Breaking News

IMM Abdya Minta DPRK Tagih Janji Bupati Secara Kelembagaan

IMM Abdya Minta DPRK Tagih Janji Bupati Secara Kelembagaan

Blangpidie, Acehportal.com - Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Aceh Barat Daya (Abdya) minta Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat menggunakan cara-cara kelembagaan dalam menagih janji bupati terkait lahan eks HGU PT Cemerlang Abadi (PT CA) yang akan dibagikan kepada masyarakat.

Hal itu menyusul cuitan anggota DPRK di media online beberapa waktu lalu yang mendesak Bupati Abdya Akmal Ibrahim agar segera membagikan lahan eks HGU PT CA di Gampong Cot Seumantok, Kecamatan Babahrot.

"Kami apresiasi inisatif anggota DPRK tersebut, karena sudah menanyakan dan menagih janji Bupati Abdya agar segera membagikan lahan bekas HGU PT CA untuk masyarakat," ungkap Ketua PC IMM Abdya, Abdul Janan dalam keterangannya, Minggu (28/2/2021).

Akan tetapi, kata Janan jika memang alasannya banyak masyarakat yang menanyakan masalah itu kepada dewan semestinya anggota DPRK menyurati Bupati Abdya secara kelembagaan agar lahan eks HGU PT CA itu segera dibagikan.

Karena, menurutnya pernyataan anggota DPRK itu akan sangat elok jika disampaikan langsung secara resmi dalam forum rapat dewan dengan pemerintah (Bupati).

"Kalau DPRK Abdya mau melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka mereka harus melakukan evaluasi dan kritikan sesuai kelembagaan, jangan hanya berani melalui media," tegasnya.

Sebab, kata Janan DPRK itu memiliki tiga tugas pokok, yaitu penganggaran, menetapkan perda atau produk hukum dan mengawasi kinerja kepala daerah.

"Harus bisa menggunakan ruang yang ada untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah, bukan berkoar-koar di media online," cetusnya.

Dikatakan Janan, berteriak di media online sama saja menunjukkan ketidakmampuan DPRK sebagai sebuah lembaga representatif rakyat.

"Seharusnya anggota DPRK dalam melaksanakan tugasnya harus sesuai amanat undang-undang," tambahnya.

Menurut Janan, selama ini yang terjadi hanya stigma negatif untuk mencapai nafsu politik masa depan yang sudah mulai dimainkan dan dijadikan bola liar, sehingga pada akhirnya mengganggu pemerintahan yang ada.

Lebih lanjut dikatakannya, berdasarkan UU Nomor 23, legislatif dan eksekutif merupakan satu mata rantai yang harus saling mengimbangi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Jika anggota DPRK Abdya memberi ruang kegagalan pemerintah daerah sebagai eksekutif, maka itu sama saja menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam menjalankan roda pengawasan.

“Kalau memang ada kinerja pemerintah daerah yang dianggap masih kurang atau belum memenuhi standar, maka tentunya harus dibicarakan secara resmi kelembagaan dewan dengan pemerintah" ujarnya.

Ia juga mengatakan, DPRK bisa memanggil kapan pun saja pimpinan OPD, dan bahkan Bupati sekalipun untuk melakukan hearing mempertanyakan atau mengkritisi serta memberikan masukan terkait masalah lahan eks HGU PT CA tersebut.

"Ketika ada hal-hal atau masukan yang dianggap penting untuk menunjang roda pemerintahan atau janji bupati, maka anggota DPRK berhak memberikan masukan dalam bentuk rekomendasi," tutur Janan.

Rubrik:Daerah, Umum