Breaking News

Komisi I DPRA: Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Bener Meriah Meningkat

Komisi I DPRA: Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Bener Meriah Meningkat
Komisi I DPR Aceh melakukan pertemuan dengan unsur Forkopimda dan Forkopimda Plus Kabupaten Bener Meriah yang berlangsung di Kantor Bupati setempat, Jumat (5/2/2021).

BENER MERIAH, ACEHPORTAL.COM - Kasus kekersan seksual terhadap anak di Kabupaten Bener Meriah dalam satu bulan ini meningkat tajam.

Sejak Januari 2021, sudah dua kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur terungkap ke publik.

Mirisnya, dua kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut terungkap ke publik hanya berselang hari.

Kasus pertama pada Kamis (4/2/2021) yang didugan oknum Sekretaris Desa (Sekdes) di Kecamatan Wih Pesam melakukan pelecehan dan pemerkosaan terhadap anak perempuan berumur 9 tahun.

Kemudian, pada, Jumat (5/2/2021) pihak Kepolisian Polres Bener Meriah kembali mengungkap kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak perempuan berumur 11 tahun di Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah.

Meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap anak ini menjadi perhatian khusus Komisi I Dewan DPR Aceh.

Untuk membahas hal itu, Komisi I DPR Aceh melakukan pertemuan dengan unsur Forkopimda dan Forkopimda Plus Kabupaten Bener Meriah yang berlangsung di Kantor Bupati setempat, Jumat (5/2/2021).

Hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Aceh, Drs H Taufik MM dan anggota Komisi I DPR Aceh, Darwati A Gani.

Darwati A Gani yang fokus terhadap isu perlindungan anak dan perempuan di Aceh mengaku, prihatin dengan meningkatnya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak di Bener Meriah.

“Kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah kejahatan kemanusiaan yang luar biasa, dalam pertemuan tadi kami bersepakat terhadap pelaku dituntut dengan hukuman maksimal,” kata Darwati, Jumat (5/2).

Sebagai seorang ibu, Darwati berharap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Aceh selain dihukum kurungan juga ditambah dengan hukuman cambuk.

Sambungnya, dalam pertemuan yang dihadiri oleh Dinas P2TP2A Kabupaten Bener Meriah, perwakilan Kejaksaan, Kepolisian, dan Mahkamah Syariah mereka sependapat dengan apa yang kami utarakan.

Menurut Darwati, selain menghukum para pelaku, juga harus memikirkan bagaimana tindakan pencegahan serta sosialisasi kemasyarakatan agar lebih menjaga dan melindungi anak-anak korban kekerasan seksual tersebut.

Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berupaya mencari solusi untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang belakangan marak terjadi di daerah itu.

Untuk ini Pemkab setempat menggelar Rakor khusus dengan seluruh pihak terkait guna membahas hal tersebut terkait dengan penanggulangan dan pencegahannya.

Rakor dipimpin langsung oleh Bupati Bener Meriah Tgk Sarkawi di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPPA-KB) setempat, Selasa.

"Kalau dulu ada kejadian-kejadian itu sifatnya personal, kesilapan muda-mudi, tapi sekarang ini sepertinya sudah direncanakan. Dan ini sudah terjadi beberapa kali, bukan sekali, dalam beberapa waktu belakangan ini," kata Sarkawi membuka Rakor tersebut.

"Tentu saja ini tidak bisa kita biarkan. Dan semua pihak harus terlibat, semuanya kita dalam kesempatan ini berurun rembuk," ujarnya.

Sarkawi menuturkan bahwa di masa pandemi COVID-19 dimana anak-anak dan remaja libur sekolah ternyata membawa efek tersendiri yakni dari kebiasaan penggunaan smartphone di kalangan anak-anak.

Menurutnya sangat dimungkinkan hal itu terjadi karena timbulnya kebosanan akibat libur sekolah dan anak-anak tidak memiliki aktifitas, sedangkan mereka terus berkomunikasi memanfaatkan smartphone.

"Tinggal dirumah mungkin juga bosan, sementara mungkin mereka punya group-group WA atau yang lain, ini ternyata menimbulkan ekses negatif kepada anak-anak kita," tutur Sarkawi.

Bupati ini berharap masalah tersebut bisa segera diatasi dengan baik. Dia meminta seluruh pihak terkait dalam hal ini bisa merumuskan cara-cara penanggulangan dan pencegahannya.

"Yang paling terdepan dalam hal ini adalah Dinas PPPA-KB yang bermitra dengan P2TP2A, PKK, DWP, POL PP, Dinas Pendidikan, Dinas Syariat Islam, MPU, para camat, dan pihak kepolisian. Sedangkan kejaksaan dan Mahkamah Syar’iah sifatnya menunggu," sebut Sarkawi.

Rubrik:DPRA
Iklan idul fitri gub
Iklan bub gayo lues