Breaking News

Komisi IV DPR Aceh, Gelar Rapat Bersama PUPR Aceh: Jembatan Kilangan Tak Dianggarkan

Komisi IV DPR Aceh, Gelar Rapat Bersama PUPR Aceh: Jembatan Kilangan Tak Dianggarkan

SINGKIL, ACEHPORTAL.com - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) gelar agenda rapat bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Aceh, berlangsung di ruangan Badan Anggaran DPR Aceh, di Banda Aceh, Kamis (10/6/2021)

Rapat berlangsung itu, hadir Kadis PUPR Aceh, Para Kabid , PPTK  dan staf 

Sementara dari Komisi IV DPR Aceh, hadir Ketua Komisi IV, Sekretaris Komisi IV, wakil ketua Komisi IV, dan anggota yakni Abdurrahman Ahmad, Ali Basyarah, Ihsanuddin, Herman, Ridwan Abubakar alias Nektu, Alauddin Abu Abad, Armiayadi, Junaidi dan lainnya

Rapat digelar dengan agenda Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) tahuh 2021, yang telah disahkan oleh DPR Aceh itu pada bulan November tahun 2020, dan pada 30 November 2020 sudah di ktok palu. Mengingat sudah bulan enam (Juni) belum ada kegiatan yang berjalan, pihak DPR Aceh khawatir nanti diakhir tahun Anggaran 2021 banyak proyek pembangunan tidak selesai dikerjakan.

Untuk mengetahui persoalan tersebut komisi IV DPR Aceh memanggil Dinas PUPR untuk membahas dan sekaligus mempertanyakan serta sambil cek realisasinya.

Hal itu disampaikan Anggota DPR Aceh Komisi IV dari Fraksi Gerindra, Abdurrahman Ahmad, ia juga mengungkapkan, ternyata memang belum ada kegiatan-kegiatan yang berjalan karena masih dalam proses tender.

"Masih proses menyiapkan dokumen, ada juga reviuw Desain , dan ada  yang sedang melengkapi dokumen ," kata Abdurrahman saat dihubungi melalui telepon ACEHPORTAL.com, Jumat (11/6/2021).

Abdurrahman juga mengatakan, pihaknya khawatir berhubung waktu tinggal enam bulan lagi, kalau memang tidak dilakukan langkah-langkah percepatan nanti akibatnya proyek-proyek tersebut tidak selesai.

"Karena harusnya dikerjakan dengan waktu yg maksimal ya katakanlah maksimal. Nah, ternyata sampai sekarang ini kan tinggal hanya  enam bulan lagi. Itupun, kalau proyek tersebut bisa ditender dibulan juni ini, kalau bulan juni juga belum bisa di tender tentu berlanjut ke bulan Juli, bulan juli itupun, bukan begitu ada menang tender langsung bisa dikerja kan, karena butuh waktu untuk mobilisasi peralatan kerja dan persiapan material dan sebagainya ," terang Abdurrahman.

ia juga mengatakan, kalau nanti tendernya bulan juli, tentu waktunya tinggal empat bulan atau lima bulan masa kerja. 

"Harusnya dikerjakan delapan bulan tapi dikerjakan dalam waktu empat bulan. Tentu sudah pasti akan agak susah menyelesaikan proyek tersebut," ujar Abdurrahman.

Lanjut dia, ditambah lagi di akhir tahun, biasanya sudah menghadapi musim penghujan.

"Nah, ini akan terkendala nanti dengan material dan sebagainya untuk bekerja, karena ini semua bisa mempengaruhi dalam proses penyelesaian kegiatan tersebut. Jadi kita di DPR khawatir itu, dan  dapat dipastikan bahwa banyak kegiatan-kegiatan nggak selesai nanti," lanjut Abdurrahman.

Apalagi, kata politisi Gerindra itu, kegiatan yang sifatnya besar dan dananya banyak, kalaupun katakanlah direviuw kembali, dana itu akan digunakan sesuai dengan jatah waktu yang ada, tapi masalahnya nggak juga bisa selesai proyek tersebut.

"Harusnya proyek itu sudah bisa dinikmati oleh rakyat pada tahun 2021. Nah, ternyata ndak bisa di nikmati, karena memang kelalaian para penyelenggara ini, akibat kelalaian dengan berbagai kendala tersebut, sehingga sampai, sampai dengan sekarang belum berjalan," imbuh Abdurrahman.

"Jadi kita dorong dinas supaya pro aktiv mencari langkah-langkah dan mencari solusi bila ada kendala. Jangan diam menunggu yang telah diserahkan ke ULP, untuk menunggu yang belum ada jawabannya, tapi dinas harus pro aktiv menanyakannya apa masalahnya," tambah Abdurrahman.

