Paripurna LKPJ 2020

Ketua Komisi II DPRK Aceh Selatan Apresiasi Kinerja Disdagperinkop

Ketua Komisi II DPRK Aceh Selatan Apresiasi Kinerja Disdagperinkop
Anggota DPRK Aceh Selatan, Hadi Surya Saat Menyampaikan Pemandangan Umum Pada Paripurna LKPJ 2020 di Ruang Paripurna DPRK Aceh Selatan, Tapaktuan, Jum'at (11/6/2021). (Ist)

TAPAKTUAN, ACEHPORTAL.com - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Selatan mengapresiasi kinerja Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Aceh Selatan atas capaian peningkatan PAD.

Apresiasi tersebut disampaikan anggota DPRK Aceh Selatan Hadi Surya dalam pamandangan umumnya pada paripurna LKPJ 2020 di Ruang Paripurna DPRK Aceh Selatan, Tapaktuan, Jumat (11/6/2021).

Hadi Surya menjelaskan, apresiasi tersebut seiring dengan meningkatnya capaian PAD pada Disdagperinkop UKM Aceh Selatan. Dimana, target PAD tahun 2021 pada dinas tersebut ditargetkan sebesar Rp 59 juta namun hingga Mei 2021 terealisasi mencapai Rp 250 juta.

"Hal ini tentu harus menjadi motivasi bagi dinas lainnya agar menggali potensi PAD dan berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah," ujar Ketua Komisi II DPRK Aceh Selatan ini.

Ia meminta agar pemerintah kabupaten Aceh Selatan untuk dapat memberikan reward kepada dinas yang telah berhasil meningkatkan PAD, berupa penambahan pengelolaan anggaran.

Sebaliknya, kepada dinas yang tidak mampu meningkatkan PAD meminta agar diberikan Punishment (sebuah cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum/hukuman) berupa pengurangan anggaran terhadap dinas tersebut.

Sementara itu, politisi Partai Gerindra ini juga meminta Bupati untuk memberikan perhatian khusus berupa penghargaan dalam bentuk program tambahan terhadap gampong yang mendapat juara dan dinilai berprestasi. Dukungan penghargaan kegiatan tersebut harus terintegrasi lintas dinas.

"Untuk Gampong Ujong Batee Kecamatan Pasie Raja yang lolos nominasi enam besar dalam Lomba Gampong Tingkat Provinsi, saya minta kepada Perkim untuk melakukan pembangunan jalan lingkungan, kepada Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan normalisasi timbunan sampah di objek wisata gampong, pengadaan kontainer sampah dan armada angkutan sampah, sementara kepada DPMG kami minta untuk menjalankan program pelatihan penguatan PKK di gampong tersebut," lanjutnya.

Ia menambahkan, permintaan tersebut agar dimasukkan dalam renja dan restra dinas, sehingga jika nantinya anggaran daerah mendukung program tersebut dapat dianggarkan.

Selain itu, dalam pemandangan umumnya, Hadi Surya juga menyinggung hak pengelolaan pasar untuk dilimpahkan semua ke dinas teknis, mengingat pada tahun 2017 sudah keluar perbup tentang pengelolaan pasar yang dikelola oleh DisperindagKop dan UKM. 

"Maka kami berharap seluruh pasar di Aceh Selatan dikelola oleh Disperindagkop dan UKM, hal itu guna untuk mempermudah penyusunan database pasar untuk mengupayakan program kementerian, memperkuat manajemen pasar menjadi satu pintu bahkan mempermudah untuk memperkuat asosiasi pedagang pasar, bahkan untuk pencapaian target PAD," ucapnya.

Oleh sebab itu, ia meminta kepada bupati untuk mengambil kebijakan agar pasar yang selama ini dikelola oleh BPKD, Kecamatan untuk dikelola keseluruhannya oleh dinas teknis agar lebih fokus dan terpadu. 

Ia membeberkan selama ini Komisi II Bidang Perekonomian sulit melakukan koordinasi dalam pengawasan pasar yang dikelola oleh BPKD dan kecamatan karena instansi tersebut di luar mitra kerjanya.

Hal lainnya yang juga disampaikan Hadi Surya dalam pemandangan umumnya adalah fenomena alam yang mengakibatkan banyak pelabuhan pendaratan ikan (PPI) yang terjadi pendangkalan khususnya muara pintu masuk.

Terkait hal itu, menurutnya harus segera dilakukan pengananganan dan pengerukan. Mengingat ketentuan laut, pantai dan sungai menjadi kewenangan provinsi, maka ia berharap Pemkab Aceh Selatan untuk segera melakukan serah terima P2D terhadap PPI, namun sesuai UU nomor 23 tahun 2014 pada lampiran yang mengatur tentang kewenangan kabupaten terhadap pengelolaan dan penyelenggarakan TPI maka pihaknya meminta untuk TPI tetap dipertahankan menjadi aset kabupaten guna penunjang PAD daerah.

"Untuk itu segera membuat pembahasan khusus terkait dengan hal tersebut guna mencari langkah strategis penanggulangan pendangkalan tersebut untuk menjawab keluhan para nelayan kita sehingga keluhan masyarakat tidak dijawab dengan keluhan dinas tapi kita jawab dengan langkah strategis dan teknis untuk penanggulangannya," ujarnya.

Terkait dengan kualitas dan mutu pembangunan, Hadi Surya juga menemukan beberapa pembangunan fisik yang mutunya rendah, hal ini menurutnya disebabkan karena PO Bupati tentang harga barang dan jasa yang dinilai rendah sehingga merugikan rekanan.

"Selain itu rendahnya kualitas bangunan juga disebabkan karena lemahnya pengawasan atau pemahaman dari PPTK terkait teknis, maka untuk itu kami meminta bupati untuk merevisi PO Bupati guna penyesuaian harga dan meminta bupati untuk menempatkan PNS/ASN yang berlatar belakang sarjana teknik sipil atau arsistek menjadi kasi atau staf pada dinas-dinas guna membantu kerja-kerja PPTK untuk kegiatan pembangunan fisik termasuk tenaga kontrak atau honorer yang berlatar belakang pendidikannya Sarjana Teknik," tandasnya.

Editor:
Rubrik:Daerah, Umum