Hasil RaKor Disepakati Pilkada Aceh Dilaksanakan Tahun 2022

Hasil RaKor Disepakati Pilkada Aceh Dilaksanakan Tahun 2022
Rapat koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan penyelenggara Pilkada Aceh yaitu KIP Aceh dan Panwaslih Aceh di ruang Rapat Badan Musyawarah DPR Aceh pada hari Senin, (14/12/2020).

Banda Aceh,  Acehportal.com - DPR Aceh menggelar rapat koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan penyelenggara Pilkada Aceh yaitu KIP Aceh dan Panwaslih Aceh di ruang Rapat Badan Musyawarah DPR Aceh pada hari Senin, (14/12/2020).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPR Aceh, H. Dahlan Jamaluddin, S.IP dan didampingi oleh Komisi I DPR Aceh yang terdiri dari Ketua Komisi  Tgk. Muhammad Yunus M. Yusuf, Wakil Ketua Drs. H. Taufik, MM, dan Anggota Komisi masing-masing Ir. Azhar Abdurrahman, Darwati A. Gani, Edi Kamal, A.Md.Kep, Tgk. H. Syarifuddin, MA, H. Ridwan Yunus, SH dan Tgk. H. Attarmizi Hamid.

Sedangkan dari Pemerintah Aceh hadir Asisten I Sekda Aceh Dr. M. Jafar, SH, M.Hum, Kepala BPKA Bustami, SE, Kepala Kesbangpol Aceh Mahdi  Efendi, Karo Tata Pemerintahan Syakir, M.Si, Mewakili Kepala Biro Hukum Junaidi, SH, MH dan Mewakili Kepala Bappeda Aceh Surya Yarendra.

Dalam pembukaan oleh Ketua DPR Aceh, Dahlan menegaskan bahwa  Rakor pada hari ini kita anggap perlu dan harus kita lakukan sebagai upaya untuk menyikapi apa yang disampaikan oleh Mendagri terkait surat Gubernur Aceh dan pada prinsipnya tidak ada persoalan dengan pelaksanaan pilkada Aceh secara serentak pada  tahun 2022. Sesuai rakor pada bulan Juni 2020 lalu bahwa semua stake holder di Aceh sepakat bahwa pelaksanaan pilkada Aceh sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh  yaitu tahun 2022. “Hasil rakor bulan Juni 2020 turut kita sampaikan kepada Kemendagri, KPU, Bawaslu dan Komisi II DPR RI”, tegas Dahlan Jamaluddin.

“Rakor pada hari ini untuk menyusun kesepakatan konkrit untuk pelaksanaan pilkada sesuai dengan kekhususan Aceh,” tambah dahlan.

Sementara Asisten Sekda Aceh Bidang  Pemerintahan dan Keistimewaan, Dr. Jafar, SH, M.Hum menegashkan pelaksana Pilkada adalah KIP Aceh dan Panwaslih Aceh dan pendukung adalah Pemerintah Aceh dan DPR Aceh.

“Pilkada serentak di Aceh kita sepakat dilaksanakan pada tahun 2022 dan kami sebagai pendukung akan mendukung dalam persiapan dan pelaksanaan. Ada tiga hal yang akan saya sampaikan yaitu pertama, penyiapan regulasi terutama revisi qanun dan sudah melakukan proses revisi qanun di internal pemerintah Aceh dan sudah FGD untuk jaring masukan revisi dan draft revisi sudah siap dan akan kita masukkan dalam prolega prioritas tahun 2021, kedua, masalah kelembagaan keterlibatan Pemerintah Aceh tidak ada dan hanya DPR Aceh, apakah pembentukan Panwaslih perlu penyesuaian kembali dan kalau KIP sudah aman, dan ketiga, terkait anggaran sudah ditempatkan dalam BTT dan bisa digunakan kapan diperlukan kalau penyelenggaraannya sudah siap”, urai Jafar secara detail.