Saat disinggung, dalam pembahasan Ruas jalan Batas Aceh Selatan-Kuala Baru-Singkil Telaga Bakti, apakah ikut dibahas, ia mengatakan, ikut dibahas dalam rapat kemarin.

"Termasuk saya yang mengusulkan,  segmen III sekitar 17,8 kilo meter, jadi delapan kilo dari Batas Aceh Selatan-Kuala Baru-Singkil, sebelah Jembatan itu ada delapan kilo lagi, jadi dalam perencanaan delapan kilo tesebut lewat seberang Jembatan Kuala Baru itu tidak ada pengaspalan, hanya sertu aja," kata Abdurrahman.

Ia juga mengusulkan, supaya di adendum jalan yang disebelah itu juga, tidak cukup dilapisi aspal ac wc saja dulu.

"Jadi setelah di adendum uang tersebut digunakan untuk pengaspalan ac bc jalan seberang jembatan Kuala Baru" sambung Rahman.

Abdurrahman mengatakan, atas usulanya itu, dinas PUPR kemarin sudah mencatat, termasuk percepatan segmen III dari batas Aceh Selatan - Kuala Baru.

"Segmen satu dan dua Insya Allah selesai,"ujar Abdurrahman.

Ia menambahkan, di segmen tiga ruas jalan Batas Aceh Selatan ke Kuala Baru, ia hawatir tak selesai.

"Bukan lagi hawatir namun sudah dapat dipastikan segmen tersebut tak selesai. Karena di segmen tiga itu, tinggal enam bulan lagi kontrak, karena dia kontrak dua tahun bukan tiga tahun, itu sudah bisa dipastikan ndak selesai," ujar Abdurrahman.

Namun, kata Abdurrahman, dalam pembahasan kemarin mereka minta dinas untuk mencari solusi mencari regulasi-regulasi bagaimana jalan keluarnya.

"Supaya jalan ini bisa di selesaikan, kalau memang dalam batas waktu kontrak Pertama itu Multiyears dua tahun itu tidak selesai. Bagaimana untuk kelanjutan itu, karena ini kontrak multiyears kan. Kita minta untuk dicari celah, ada nggak celah-celah regulasi, supaya jalan ini bisa dilanjutkan. Kalau dikontrakkan kembali. Maka, akan makan waktu lagi, maka dari itu kita kemarin minta dinas supaya mencari celah aturan supaya jalan ini tuntas dan bisa dilanjutkan sampai tuntas," terang Abdurrahman.

Sementara, apa yang diminta mereka ia mengatakan, Dinas PUPR akan mempelajari, serta sangat sependapat bahwa jalan itu harus dicari solusi dan harus di selesaikan sampai tuntas.

"Kalau memang kontrak awal Multiyears selesai, Nah bagaimana mereka juga sepakat dengan kita untuk mencari celah-celah aturan yang bisa melanjutkan jalan ini, dan mereka tetap komitmen kalau tidak selesai tahun ini, diselesaikan pada tahun 2022," kata Abdurrahman.

Abdurrahman menambahkan, termasuk penyelesaian jembatan Kuala Baru.

"Ada Pembangunan Abutment di tahun ini tapi sedang proses kontrak, sedang proses melengkapi dokumen. Nah, tahun 2021 ini Kuala Baru itu ada pembangunan Abutment dan tahun 2022 nanti akan dilanjutkan  ada pengadaan rangka jembatan supaya th 2023 fungsional," tutur Abdurrahman.

Namun yang ia sesalkan sendiri, di tahun ini, oprit Jembatan Kilangan sisi Singkil tak dianggarkan yang ada dianggarkan hanya oprit Jembatan sisi Kuala Baru.

"Sehingga jembatan tersebut tidak fungsional tahun 2022 nanti tahun 2023 baru berpungsi, seharusnya tahun ini dianggarkan oprit Jembatan Kilangan sisi Singkil itu, tapi nggak ada. Namun Dinas mengatakan akan dianggarkan pada tahun 2022," 
 ujar Abdurrahman.

Sementara ia mengatakan, terkait Pembangunan tersebut pihaknya di Komisi IV DPR Aceh tetap mendorong agar Pembangunan tersebut tuntas.

"Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, supaya dapat menunjang perekonomian masyarakat Aceh pada khususnya, karena ini juga harapan masyarakat Aceh Singkil, yang selama ini mendambakan, adanya akses jalan cepat," pungkas Abdurrahman.

Editor:
Rubrik:DPRA