Breaking News

Ditingkatkan ke Penyidikan

Dugaan Korupsi Peremajaan Sawit pada Dinas Perkebunan Nagan Raya dan Koperasi PSM Senilai Rp 12,5 Miliar

Dugaan Korupsi Peremajaan Sawit pada Dinas Perkebunan Nagan Raya dan Koperasi PSM Senilai Rp 12,5 Miliar

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.com - Penyelidikan dugaan penyimpangan pada program peremajaan sawit yang dilakukan Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri di Nagan Raya Tahun Anggaran 2019 dengan anggaran Rp 12,5 miliar ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Hal tersebut diungkapkan Kajati Aceh, Muhammad Yusuf melalui Kasi Penkum dan Humas, Munawal Hadi, Kamis (17/6/2021) sore.

"Tim Penyelidik Bidang Intelijen Kejati Aceh telah meningkatkan status penyelidikan dugaan penyimpangan program peremajaan sawit di Nagan Raya yang dilakukan oleh Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri Tahun Anggaran 2019 ke tahap penyidikan," ujarnya.

Munawal menjelaskan, dugaan korupsi yang dilakukan Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri dan pihak Dinas Perkebunan Nagan Raya dilakukan dengan cara, dimana Tim Peremajaan Dinas Perkebunan Nagan Raya tidak melakukan verifikasi kebenaran Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 29/KPTS/KB.120/3/2017 dan perubahannya tentang Pedoman Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Pekebun Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Bantuan Sarana dan Prasaranan Dalam Kerangka Pendanaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Tim Peremajaan Dinas Perkebunan Nagan Raya tidak melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap kebenaran lahan yang akan diremajakan, sehingga legalitas lahan yang sebahagian besar hanya berdasarkan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh keuchik diragukan kebenarannya, karena berpotensi masuk kedalam wilayah Hak Guna Usaha (HGU) Perusahaan dan Kawasan Hutan seluas 500 hektar dan berpotensi merugikan negara sebesar Rp 6,5 miliar.

Selanjutnya, terdapat lahan kosong (tidak ada batang sawit/pohon sawit diatas lahan) milik pekebun yang tergabung di dalam Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri sebanyak lebih kurang 30 hektar.

"Saat penarikan dana peremajaan tahap pertama dan tahap selanjutnya, pihak Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri tidak melampirkan bukti atau salinan tagihan, surat penetapan petugas pendamping untuk melakukan verifikasi dan rekomendasi dari Kepala Dinas Perkebunan Nagan Raya serta laporan realisasi dari koperasi (didukung bukti kwitansi, bukti belanja barang, perjanjian kontrak kerja sama, bukti bayar upah kerja dan foto kegiatan sebelum dan sesudah), sebagaimana ketentuan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri dengan Bank Syariah Mandiri dan BPDPKS, hal tersebut juga tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2)," ungkapnya.

Dalam Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit antara KPSM dengan PT BNI Dan BPDPKS disebutkan, penarikan dan PPKS hanya dapat dilakukan setelah pihak kedua (PT BNI) mendapatkan bukti atau salinan tagihan serta Laporan Kemajuan Pekerjaan dari pihak pertama yang sudah diverifikasi dan direkomendasi oleh petugas pendamping. 

Berdasarkan keterangan dan dokumen yang diserahkan Sekretaris Koperasi Produsen Jaya Mandiri kepada Tim Penyelidik, saat penarikan dana peremajaan tahap pertama tersebut pihak Koperasi Produsen Jaya Mandiri tidak ada melampirkan bukti atau salinan tagihan ataupun surat penetapan petugas pendamping untuk melakukan verifikasi dan rekomendasi dari Kepala Dinas Perkebunan Nagan Raya, namun pihak Bank PT BNI tetap mencairkan permohonan pencairan anggaran sebagaimana permohonan Ex Pencairan Nomor: 02/KPSM/I/2019 tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp 1,24 miliar lebih (tepatnya Rp 1.247.000.000). 

Ketua Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri, lanjut Kasi Penkum dan Humas, diketahui telah menggunakan anggaran peremajaan kebun kelapa sawit (replanting) tersebut untuk pembayaran honor pengurus koperasi yang berasal dari dana peremajaan kebun sawit.

Hal itu bertentangan dengan Keputusan Dirjen Perkebunan Nomor 29/Kpts/KB.120/3/2017 tentang Peremajaan Tanaman Kelapa Sawit Perkebunan yang menerangkan pendanaan operasional pelayanan diusulkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan dengan sistem pertanggungjawaban menurut tata cara DIPA BPDPKS, bukan diusulkan oleh Koperasi ataupun Poktan/Gapoktan yang diperuntukan guna kegiatan pertemuan, pembinaan, pengawasan dan koordinasi.

"Tim Penyelidik Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Aceh telah melakukan permintaan keterangan dan pengumpulan data dari pihak-pihak terkait, antara lain Pihak BPDPKS Kementrian Keuangan, Direktur Jenderal Perkebunan Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian Aceh, Dinas Perkebunan Nagan Raya, Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri serta pihak ketiga yang melakukan kerja sama dengan Koperasi Perkebunan Sejahtera Mandiri," jelasnya.

Untuk diketahui, hasil ekspose kasus oleh Kejati Aceh juga ditemukan mark up harga terutama penggelembungan harga pembelian benih bibit sawit seharga Rp 60 ribu per batang dari harga normal Rp 35 ribu per batang dan harga pupuk. Ditaksirkan, mark up yang dilakukan mencapai 200 persen. 

Editor:
Rubrik:Hukum