Breaking News

Lakukan Demo, Alaska Desak Pemko Langsa Usut Skandal Jual Beli SK Tenaga Kontrak

Lakukan Demo, Alaska Desak Pemko Langsa Usut Skandal Jual Beli SK Tenaga Kontrak(Edi/ACEHPORTAL.com)
Perwakilan Alaska menyerahkan anak ayam kepada Ketua DPRK dan Sekdakot dan situasi aksi demo damai.

LANGSA, ACEHPORTAL.com - Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Aktivis Merdeka (Alaska) melakukan aksi demo di gerbang Sektetariat Pemko Langsa yang dilanjutkan ke DPRK Langsa dengan mendesak para eksekutif untuk mengusut dugaan skandal jual beli SK tenaga kontrak, Kamis (21/10/2021).

Aksi demo damai yang berjalan sore tadi ini mendapat pengawalan ketat pihak kepolisian dan Satpol PP setempat. Demo juga diwarnai dengan aksi bakar ban di depan gerbang masuk Sekretariat Kantor Wali Kota Langsa.

Para pendemo juga membentang spanduk bertuliskan "Mendesak Polda Aceh & Kajati Aceh Bongkar Dugaan Indikasi (Mark-Up 3 Milyar) Skandal Mafia/Jangan Diam, Lawan Tenaga Kerja Kontrak (Tkk) & Honorer di Kota Langsa" beserta beberapa poster lain.

Selanjutnya, para mahasiswa dan pemuda berjalan mendatangi Gedung DPRK Langsa, dimana di halaman gedung legislatif massa diterima oleh Ketua DPRK Langsa, Zulkifli Latief, Wakil Ketua I, Saifullah. Sementara, dari Pemko Langsa hadir Sekdako, Said Mahdum Madjid dan Asisten I, Suryatno.

Abdi Maulana selaku Koordinator Lapangan Alaska, dalam aksi damai itu menyinggung sekaligus mempertanyakan penyampaian pandangan DPRK Langsa, terkhusus dalam evaluasi TKK dan honorer sebanyak 2.212 orang yang tersebar di 35 OPD se kota Langsa (hasil data BKPSDM Kota Langsa).

Dalam aksinya, Abdi Maulana menyatakan bahwa teatrikal ini guna membongkar indikasi dugaan skandal mafia Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dan honorer yang telah merugikan daerah.

Oleh karena itu, Alaska membedah penyampaian pandangan fraksi DPRK Langsa pada sidang paripurna tentang wacana pengurangan dan evaluasi dari alokasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp. 37,670 miliar yang diperuntukan untuk membayar gaji 2.212 Tenaga Kerja Kontrak dan honorer.

"Menurut kami yang tergabung di Alaska, dimana hasil bedahan diduga terindikasi adanya mark up pembayaran karena pemerintah hanya membutuhkan Rp 34,507 miliar untuk pembayaran gaji TKK dan honorer dengan gaji Rp 1,3 juta per orangnya. Sementara, gaji TKK dan Honorer bervariatif dari Rp 850 ribu hingga 1,3 juta," teriak Abdi.

Pihaknya menduga ada oknum skandal mafia yang sedang bermain di dalam polemik tersebut sehingga menimbulkan indikasi kerugian negara yaitu mark up pembayaran gaji TKK dan honorer serta menimbulkan suasana kegaduhan terkhusus di media sosial di kota Langsa.

"Maka dengan hasil telaah itu, kami mengimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan jangan terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab," imbuhnya.

Atas kajian tersebut, pihaknya menyimpulkan petisi yakni meminta wali kota Langsa agar segera melakukan apel massal untuk seluruh Tenaga Kerja Kontrak dan Honorer yang berjumlah 2.212 Orang (sesuai data BKPSDM) yang tersebar dalam 35 OPD di kota Langsa dengan membawa bukti fotokopi SK dan KTP.

Hal ini dilakukan untuk membongkar isu dan memberikan kebenaran kepada masyarakat yang dimana terdapat dugaan indikasi, TKK dan honorer yang tumpang tindih SK, jarang masuk kantor dan menerima gaji buta, titipan balas jasa, diduga diperjualbelikan serta dugaan TKK dan honorer siluman yang hanya menerima gaji tetapi tidak ada manusianya.

Kemudian, pihaknya mengecam DPRK Langsa agar lebih beringas dan berani dalam mengevaluasi pengajuan alokasi anggaran pemerintahan sehingga tidak menimbulkan beban dan kerugian negara.

Selain itu, juga meminta kepada DPRK segera menyurati KPK RI ataupun Kajati dan Polda Aceh untuk mengusut Indikasi skandal mafia TKK dan honorer di kota Langsa.

Lalu, mendesak kepolisian untuk menangkap pemilik akun bodong di media sosial yang kerap menimbulkan kegaduhan dan keresahan di media sosial yang terindikasi sering melakukan ujaran kebencian, fitnah serta hoaks di kota Langsa. 

"Dari tuntutan itu, Alaska akan menunggu jawaban selambat-lambatnya 7x24 jam hari kerja," pungkas Abdi.

Sementara, Sekretaris Daerah Kota Langsa, Sayed Mahdum didampingi Asisten I bersama Ketua DPRK Langsa, Zulkifli Latif beserta sejumlah anggota DPRK lainnya mengatakan, dirinya sangat berterimakasih atas kedatangan adik-adik Alaska yang sudah melakukan aksi untuk menyampaikan aspirasinya.

"Kami akan perhatikan dan menindaklanjutinya, sementara terkait tenaga kontrak, pihaknya mengaku sudah membahas bersama DPRK," ujarnya.

Pemko akan kembali memverifikasi data dengan memanggil sejumlah OPD terkait untuk memastikan kevalidan data tenaga kontrak yang ada di kota Langsa.

"Berikan waktu untuk kami melakukan kroscek, Insyaallah dalam waktu seminggu kedepan, kami akan menjawab dan memberikan informasi kebenaran data akurat terkait tuntutan tersebut," janji Sekda.

Sebelumnya, dari amatan di lapangan Ketua DPRK Langsa, Zulkifli Latief hanya mengarahkan kepada Sekda untuk menjawab tuntutan petisi pengunjuk rasa.

Sebagai penutup, pengunjuk rasa kembali mengumpulkan poster dan membakarnya serta memberikan anak ayam kepada Ketua DPRK dan Sekda Kota Langsa sebagai simbolis untuk pengusutan kasus ini apakah nantinya anak ayam ini akan menjadi "Ayam Sayur atau Ayam Jago".

Editor:
Rubrik:Daerah