Breaking News

Jaksa Tetapkan Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang sebagai Tersangka

Jaksa Tetapkan Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang sebagai Tersangka

SABANG, ACEHPORTAL.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sabang telah melakukan penyidikan terhadap kegiatan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)/Gas, Pelumas dan suku cadang Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perhubungan Kota Sabang Tahun Anggaran 2019 mulai tanggal 09 Oktober 2020.

Tim Penyidik pun masih tetap melanjutkan penyidikan tersebut dan saat ini telah memperoleh gambaran perhitungan kerugian negara Rp. 577.295.631,- dari total anggaran sesuai dengan SPJ yang dicairakn sebesar Rp. 1.567.456.331,- dari DPPA 1.656.190.846,- Dinas Perhubungan Kota Sabang TA. 2019.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Aceh, Munawal Hadi menjelaskan, berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi terhadap penggunaan anggaran belanja Bahan Bakar Minyak (BBM)/Gas, Pelumas dan suku cadang tahun pada Dinas Perhubungan Kota Sabang Tahun Anggaran 2019, dimana setelah dilakukan serangkaian tindakan diketahui Dinas Perhubungan kota Sabang untuk mengisi BBM dengan membuat voucher yang nantinya akan digunakan untuk mengisi BBM pada SPBU yang telah ditentukan.

"Pembuatan voucher tersebut sengaja dibuat lebih untuk ditukarkan dengan uang pada SPBU yang seolah-olah voucher tersebut benar digunakan untuk mengisi BBM, padahal diketahui sebagaian voucher tersebut adalah fiktif dengan cara menggunakan plat mobil atau bus yang tidak beroperasi yang seolah-olah bus tersebut dipergunakan pada saat genting," jelasnya, Rabu (10/3/2020).

Selain itu, lanjut Munawal, mereka juga diketahui menggunakan plat bus yang beroperasi. Akan tetapi, voucher tersebut tidak pernah diberikan kepada sopir, melainkan ditukarkan sendiri dengan uang oleh oknum Dinas Perhubungan ke SPBU yang seolah-olah benar voucher tersebut telah dipergunakan oleh para supir untuk mengisi BBM.

"Dan untuk mempermulus tindakan yang dilakukannya oknum pada Dinas Perhubungan Kota Sabang tersebut telah bekerjasama dengan pihak SPBU untuk memberikan konpensasi ke pihak SPBU atas penukaran voucher fiktif tersebut," katanya.

"Selanjutnya sebulan sekali oknum Dinas Perhubungan merekap semua voucher tersebut termasuk dengan voucher fiktif dan kemudian diajukan untuk pencairandan uang atas pencairan fiktif tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi oknum Dinas Perhubungan," jelasnya lagi.

Untuk penyalahgunaan pada anggaran Suku Cadang oknum Dinas Perhubungan kota Sabang menggunakan modus yang hampir sama yaitu dengan cara menaikkan beberapa item barang fiktif pada Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang seolah-olah benar semua barang yang diajukan pencairan benar telah dipergunakan.

Untuk mempermudah pembuatan SPJ, oknum Dinas Perhubungan hanya menyuruh teken saja pihak pemeriksaan barang dan pengurus barang pada lembaran SPJ.

"Dengan telah diperolehnya minimal dua alat bukti dan telah mendapat gambaran perhitungan kerugian negara maka pada tahap ini penyidik akan menetapkan oknum yang bertanggungjawab atas tindakan yang berakibat menimbulkan kerugian negara yaitu untuk tahapan ini penyidik berkeyakinan menetapkan inisial IS (Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang) dan SH (Manager SPBU No. 14.235409 Tahun 2019), akan tetapi tidak menutup kemungkinan penambahan tersangka lagi jika dikemudian hari penyidik menemukan fakta baru," paparnya.

Mereka, dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 Jo Pasal Jo 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubh dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Iklan idul fitri gub
Iklan bub gayo lues