Breaking News

Kapuspenkum Kejagung RI: Pengakuan Seorang Jaksa yang Terima Suap Kasus Sidang Habib Rizieq Adalah Hoaks

Kapuspenkum Kejagung RI: Pengakuan Seorang Jaksa yang Terima Suap Kasus Sidang Habib Rizieq Adalah Hoaks

JAKARTA, ACEHPORTAL.com - Kejaksaan Agung melalui Kepala Pusat Penerangan Hukum menyampaikan penjelasan atau klarifikasi tentang beredarnya video di media social seperti Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube dengan narasi "Terbongkar Pengakuan Seorang Jaksa yang Mengaku Menerima Suap Kasus Sidang Habib Risieq Sihab, Innalillah Semakin Hancur Wajah Hukum Indonesia" yang mengkaitkan dengan penjelasan Yulianto, selaku Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Korupsi pada Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus kepada media pada tahun 2016.

Terkait beredarnya video itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyatakan, video penangkapan seorang oknum kaksa oleh Tim Saber Pungli Kejagung adalah peristiwa yang terjadi pada November tahun 2016 yang lalu.

"Dan bukan merupakan pengakuan Jaksa yang menerima suap kasus sidang Habib Rizieq Sihab," ujarnya dalam siaran pers yang diberikan pada Sabtu (20/3/2021) malam.

Leo menjelaskan, penangkapan oknum Jaksa AF di Jawa Timur tersebut terkait dengan pemberian suap dalam penanganan perkara korupsi penjualan tanah kas desa di Desa Kali Mok, Kecamatan Kalianget, Sumenep, Jawa Timur.

"Pejabat yang menjelaskan penangkapan oknum Jaksa AF pada video tersebut adalah Bapak Yulianto yang saat ini sudah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Timur (NTT)," ungkapnya.

Video penangkapan oknum jaksa AF, lanjut Kapuspenkum, tidak ada sama sekali kaitan dan hubungannya dengan proses sidang Muhammad Rizieq alias Habib Rizieq Sihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang saat ini sedang disidangkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kapuspenkum Kejagung RI menegaskan, informasi dalam video itu adalah tidak benar atau hoaks.

"Kami juga meminta masyarakat untuk tidak menyebar-luaskan video tersebut serta tidak mudah percaya dan terprovokasi dengan berita bohong atau hoaks sebagaimana video yang sedang beredar saat ini," katanya.

"Kami juga meminta agar masyarakat tidak membuat berita atau video atau informasi yang tidak benar kebenarannya dan menyebar-luaskannya kepada masyarakat melalui jaringan media sosial yang ada karena perbuatan tersebut dapat dijerat dengan UUbNomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, khususnya Pasal 45A ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dipidana dengan pidana penjara enam tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar," jelasnya.

Rubrik:Nasional, Hukum
JMSI