Parlementaria

Ihsanuddin DPR Aceh Pertanyakan Langkah Konkret Pemerintah Aceh Atasi Kemiskinan

Ihsanuddin DPR Aceh Pertanyakan Langkah Konkret Pemerintah Aceh Atasi Kemiskinan
Ihsanuddin

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Aceh masih menjadi provinsi termiskin di Pulau Sumatera oleh sebab itu anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Ihsanuddin, mempertanyakan langkah konkret Pemerintah Aceh untuk mengatasi kemiskinan. 

"Kira-kira apa target utama dengan kegiatan apa saja di 2022 yang benar-benar bisa mengurangi angka kemiskinan, yang konkret," kata Ihsanuddin, Senin, 18 Oktober 2021.

Hal ini ia tanyakan dalam rapat konsultasi Badan Anggaran DPR Aceh bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) mengenai Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) tahun 2022 di ruang serbaguna DPRA. Rapat ini berlangsung Senin, 18 Oktober, hingga beberapa hari mendatang.

Dalam presentasinya, Sekretaris TAPA sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh, Teuku Ahmad Dadek, mengatakan salah satu target pembangunan dalam RKPA tahun 2022 adalah menurunkan angka kemiskinan Aceh menjadi 15,11 persen dari 15,43 persen pada 2020.

Menurut Ihsanuddin, angka kemiskinan tersebut membuat miris dan menjadi beban semua masyarakat Aceh sehingga menjadi perbincangan di berbagai tempat. Apalagi Aceh mendapat kucuran dana otonomi khusus.

"Ini sesuatu yang sangat penting malu kita masyarakat Aceh, dulu kita bangga-bangga kita kaya, tapi faktanya sangat miris," katanya.

Teuku Ahmad Dadek mengatakan Pemerintah Aceh memiliki sejumlah strategi untuk mengurangi kemiskinan. Misalnya, menekan pengeluaran masyarakat miskin, meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, dan meningkatkan sumber daya masyarakat miskin.

Cara berikutnya menekan biaya transaksi ekonomi, melakukan pengembangan pangan, dan penanggulangan bencana seperti pemulihan ekonomi pascabencana. "Ini beberapa hal konkret yang dilakukan pemerintah Aceh," tuturnya.

RKPA Tahun 2022 disusun Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2021. TAPA mengkonsultasikan RKPA dengan DPR Aceh khusus terkait dengan penggunaan dana otonomi khusus, sesuai amanat Qanun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus. Pembahasan ini dijadwalkan berlangsung hingga beberapa hari mendatang.

Dahlan Jamaluddin mengatakan RKPA 2022 merupakan rencana kerja terakhir periode 2017-2022 masa kepemimpinan Gubernur Aceh Nova Iriansyah. Menurutnya, RKPA seharusnya memuat rencana strategis Pemerintah Aceh dan usulan masyarakat.

"Harus menjadi catatan bahwa sejatinya Rencana Kerja Pemerintah Aceh adalah kombinasi dari rencana strategis SKPA (Satuan Kerja Perangkat Aceh) dan usulan masyarakat melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan," kata Dahlan Jamaluddin.

Di akhir periode, Dahlan melihat beberapa target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2017-2022 banyak sekali merah atau belum terwujud. "Dengan alokasi anggaran tahun ini juga belum tentu akan sesuai dengan harapan yang sudah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh," kata Dahlan. (**)

Rubrik:DPRA