Breaking News

Jaksa Agung yang Kontroversial bagi Koruptor dan Humanis kepada Rakyat Kecil

Jaksa Agung yang Kontroversial bagi Koruptor dan Humanis kepada Rakyat Kecil
Jaksa Agung Republik Indonesia, Burhanuddin.

JAKARTA, ACEHPORTAL.com - Sosok Jaksa Agung RI, Burhanuddin selama ini menarik perhatian publik karena gebrakan hukum yang dilakukan mulai dari membongkar kasus korupsi hingga gagasan revolusioner mengenai keadilan restoratif.

Kinerjanya tersebut membuat para koruptor ketakutan hingga nekat menyerang balik institusi Kejaksaan dan Jaksa Agung secara pribadi, bahkan menyebutnya kontroversial.

Dibawah kepemimpinan Burhanuddin, Kejaksaan Agung semakin ditakuti oleh para koruptor. Banyak kasus korupsi yang terungkap dan dibongkar hingga diseret ke meja hijau (pengadilan).

Para pelaku korupsi tersebut pun dihukum sesuai undang-undang yang berlaku serta harta-hartanya disita guna memulihkan keuangan negara. 

Diketahui, keuangan negara yang terselamatkan atas kinerja Kejaksaan Agung terhitung fantastis. Misalnya, kasus impor tekstil Rp 105 triliun, kasus asuransi Jiwasraya Rp 16 triliun serta kasus PT ASABRI senilai Rp 22,7 triliun dan lainnya.

Pernyataan Jaksa Agung Burhanuddin juga membuat para koruptor dan pihak lain yang terlibat panas dingin. Burhanuddin tak pandang bulu untuk menjerat siapapun yang melakukan koruspi.

Terbukti, ancaman tersebut direalisasikan pada pengungkapan sejumlah kasus korupsi seperti kasus PT ASABRI, asuransi Jiwasraya serta lainnya.

Terakhir, Kejaksaan Agung menjerat anggota DPR RI Alex Noerdin yang juga mantan Gubernur Sumatera Selatan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) Sumsel.

*Gagasan Keadilan Restoratif

Di sisi lain, Burhanuddin merasa sedih ketika ada rakyat jelata yang dihukum layaknya kriminal seperti kasus yang menimpa Nenek Minah dan Kakek Samirin.

Dirinya menilai, kedua orang tua miskin ini telah mendapat perlakuan hukum tidak pantas dan tidak seyogyanya diteruskan ke pengadilan.

Nenek Minah yang dimaksud Jaksa Agung adalah seorang nenek di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah.

Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan hukuman 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan kepada Nenek Minah karena mengambil tiga biji kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA).

Adapun Samirin, kakek 68 tahun asal Simalungun, Sumatera Utara, dihukum 2 bulan penjara karena memungut getah karet seharga Rp 17.000.

Sejatinya, kata Burhanuddin, jaksa selaku pemilik asas dominus litis adalah pengendali perkara yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan.

Ia menjelaskan, penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif adalah suatu bentuk diskresi untuk menyeimbangkan antara aturan yang berlaku dengan tujuan hukum yang ingin dicapai.

“Saya ingin Kejaksaan dikenal melekat di mata masyarakat sebagai institusi yang mengedepankan hati nurani dan penegak keadilan restoratif. Kejaksaan harus mampu menegakkan hukum yang memiliki nilai kemanfaatan bagi masyarakat,” ucapnya sembari menekankan Korps Adhiyaksa tak membutuhkan jaksa yang pintar tetapi tidak bermoral.

Sebagai acuan restorative justice, Jaksa Agung telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan (Perja) Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang diundangkan pada 22 Juli 2020.

Sejak Perja diterbitkan, Kejaksaan Agung menghentikan 302 perkara. Rinciannya, 222 perkara pada 2020 dan 80 perkara pada Januari-Agustus 2021 yang terdiri dari 73 perkara orang dan harta benda serta 7 perkara terkait keamanan negara dan ketertiban umum serta tindak pidana umum lain.

Ada beberapa syarat penerapan Perja 15/2020, antara lain tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 tahun, serta barang bukti atau nilai kerugian perkara tidak lebih dari Rp 2,5 juta.

*Gagasan Revolusioner

Gagasan Jaksa Agung Burhanuddin mengenai keadilan restoratif melalui pendekatan hati nurani itu menjadi perbincangan di kalangan akademisi dan pakar hukum pidana.

Gagasan itu tak hanya dinilai revolusioner karena bisa mereformasi sistem peradilan pidana di Tanah Air yang masih terjebak pada pendekatan retroactive/retributive/penjara, tetapi juga dianggap lebih manusiawi dan Pancasilais.

Pendekatan keadilan restoratif mampu memecahkan kebuntuan atau kekosongan hukum materil dan hukum formil yang saat ini masih mengedepankan aspek kepastian hukum dan legalitas-formal, daripada keadilan hukum yang lebih substansial bagi masyarakat.

Sebagai apresiasi atas gagasan cemerlang itu serta kontribusinya di dunia hukum dan perguruan tinggi, Burhanuddin dianugerahkan gelar Guru Besar atau Profesor Kehormatan oleh Universitas Jenderal Soedirman.

Tak hanya itu, pendekatan keadilan restoratif dapat meminimalisir over capacity penjara yang menjadi momok bagi Lapas di Indonesia.

Oleh karena itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, prinsip keadilan restoratif ini akan diserap ke dalam revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (PAS).

“Dalam KUHP kita ada prinsip restoratif, nanti KUHP yang baru akan ada restorative justice. Tentu Undang-Undang PAS harus menyesuaikan,” ungkap Yasonna, Selasa (21/9/2021).

Sebelumnya, Baleg DPR RI bersama pemerintah telah menyepakati tiga RUU usulan pemerintah masuk ke dalam program legislasi nasional (prolegnas) Prioritas 2021, yakni RUU PAS, RKUHP, serta RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Semua gebrakan Jaksa Agung itu mungkin dianggap kontroversial oleh para koruptor. Namun harapan Burhanuddin sederhana. 

“Saya hanya ingin menorehkan prestasi terbaik untuk bangsa,” ujarnya. (*)

Editor:
Rubrik:Sosok