7/6/2021).

Sidang Putusan perkara penyelewengan dana ini menjerat masing-masing terdakwa yakni JD (bekas Kadinsosnaker), TR (PPTK) dan RS (Bendahara).

Hari ini, sidang digelar dengan agenda putusan yang dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil di Pengadilan Tipikor Banda Aceh.

Sementara, dari terdakwa mengikuti sidang putusan tersebut melalui virtual di Kejari Aceh Singkil yang didampingi kuasa hukum masing-masing terdakwa.

Sebelumya, penyidik Kejari Aceh Singkil telah mengantongi hasil perhitungan kerugian uang negara yang mencapai Rp 232 juta lebih dari anggaran proyek senilai Rp 1 miliar. Namun uang senilai Rp 150 juta sudah dikembalikan ke negara.

Rinciannya uang yang dikembalikan oleh masing-masing isteri dari terdakwa yakni JD (bekas Kadinsosnaker) Rp 70 juta, TR (PPTK) Rp 50 juta dan RS (Bendahara) Rp 30 juta.

Uang itu dimasukkan dalam pertimbangan tuntutan kerugian keuangan negara sebagian sudah dikembalikan, namun para terdakwa tetap diproses secara hukum dan tidak menghapuskan hukuman bagi para terdakwa.

Sementara, ketiga terdakwa itu didalam putusan melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Muhammad Husaini melalui Kasi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Delfiandi mengungkapkan, agenda sidang terdakwa JD, TR dan RS hari ini adalah pembacaan putusan dari majelis hakim pengadilan tipikor banda aceh.

"Dalam amar putusannya majelis hakim menjatuhi hukuman pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa yakni terdakwa JD selama satu tahun dan dua bulan pidana penjara, kemudian terdakwa dua TR selama dua tahun pidana penjara dan terdakwa tiga RS selama dua tahun pidana penjara," ungkap Delfiandi, Senin malam.

Ia juga mengatakan, sedangkan untuk denda masing terdakwa dibebani sebesar Rp 50 juta rupiah.

"Namun untuk uang penganti para terdakwa dibebani, terdakwa satu JD sebesar Rp 7.677.128, kemudian terdakwa dua TR sebesar Rp 27.613.128 dan terdakwa tiga RS sebesar Rp 47.613.128," kata Delfiandi.

Delfiandi juga mengatakan, terkait putusan tersebut JPU menyatakan pikir-pikir. "Pikir-pikir terhadap putusan yang telah dibacakan oleh majelis hakim tersebut," pungkas Delfiandi.

*Tanggapan Pengacara Terdakwa

Terpisah saat dikonfirmasi, Pengacara Terdakwa dari Kantor Hukum Muhammad Ishak & Rekan yakni Muhammad Ishak menyampaikan rasa kecewa dengan putusan pengadilan karena terlalu jauh dari tuntutan penuntut umum.

"Menyatakan terdakwa satu JD terdakwa dua TR dan terdakwa tiga RS, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah untuk melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Ishak.

Ia mengatakan, mereka tidak bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP atau sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

"Untuk membebaskan terdakwa satu JD, terdakwa dua TR dan terdakwa tiga RS dari dakwaan primair penuntut umum tersebut," ungkap Ishak.

Saat disinggung, apakah ada upaya banding, Ishak menyampaikan, terhadap putusan tersebut pihaknya masih pikir-pikir.

"Pada prinsipnya para terdakwa dan penasihat hukum menyatakan pikir-pikir selama tuju hari kedepan," pungkas Ishak.

Editor:
Rubrik:Daerah, Hukum