Breaking News

Dugaan Korupsi LPEI

Kasus Dugaan Korupsi LPEI Mulai Penyidikan, Kerugian Diduga Triliunan Rupiah

Kasus Dugaan Korupsi LPEI Mulai Penyidikan, Kerugian Diduga Triliunan Rupiah

JAKARTA, ACEHPORTAL.com - Tim Jaksa Penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jam Pidsus) Kejaksaan Agung mulai melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Rabu (30/6/2021).

Jaksa penyidik memeriksa beberapa saksi yakni AS selaku Mantan Kepala Kantor Wilayah LPEI Surakarta yang diperiksa terkait pemberian fasilitas pembiayaan kepada PT KKT, MS selaku Senior Manager Operation TNT Indonesia Head Office yang diperiksa terkait pengiriman SBW melalui TNT serta EW selaku Manager Operation Fedex/TNT Semarang yang diperiksa terkait pengiriman SBW melalui TNT. 

"Kemudian FS selaku Kepala Divisi UKM pada LPEI Tahun 2015 yang diperiksa terkait pemberian fasilitas kredit kepada PT JMI dan PT MWI, DAP selaku Kepala Divisi Analisa Resiko Bisnis II LPEI yang diperiksa terkait pemberian fasilitas kredit kepada PT JMI serta YTP selaku Kepala Divisi Restrukturisasi Aset II LPEI yang diperiksa terkait penanganan debitur macet," ungkap Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Rabu (30/6/2021).

Penyidikan dugaan korupsi itu dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-13/F.2/Fd.2/06/2021 tanggal 24 Juni 2021.

Dimana, LPEI diduga telah memberikan fasilitas pembiayaan kepada Group Walet, Group Johan Darsono, Duniatex Group, Group Bara Jaya Utama, Group Arkha, PT Cipta Srigati Lestari, PT Lautan Harmoni Sejahtera dan PT Kemilau Harapan Prima serta PT Kemilau Kemas Timur dan pembiayaan kepada para debitur itu sesuai dengan laporan sistem informasi manajemen resiko dalam posisi colektibility 5 (macet) per tanggal 31 Desember 2019.

"LPEI dalam penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional kepada para debitur (perusahaan penerima pembiayaan) diduga dilakukan tanpa melalui prinsip tata kelola yang baik, sehingga berdampak pada meningkatnya kredit macet atau non performing loan (NPL) pada tahun 2019 sebesar 23,39 persen," jelasnya.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2019, LPEI diduga mengalami kerugian tahun berjalan sebesar Rp 4,7 triliun rupiah. Jumlah kerugian tersebut dikarenakan adanya pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN). 

Berdasarkan statement di laporan keuangan 2019, pembentukan CKPN di tahun 2019 meningkat 807,74 persen dari RKAT dengan konsekuensi berimbas pada provitabilitas (keuntungan). 

"Kenaikan CKPN ini untuk mencover potensi kerugian akibat naiknya angka kredit bermasalahan diantaranya disebabkan oleh ke sembilan debitur tersebut," kata Leo.

Salah satu debitur yang mengajukan pembiayaan kepada LPEI tersebut adalah Grup Walet yaitu PT Jasa Mulia Indonesia, PT Mulia Walet Indonesia dan PT Borneo Walet Indonesia, dimana selaku Direktur Utama dari 3 tiga perusahaan tersebut adalah S. 

Pihak LPEI yaitu tim pengusul, Kepala Departemen Unit Bisnis, Kepala Divisi Unit Bisnis dan Komite Pembiayaan tidak menerapkan prinsip-prinsip sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Dewan Direktur Nomor 0012/PDD/11/2010 tanggal 30 November 2010 tentang Kebijakan Pembiayaan LPEI. 

"Akibat hal itu menyebabkan debitur dalam hal ini Group Wallet yaitu PT Jasa Mulya Indonesia, PT Mulya Walet Indonesia dan PT Borneo Walet Indonesia dikatagorikan Colectibity 5 (macet) sehingga mengalami gagal bayar sebesar Rp 683,6 miliar (yang terdiri dari nilai pokok Rp 576 miliar ditambah denda dan bunga Rp 107,6 miliar)," bebernya.

Pemeriksaan saksi ini dilakukan untuk memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan serta menemukan fakta hukum tentang dugaan korupsi yang terjadi dalam Penyelenggaraan Pembiayaan Ekspor Nasional Oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19," tambah Kapuspenkum. (*)