Fraksi Partai Aceh Minta Temuan BPK Diteruskan Kepada Penegak Hukum

Fraksi Partai Aceh Minta Temuan BPK Diteruskan Kepada Penegak Hukum
Ketua DPRA Dahlan Jamaludin memimpin sidang paripurna Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2020

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.COM - Anggota Fraksi Partai Aceh di DPRA sepakat menolak Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2020 karena dinilai penggunaannya telah melanggar hukum.

Wakil Ketua I Fraksi Partai Aceh DPRA H.Khalili, SH, dalam agenda Paripurna menyampaikan bahwa Fraksi Partai Aceh meminta kepada Pimpinan DPRA untuk meneruskan semua temuan-temuan yang terdapat dalam LHP BPK RI kepada aparat penegak hukum untuk ditindak lanjuti sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

"Pimpinan DPRA harus meneruskan dalam bentuk laporan resmi lembaga DPRA." pinta H Khalili dalam forum sidang Paripurna, Jumat (20/8/2021).
  
Fraksi Partai Aceh juga meminta Sekda Aceh untuk turut bertanggungjawab terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2020, "Sehingga Sekda Aceh wajib diganti." tambah Khalili membacakan pendapat Fraksi.

Sebelum paripurna, Badan Anggaran (Banggar) DPRA melakukan pembahasan Raqan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2020 secara maraton bersama Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) yang diikuti Biro Umum, Biro Tata Pemerintahan, Biro Perekonomian, Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat, Biro Organisasi, Biro Hukum, Biro Humas dan Protokol, dan Biro Adminstrasi Pembangunan Setda Aceh di Ruang Serbaguna DPRA.

Rapat tersebut merupakan pertemuan terakhir Banggar DPRA dari rangkaian rapat yang digelar secara maraton bersama TAPA dan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) terkait pembahasan Raqan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun 2020.

Sejumlah anggota Banggar DPRA mempertanyakan kepada Sekda Aceh terkait penggunaan dana pergeseran (refocusing) APBA 2020 yang dinilai tidak sesuai dengan peruntukannya untuk tiga sektor, yaitu kesehatan, sosial, dan ekonomi. 

Karena sebab berbagai persoalan dalam penggunaan APBA 2020 sehingga Fraksi Partai Aceh menolak Rancangan Qanun Aceh Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2020 untuk disahkan menjadi Qanun Aceh. 

Selain menolak karena berbagai persoalan pada penggunaan APBA 2020. Fraksi Partai Aceh juga menyatakan bahwa Gubernur Aceh telah melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan tentang Administrasi Pemerintahan, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Kemudian pelannggaran PERPPU Nomor 1 tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Sebelumnya dalam Rapat Badan Anggaran DPRA dengan Pemerintah Aceh, anggota Banggar DPRA juga mengkritik sejumlah kebijakan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) dalam APBA 2020 yang tidak menyentuh masyarakat. Banggar juga mempertanyakan kebijakan TAPA terhadap penggunaan dana Otsus yang tidak sesuai peruntukan bahkan Banggar menyebut ada yang melanggar hukum. 

Rubrik:DPRA