Breaking News

Kasus Korupsi Budidaya Jagung Distanbun NTB

Kasus Korupsi Budidaya Jagung Distanbun NTB Masuk ke Tahap Penyidikan

Kasus Korupsi Budidaya Jagung Distanbun NTB Masuk ke Tahap Penyidikan
Ilustrasi

JAKARTA, ACEHPORTAL.com - Tim Jaksa Penyelidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung kembali menyelesaikan hasil penyelidikan yang belum tuntas terkait kasus dugaan korupsi pekerjaan pengadaan fasilitasi penerapan budidaya jagung di Dinas Pertanian dan Perkebunan Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 dengan melimpahkan proses penyidikan kepada penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat.

Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak mengatakan, awalnya penyelidikan yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-31/F.2/Fd.1/07/2019 Tanggal 25 Juli 2019 tentang Penyelidikan Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pengadaan Fasilitasi Penerapan Budidaya Jagung pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2017 yang dilaksanakan oleh PT Sinta Agro Mandiri dan PT Wahana Banu Sejahtera, ditemukan dua bukti permulaan yang cukup sehingga kasus ini ditingkatkan prosesnya ke tahap penyidikan.

"Penyidikan selanjutnya dilaksanakan Tim Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi NTB berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi NTB Nomor: Print-01/N.2/Fd.1/02/2021 tanggal 09 Februari 2021 dan telah menetapkan empat orang tersangka," katanya Selasa (11/5/2021).

Leo menjelaskan, para tersangka adalah HF selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, IWW selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB/Pensiunan, AP selaku Direktur PT Sinta Agro Mandiri serta LIH selaku Direktur PT Wahana Banu Sejahtera.

"Akibat perbuatan para tersangka diduga telah mengakibatkan kerugian negara cq daerah (Pemerintah Nusa Tenggara Barat) dengan jumlah sementara sebesar Rp 22,1 miliar lebih (Rp 22.107.513.852)," ungkap Kapuspenkum.

Penuntasan perkara tindak pidana korupsi yang belum tuntas pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) akan terus diupayakan penyelesaiannya terhadap perkara-perkara lainnya. (*)