Breaking News

Kasus Korupsi Bea Siswa, Polda Aceh Sudah periksa ZL politisi Nasdem

Kasus Korupsi Bea Siswa, Polda Aceh Sudah periksa ZL politisi Nasdem
Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh telah melakukan pemeriksaan terhadap mantan anggota DPRA dari Fraksi Nasdem waktu itu berinisial ZL terkait dugaan korupsi beasiswa dengan nilai Rp22 miliar lebih tahun anggaran 2017.

“Yang bersangkutan (ZL) sudah dimintai keterangan,” kata Kepala Bidang Humas Polda Aceh, Kombes Pol Winardy saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (26/5/2021).

Kombes Winardy menerangkan, ZL diperiksa hampir bersamaan dengan enam anggota DPRA aktif lainnya. Dengan diperiksanya ZL, maka semua anggota dewan baik mantan maupun dewan aktif yang diduga terlibat dalam kasus tersebut sudah dimintai keterangan.

“ZL diperiksa dalam bulan Mei ini. Sehingga, sudah semua diperiksa,” ungkap Winardy.

Untuk menetapkan tersangka, kata Winardy, penyidik Polda Aceh saat ini tengah mencari dua alat bukti dari puluhan mantan dewan dan dewan aktif tersebut.

“Kita tunggu hasil pemeriksaan penyidik dengan alat buktinya; kita tidak bisa menentukan (tersangka) tanpa ada alat bukti dan melalui mekanisme gelar perkara,” ujar Winardy.

Khusus untuk dewan berinisial ZL, nilainya mencapai Rp.90 juta untuk tiga orang mahasiswa.

Sebagaimana informasi pada Tahun Anggaran 2017 pada BPSDM Aceh terdapat anggaran Bantuan Biaya Pendidikan dengan nama Beasiswa Masyarakat Aceh program study, D3, D4, S1, S2, Dokter Spesialis, S3 dalam negeri dan S1, S2 dan S3 luar negeri, dengan total pagu anggaran sebesar Rp. 22.317.060.600,- (dua puluh dua milyar tiga ratus tujuh belas juta enam puluh ribu enam ratus rupiah).

Terhadap kegiatan beasiswa pemerintah Aceh Tahun 2017 tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 tahun 2017 tentang Beasiswa Pemerintah Aceh dan Petunjuk Teknis Beasiswa Aceh Tahun 2017 yang diterbitkan oleh BPSDM Aceh.

Selain ZL, Polda Aceh juga telah melakukam pemanggilan enam Anggota DPRA aktif, setelah ada izin Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Izin Menteri Dalam Negeri tersebut untuk memenuhi Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Adapun enam anggota DPRA yang dipanggil untuk memberikan keterangan tersebut yakni AA, AS, HY, IU, YH, dan Z. Pemanggilan terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi bantuan biaya pendidikan pada BPSDM Aceh tahun anggaran 2017.

Editor:
Rubrik:Hukum