Breaking News

Komisi V DPRA Mendesak Pemerintah Aceh Agar Menjamin Ketersediaan Tenaga Kerja Lokal

Komisi V DPRA Mendesak Pemerintah Aceh Agar Menjamin Ketersediaan Tenaga Kerja Lokal

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adakan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Nagan Raya dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan di bidang Ketenagakerjaan, Selasa (19/1) kemarin.

Seperti diketahui, pada kunjungan tersebut komisi V DPRA melakukan pertemuan dengan Bupati Nagan Raya beserta jajaran, Wakil Ketua I DPRK Nagan Raya, Dedy Irmayanda, SP., MM, turut hadir Ketua komisi III, Zulkarnain, Ketua Komisi II Hasan Mashuri, Ketua Fraksi PA, Juned Aryanto dan Sugianto.

Turut hadir juga dari pihak Perusahan diantaranya Managemen PT. PLN Unit Pembangkit 1 dan 2 Nagan Raya, PT. MPG Pembangunan PLTU 3 dan 4, beserta PT. Mifa Bersaudara yang berlangsung di kantor Bupati Nagan Raya.

Pertemuan itu dipimpin langsung Ketua Komisi V DPRA, M. Rizal Falevi Kirani, Wakil Ketua, Drs. H. Asib Amin, Sekretaris Iskandar Usman Al-Farlaky, S.Hi, dan Anggota Tarmizi, SP, Muslim Syamsuddin, Nora Idah Nita, SE, Muhammad Yunus (Banta), Ansari Muhammad, S.Pt, M. Si, Sofyan Puteh, Salihin, Syamsuri, A. Mk.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Aceh (DPRA) Tarmizi mendesak Pemerintah Aceh agar menjamin ketersediaan tenaga kerja lokal di setiap investasi asing di daerah ini, sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah dalam penyediaan tenaga kerja lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

“Kami sangat mendukung setiap investasi yang ada di Aceh, namun tentunya, ada keterlibatan tenaga kerja lokal di setiap investasi sebagai pekerja,” kata Tarmizi

Menurutnya, selama ini di beberapa proyek strategis nasional (PSN) di Aceh belum sepenuhnya melibatkan tenaga kerja lokal, sebagai para pekerja guna mendampingi para tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja.

Padahal, sesuai regulasi yang ada seperti Qanun (Perda) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan juga disebutkan dengan jelas, bahwa tenaga kerja lokal juga harus dilibatkan dan Pemerintah Aceh juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing yang ada di Aceh. (***)

Rubrik:DPRA
jmsi bank aceh
JMSI BPKA
JMSI