Breaking News

Konflik Internal PNA Selesai, DPP akan Tindak Tegas Kader yang Ganggu Upaya Konsolidasi

Konflik Internal PNA Selesai, DPP akan Tindak Tegas Kader yang Ganggu Upaya Konsolidasi

BLANGPIDIE, ACEHPORTAL.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nanggroe Aceh (PNA), Tgk Nurdin Ramli mengklarifikasi ke media bahwa tidak ada dualisme dalam tubuh PNA.

"Memang sebelumnya sempat terjadi konflik internal yang menimbulkan kemacetan administrasi namun semua itu sudah terselesaikan," kata Tgk Nurdin melalui keterangan tertulisnya yang diterima Senin (22/3/2021).

Hal itu, tambah Tgk Nurdin, saat ini dapat dibuktikan bahwa sudah dilantiknya semua pimpinan DPRK dari kader PNA yang sempat tertunda setahun lebih.

Mantan Panglima GAM Wilayah Singkil ini mengaku, ia ditunjuk oleh Irwandi Yusuf untuk melakukan komunikasi politik ke semua partai politik di Aceh, khususnya partai yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB) yang dimotori Muzakir Manaf (Mualem).

"Saya meluruskan kemacetan administrasi PNA bermula ketika Irwandi Yusuf sebagai Ketua Umum memberhentikan Miswar Fuady dari Jabatan Sekretaris Jenderal DPP PNA," kata Tgk Nurdin.

Bahkan dia juga menceritakan, bagaimana Irwandi Yusuf menolak kedatangannya pertama kali karena dianggap Bendahara Umum versi KLB, sekaligus dianggap sebagai motor penggerak KLB di Bireuen.

Namun kemudian Irwandi Yusuf melunak ketika Tgk Nurdin mengingatkan bahwa sudah lebih setahun pimpinan DPRK dari PNA tidak dilantik dan akan terus terzalimi bila konflik ini dipertahankan.

Tgk Nurdin membeberkan, pada tanggal 14 November 2020 lalu, dirinya membawa Miswar menghadap Irwandi Yusuf.

"Dari hasil pertemuan itu dicapai kesepakatan bahwa Irwandi Yusuf sebagai Ketum merangkul kembali Miswar sebagai Sekjen untuk bersama-sama menjalankan PNA," jelasnya.

Hal itu, kata dia, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh Nomor W1-675.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PNA.

Pasca Mahkamah Partai Nanggroe Aceh mengirim surat Nomor 01/MP-PNA/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal Perselisihan Kepengurusan PNA Terselesaikan ke Kanwil Kemenkumham Aceh, Majelis Tinggi PNA Aceh juga telah melakukan Rapat Khusus di Jakarta pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 yang membahas mengenai konsolidasi PNA.

Tgk Nurdin menyatakan, menurut Berita Acara Rapat Khusus Majelis Tinggi PNA Nomor 002/Kpts/RKMT-PNA/XII/2020, perselisihan kepengurusan PNA telah terselesaikan dan kembali kepada hasil Kongres I Partai Nasional Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 1 dan 2 Mei 2017 di Amel Convention Hall Banda Aceh.

Kemudian setelah itu, sambungnya, telah didaftarkan dengan Akta Notaris Yuniarti, S.H., M.Kn. Nomor 1 Tanggal 2 Juni 2017 dan telah mendapat pengesahan dari Kantor Wilayah Aceh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 18 Juli 2017 Nomor W1-306.AH.11.01 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PNA Menjadi Kepengurusan PNA.

Di poin berikutnya, papar Tgk Nurdin, Majelis Tinggi PNA memerintahkan DPP PNA untuk melakukan konsolidasi internal di semua tingkatan kepengurusan.

Selain itu, MTP juga mendukung pemberhentian Saudara Samsul Bahri alias Tiyong dari Ketua Harian dan Pengurus DPP PNA melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh Nomor 508/PNA/A/Kpts/KU-SJ/XI/2020 Tanggal 30 November 2020 untuk memudahkan upaya-upaya konsolidasi Partai Nanggroe Aceh.

"Oleh sebab itu, MTP memerintahkan DPP PNA untuk menindak tegas kader PNA yang melakukan upaya-upaya delegitimasi legalitas PNA, termasuk memberhentikan kader dimaksud dari keanggotaan PNA," tegas Tgk Nurdin.

Ketika ditanya perihal masih ada pihak-pihak yang mengupayakan legalitas KLB PNA, Tgk Nurdin menyatakan bahwa itu semua sudah selesai sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 753 K/Pdt.Sus-Parpol/2020.

"Dan putusan ini sudah ditindaklanjuti oleh Mahkamah Partai Nanggroe Aceh, Majelis Tinggi Partai Nanggroe Aceh dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Nanggroe Aceh," tutupnya.

Rubrik:Politik, Umum
Iklan idul fitri gub