Breaking News

Kejati Aceh Tingkatkan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Program Peremajaan Sawit Rakyat ke Tahap Penyidikan

Kejati Aceh Tingkatkan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi Program Peremajaan Sawit Rakyat ke Tahap Penyidikan

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.com - Tim Penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh telah berhasil melakukan penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi dalam Program Peremajaan Sawit Rakyat di Aceh Tahun 2018, 2019 dan 2020. Hasil penyelidikan kasus itu pun ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Aceh, Muhammad Yusuf mengungkapkan, permasalahan yang ditemukan yakni dalam proses pelaksanaan program Peremajaan Sawit Rakyat terdapat prosedur dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh pekebun melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi.

"Jadi yang mengajukan permohonan itu ada tiga pihak (BPDPKS, Koperasi serta pihak bank) dan permohonannya diajukan ke Dinas Perkebunan Kabupaten, selanjutnya Dinas Perkebunan Kabupaten melakukan verifikasi terhadap permohonan atau usulan dari masing-masing kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi. Kemudian hasil verifikasi oleh pihak Kabupaten diteruskan ke Dinas Perkebunan Provinsi dan hasil verifikasi selanjutnya diteruskan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementrian RI," jelasnya Jumat (12/3/2021).

Hasil verifikasi dari Dirjenbun tersebut, lanjut Kajati, menghasilkan rekomendasi teknis yang di dalamnya yaitu berupa nama pengusul, lokasi kebun, jumlah luas dan calon penerima dan calon lahan (CPCL).

"Kemudian Dirjenbun mengirimkan rekomendasi teknis tersebut ke BPDPKS sebagai syarat penyaluran dana ke para pekebun," kata Yusuf.

Penerima dana tersebut adalah pekebun dan secara mekanisme dana yang sudah masuk ke rekening pekebun langsung di pindah bukukan (Escrow Account) ke rekening Poktan, Gapoktan dan Koperasi.

"Para pihak itulah yang memanfaatkan dana dari BPDPKS untuk peremajaan kelapa sawit. Fakta-fakta yang ditemukan secara garis besarnya adalah adanya kelemahan dalam proses verifikasi dana yang diperuntukan untuk peremajaan sawit tidak dapat dipertanggung jawabkan dalam setiap item kegiatan atau pengadaan, kemudian adanya syarat-syarat pengajuan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti tumpang tindih alas hak atas lahan para pengusul," beber Kajati.

Tim Penyelidik Kejati Aceh pun telah meminta keterangan dan mengumpulkan data dari pihak-pihak terkait, seperti pihak BPDPKS Kementrian Keuangan, Direktur Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Perkebunan dan Peternakan kabupaten, koperasi, kelompok tani dan gabungan kelompok tani serta pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan koperasi.

"Dengan ditingkatkannya ke tahap penyidikan, kita semua berharap Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejati Aceh dapat segera menetapkan pihak-pihak yang bertanggungjawab terhadap adanya kerugian keuangan negara," ungkapnya.

Diketahui, sumber anggaran program tersebut berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang berada di bawah Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Dana Peremajaan Sawit Rakyat yang disalurkan ke Aceh sebanyak Rp. 16.060.682.500,- pada tahun 2018, Rp. 243.268.345.000,- dan sebesar Rp. 425.547.659.500,- pada tahun 2020 dengan total keseluruhan anggaran sebanyak Rp. 684.876.687.000,-

Dalam proses pengajuan dana, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya Program Peremajaan Sawit Rakyat mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18/Permentan/KB.330/5/2016 Tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit dan perubahannya, Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : 29/KPTS/KB.120/3/2017 Tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun, Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Bantuan Sarana Dan Prasarana Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit dan perubahannya serta Perjanjian tiga pihak antara Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), koperasi dan pihak bank.