Breaking News

DPRK Aceh Singkil Apresiasi Kejari yang Limpahkan Perkara Tipikor ke Banda Aceh

DPRK Aceh Singkil Apresiasi Kejari yang Limpahkan Perkara Tipikor ke Banda Aceh

Singkil, Acehportal.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil mengapresiasi langkah cepat Kejaksaan Negeri (Kejari) Aceh Singkil yang telah melimpahkan dua berkas perkara dugaan Korupsi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Aceh Singkil pada Anggaran Tahun 2016 dan Dugaan Penyelewengan Dana Desa Blok 18 Kecamatan Gunung Meriah, Aceh Singkil ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Aceh di Banda Aceh, Senin (1/3/2021) kemarin.

Apresasi tersebut disampaikan Anggota DPRK Aceh Singkil Fraksi Nasdem, Ahmad Fadhli kepada Acehportal.com via telepon seluler, Kamis (4/3/2021) malam.

"Kita tentunya memantau jalannya perkembangan kasus ini, terutama kita apresiasi langkah Kejari Aceh Singkil dalam menindaklanjuti kasus seperti dugaan korupsi dan lainnya," ujarnya.

Namun Ahmad Fadhli pun berharap tak hanya dua kasus ini, akan tetapi juga kasus lainnya terutama ada banyak kasus dugaan korupsi lain yang tercium praktik korupsinya yang harus ditangani.

"Apalagi terkait dengan dana desa masih banyak, bahkan kasus-kasus Pemkab Aceh Singkil," jelasnya.

Menurut dia, korupsi itu bukan hanya soal penyelewengan dana atau uang, akan tetapi segala hal yang melanggar peraturan dan perundang-undangan yang sifatnya berkewajiban.

"Terutama menyangkut dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Aceh Singkil misalnya, mereka tidak melaksanakan dana dampak sosial (CSR/Corporate Social Responsibility) sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, karena mereka tidak membangun kebun plasma, artinya kalau di Undang-undang 39 Tahun 2014 itu paling sedikit 20 persen dari luas HGU kalau di Undang-undang 11 Tahun 2020 tentang Undang-undang Cipta kerja juga sekitar 20 persen, kalau Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2012 itu 30 persen," ungkapnya.

Akibat dari perbuatan tersebut, sambung Ahmad Fadhli, masyarakat ataupun negara dirugikan dan hal tersebut juga bisa dibawa ke ranah hukum.

"Karena ada orang yang dirugikan, terutama masyarakat yang dirugikan, semestinya dia dapat hak dari situ, karena dianggap melanggar tadi haknya nggak dapat," katanya.

"Misalnya, PT Nafasindo yang kemarin waktu mereka mengurus izin apakah persyaratan tersebut sudah dilengkapi, kalau memang belum kenapa izinnya dikeluarkan, berarti ada indikasi korupsi disitu," cetus Fadhli.

"Artinya kejaksaan juga diharapkan bisa melakukan penyelidikan terhadap terhadap persoalan ini, perusahaan yang tidak menjalankan kewajibannya. Jangan kesannya cuman kepala desa yang ditangani, kita berharap agar menyelidiki perusahaan yang nakal," tandasnya.

Rubrik:Daerah, Umum