Breaking News

Kasus Korupsi PT ASABRI

Kejagung dan BPK RI: Kasus Korupsi PT ASABRI Rugikan Negara Sebesar Rp 22,78 Triliun

Kejagung dan BPK RI: Kasus Korupsi PT ASABRI Rugikan Negara Sebesar Rp 22,78 Triliun
Jaksa Agung RI, Burhanuddin bersama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna menyampaikan hasil nilai penghitungan kerugian negara terkait kasus korupsi pada PT ASABRI di depan Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (31/5/2021). (Ist)

JAKARTA, ACEHPORTAL.com - Jaksa Agung RI, Burhanuddin bersama Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Agung Firman Sampurna menyampaikan hasil nilai penghitungan kerugian negara terkait kasus korupsi pada PT ASABRI di depan Gedung Menara Kartika Adhyaksa Kejaksaan Agung Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (31/5/2021).

Dari hasil perhitungan BPK RI, Jaksa Agung menyampaikan, nilai kerugian negara akibat penyimpangan pengelolaan keuangan dan dana investasi PT ASABRI selama 2012 hingga 2019 adalah sebesar Rp 22,78 triliun.

Jaksa Agung, Burhanuddin mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah bekerjasama dengan Kejaksaan Agung, sehingga permintaan perhitungan kerugian keuangan negara yang disampaikan Kejaksaan Agung kepada BPK RI pada 15 Januari 2021 lalu terlaksana dengan cepat dan selesai pada tanggal 27 Mei 2021.

"Sehingga perkara tersebut dapat diserahterimakan tersangka dan barang bukti (Tahap II) kepada JPU Direktorat Penuntutan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada 28 Mei 2021 kemarin," ungkapnya.

Ketua BPK RI, Agung Firman Sampurna juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Kejaksaan Agung, OJK, Bursa Efek Indonesia dan Industri Keuangan serta pihak lainnya yang telah membantu BPK dalam pemeriksaan ini. 

Agung mengatakan, angka kerugian keuangan negara ini bersifat nyata, pasti dan merupakan akibat perbuatan melawan hukum dari pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian keuangan negara tersebut. 

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan adanya kecurangan dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT ASABRI selama tahun 2012 hingga 2019 berupa kesepakatan pengaturan, penempatan dana investasi pada beberapa pemilik perusahaan atau pemilik saham dalam bentuk saham dan reksadana.

"Saham dan reksadana tersebut merupakan investasi yang berisiko dan tidak liquid yang pada akhirnya tidak memberikan keuntungan bagi PT ASABRI," katanya.

Sebagaimana telah disampaikan Jaksa Agung sebelumnya, nilai kerugian negara yang timbul sebagai akibat adanya penyimpangan dalam kasus tersebut sebesar Rp 22,78 Triliun. 

Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif tentang Penghitungan Kerugian Negara atas Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi pada PT ASABRI selama 2012 hingga 2019 telah disampaikan oleh BPK RI kepada Kejaksaan Agung pada 27 Mei 2021 kemarin. 

"Pemeriksaan tersebut merupakan salah satu bentuk dukungan BPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Instansi Penegak Hukum (IPH) dalam hal ini Kejaksaan Agung serta dalam rangka menindaklanjuti permintaan perhitungan kerugian negara yang disampaikan Kejaksaan Agung kepada BPK RI," ungkapnya.

Ia berharap semoga hasil nilai penghitungan kerugian keuangan negara dapat memberikan tambahan informasi bagi stakeholders atau masyarakat luas dan akan terus mendukung agar pengelolaan PT ASABRI dan sektor keuangan lainnya di Indonesia dapat terus diperbaiki kedepannya sehingga dapat bertumbuh dan memberi manfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. 

Untuk diketahui, konferensi pers Jaksa Agung RI bersama Ketua BPK RI di Kejaksaan Agung dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19. (*)