Kunjungi Kantor DPRK, Staf Pegawai Dishub Aceh Singkil Sampaikan Mosi Tak Percaya Terhadap Kadis

Kunjungi Kantor DPRK, Staf Pegawai Dishub Aceh Singkil Sampaikan Mosi Tak Percaya Terhadap Kadis
Kunjungi Kantor DPRK, Staf Pegawai Dishub Aceh Singkil Sampaikan Mosi Tak Percaya Terhadap Kadis. (Ist)

SINGKIL, ACEHPORTAL.com - Staf beserta pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Aceh Singkil mengunjungi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil yang berada di kawasan Gampong Kampung Baru, Kecamatan Singkil Utara, Aceh Singkil, Senin (31/5/2021).

Mereka berkunjung ke Kantor DPRK itu untuk menyampaikan unek-unek sekaligus mengantar surat telaahan staf. Dalam surat tersebut dituliskan pada poin pertama bahwa mereka sudah tidak dapat menerima serta menolak kepemimpinan Malim Dewa selaku Kepala Dinas Perhubungan Aceh Singkil, Aceh Singkil dengan pertimbangan sejumlah pertimbangan.

Berikut pertimbangan yang dimaksudkan yakni tidak dapat bekerjasama hampir dengan semua PNS dan Honorer di Dishub. Bahkan, dalam memberi perintah pun sering tidak berpedoman kepada aturan yang berlaku, sehingga sering menimbulkan konflik dan pertengkaran dengan bawahan khususnya yang menjabat PPTK di Dishub itu.

Kemudian, Kepala Dinas Perhubungan tidak mau membina rasa kekeluargaan kepada PNS maupun Honorer Dishub. Hal ini terbukti karena Kadis Perhubungan tidak mau berkunjung jika ada PNS maupun Honorer Dishub yang mengalami musibah ataupun kegiatan pesta pernikahan dengan alasan kesibukan dan urusan lainnya.

Bahkan, dalam surat itu dituliskan, banyaknya kelemahan Malim Dewa selaku Kadis Perhubungan membuat PNS dan Honorer Dishub berharap kepada Sekda untuk mengusulkan kepada Bupati Aceh Singkil agar sesegera mungkin mengevaluasi kinerja dan memutasi Kadis Perhubungan, sehingga kinerja PNS dan Honorer Dishub dapat pulih sebagaimana sediakala.

Staf dan pegawai di lingkungan Dishub tersebut sebanyak 39 orang dan yang menandatangani surat tersebut sebanyak 28 orang yaitu Sekretaris, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan, Kabid Sarana dan Keselamatan, Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasi Lalu Lintas, Kasi Pengujian serta Kasi Keselamatan.

Selain itu, juga turut ditandatangani oleh Kasi Pengembangan, KUPP Dermaga Tambat Kilangan, KUPP Dermaga Tambat Pulo Sarok, KUPP Bandara, Bendahara Pendapatan, Pengurus Barang, Bendahara Pembantu, pegawai Kapal dan tiga belas orang sebagai pelaksana.

Kehadiran mereka pun langsung diterima oleh Ketua DPRK Aceh Singkil dari Fraksi Golkar, Hasanuddin Aritonang beserta Ketua Komisi I dari Fraksi PDIP, Taufik dan Anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat, Asmawati.

Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang (Kabid) Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan Aceh Singkil, L Silaban mengungkapkan, terkait persoalan tersebut pihaknya sudah pernah memohon kepada Bupati Aceh Singkil.

"Pak Bupati menyarankan agar kami bikin surat mosi tidak percaya, sudah kami buat, tapi realisisinya sampai sekarang ndak ada," ungkap Laban.

Laban juga mengatakan, keadaan kantor Dinas Perhubungan Aceh Singkil sekarang ini sudah sangat hampir vakum. 

"Makanya, selanjutnya kami dengan inisiatif sendiri juga, kami pergi ke dewan dan diterima oleh Pak Ketua Dewan. Juga Pak Taufik dari Komisi I juga ada seorang Ibu Dewan tadi dan Pak Dewan akan segera mengeksekusi ini dengan berkoordinasi sama Bapak Bupati," katanya.

Saat disinggung jika tak dieksekusi apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan, pihaknya mengaku akan terus bertindak dan mungkin akan berkantor di Kantor Bupati. 

"Selanjutnya kalau tidak ditanggapi dengan segera, harapan kita juga harus segera karena ini sudah bulan enam, anggaran harus dijalankan. Bahkan semua nanti PPTK akan mengundurkan diri kalau enggak segera dieksekusi oleh Bapak Bupati karena ini demi kinerja Dinas Perhubungan kedepan," tutur Laban.

Terpisah, saat dikonfirmasi Ketua Komisi I DPRK Aceh Singkil, Taufik mengatakan, hari ini mereka mendapat kunjungan secara tiba-tiba dari para staf dan pegawai Dishub tersebut.

"Yaitu SKPD kita dari Dinas Perhubungan, para Kabid dan juga Sekretaris Dinas Perhubungan langsung hadir tadi, ada sekitar lebih sepuluh orang atau lebih untuk menyampaikan keluh kesah serta kondisi di Dinas Perhubungan itu seperti apa sekarang tata kelolanya," ungkap Taufik.

Ia juga mengatakan, mereka menyampaikan secara lisan yang kemudian disampaikan juga secara tertulis. 

"Ada sekitar puluhan atau dua puluhan orang yang menandatangani, singkatnya mosi tidak percaya kepada Kepala Dinas Perhubungan," ujar Taufik.

"Karena memang ini kunjungan tiba-tiba tidak ada pemberitahuan, makanya komisi yang mitranya langsung tadi tidak sempat hadir, tapi karena kami dari komisi satu dekat di sekitar kantor dan kebetulan juga bermitra dengan BKPSDM terkait dengan situasi kepegawaian, kami tidak salahnya tadi ikut mendampingi Pak Ketua, keluhan dan unek-unek serta aspirasi sudah disampaikan dan juga secara tertulis sudah kita terima," kata Taufik.

Ia menambahkan, langkah yang akan diambil seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Dewan bahwasanya hal itu akan segera ditindaklanjuti nanti.

"Agar kondisi di Dinas Perhubungan bisa kembali kondusif apalagi di tengah-tengah pandemi Covid-19," Imbuhnya.

"Bekerjasama di dalam sebuah SKPD itu sangat diperlukan, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri, makanya ada struktural yang ditetapkan di sebuah SKPD, saya pikir itu. Jadi, kita sudah terima, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ketua, ini akan kami proses secepatnya dan akan kami berikan rekomendasi seperti apa nanti," pungkas Taufik.