Namun Ketua KIP Aceh, Samsul Bahri menyatakan bahwa dalam pilkada ada 3 tahapan besar, yaitu pertama perencanaan dan KIP sudah lakukan dan sudah menyemapikan rancangan tahapan dan kebutuhan anggaran kepada Pemerintah Aceh pada bulan Mei 2020, kedua tahap pelaksanaan, dan ketiga hari H dan penetapan pemenang.

Ketua Panwaslih Aceh, Faizah menjelaskan bahwa  Panwaslih secara kelembagaan tetap komit pada rakor-rakor terdahulu yang dilaksanakan oleh DPR Aceh (Pilkada Aceh pada tahun 2022-red), kami perlu sampaikan bahwa panwaslih belum melakukan hal tersebut terkait anggaran, Pemeritnah Aceh sudah menyurati KIP untuk menyusun anggaran tapi Panwaslih belum mendapat surat tersebut. Terkait legitimasi kelembagaan maka kami berharap bahwa pada hari ini, nanti DPR Aceh dan Pemerintah Aceh dapat berkoordinasi dengan Bawaslu RI terkait Panwaslih Aceh dan Kab/Kota yang eksisting sekarang sudah permanen dan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa Panwaslih itu direkrut oleh DPR Aceh.

Tgk. Muhammad Yunus M. Yusuf selaku Ketua Komisi I DPR Aceh menegaskan sikap bahwa stake holder di Aceh sudah sepakat bahwa Pilkada di tahun 2022 dan Komisi I DPR Aceh mengambil sikap bahwa akan melakukan pertemuan dengan Pemerintah dan Komisi II DPR RI apabila sudah ada tahapan dari KIP Aceh dan anggaran tersedia sehingga Aceh dinilai sudah siap oleh Pemerintah Pusat.

Kepala BPKA, Bustami menjelaskan secara gamblang bahwa  pada prinsipnya Pemerintah Aceh wajib menyediakan anggaran Pilkada Aceh dan kami bertanggung jawab terhadap anggaran Pilkada.

“Tahapan sudah kami plenokan dan tinggal kami buat surat keputusan dan akan kami SK kan setelah pulang dari KPU untuk koordinasi saja, nanti hasil pleno akan kami serahkan kepada Ketua DPR Aceh”, simpul Samsul Bahri.

Anggota Komisi I DPR Aceh yang juga Ketua Banleg DPR Aceh, Ir. Azhar Abdurrahman menambahkan bahwa Pilkada Aceh serentak tahun 2022 adalah marwah Aceh, kami siap membahasa revisi Qanun Aceh tentang Pilkada dan mari kita mempertahankan kekhususan Aceh.

H. Ridwan Yunus  selaku Anggota Komisi I DPR Aceh menegaskan bahwa hendaknya ini menjadi rapat terakhir kita tentang pilkada tahun 2022 dan Mendagri sudah mewanti-wanti untuk koordinasi dan tandanya kita sudah sepakat pilkada tahun 2022, kita masing-masing bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing.

Dalam penutupan rapat, Ketua DPR Aceh menegaskan kembali tiga hal penting setelah mendengar dan memberikan pendapat masing-masing yaitu pertama  kita semua di Aceh sepakat pilkada serentak pada tahun 2022, kedua penyelenggaran Pilkada adalah KIP dan Panwaslih Aceh dan ketiga bahwa Pemerintah Aceh adalah perangkat pendukung pelaksanaan Pilkada.

“Saran konkrit kami adalah KIP Aceh sebagai penyelengara pilkada segera menggelar pleno tahapan pilkada tahun 2022 dan itu menjadi dasar pelaksanaan selanjutnya, dimana setelah DPR Aceh menyampaikan surat masa berakhir jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur maka KIP akan menyusun jadwal dan tahapan, apabila KIP sudah melakukannya maka segera legalkan baik dalam bentuk keputusan maupun lainnya”, dahlan mengakhiri.

Rubrik:DPRA
jmsi bank aceh
JMSI BPKA
JMSI