Breaking News

Ketua Aceh Governance Watch: Muhammad Ridwan, Hanyalah Sebagai Saksi

Ketua Aceh Governance Watch: Muhammad Ridwan, Hanyalah Sebagai Saksi(Dok. Acehtenggarakab.go.id)
Sekdakab Aceh Tenggara, Muhammad Ridwan.

KUTACANE, ACEHPORTAL.com - Kasus tindak pidana korupsi APBD Aceh Tenggara tahun anggaran 2004-2006 kembali menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Agara belakangan terakhir ini.

Dimana, mencuatnya kembali kasus tersebut di tengah masyarakat Agara saat ini tentang status hukum Muhammad Ridwan yang saat ini menjabat sebagai Sekda Kabupaten (Sekdakab) Aceh Tenggara.

Menanggapi hal tersebut, Ketua LSM Aceh Governance Watch (AGW) Aceh Tenggara Mukhlis Arsyad, kepada ACEHPORTAL.com Sabtu (13/11/2021) ketika diminta tanggapannya tentang status hukum Muhammad Ridwan menerangkan, status hukum Muhammad Ridwan dalam kasus korupsi APBD Aceh Tenggara Tahun 2004-2006 hanyalah sebagai saksi.

"Muhammad Ridwan yang saat ini menjabat sebagai Sekda Agara yang pernah diperiksa oleh pihak Kejati maupun KPK dalam kasus korupsi APBD Kabupaten Aceh Tenggara adalah sebagai saksi," jelasnya.

Mukhlis menambahkan, sampai hari ini dirinya belum mendapat informasi bahwa status hukum Muhammad Ridwan sudah ditingkatkan menjadi terdakwa. 

Menurutnya, apabila status seseorang sudah terdakwa berarti berkas perkaranya sudah P21.

Selanjutnya, kata Mukhlis, kasus korupsi APBD Aceh Tenggara yang ditangani Kejati Aceh atas pelimpahan dari KPK sampai saat ini belum ada kelanjutannya, setelah adanya putusan PN Bna Nomor 51/Pid.Sus.TPK/2014/PN Bna.

Mukhlis menambahkan agar kita berhati-hati dalam menyebutkan status hukum seseorang, baik itu di media sosial karena ini menyangkut nama baik dan jangan sampai terjerat UU ITE.

Editor:
Rubrik:Daerah