Breaking News

DPRA Minta Stop Izin Perpanjangan HGU PT Laot Bangko

DPRA Minta Stop Izin Perpanjangan HGU PT Laot Bangko
Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sada Kata menyerahkan dokumen permasalahan PT Laot Bangko kepada DPRA untuk ditindaklanjuti

Banda Aceh, Acehportal.com - Ketua Komisi II DPRA Aceh Irpanussir, S.Ag perintahkan dinas terkait agar tidak melanjutkan rekom izin perpanjangan HGU PT Laot Bangko sebelum permasalahannya dengan masyarakat di tuntaskan, hal itu disampaikan Irpan pada saat kunjungan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sada Kata (AMM - SAKA) ke kantor DPRA Aceh Selasa, 02/03/2021.

Sebelumnya kata Irpan, permasalahan sengketa HGU PT Laot Bangko ini sudah pernah disampaikan oleh perwakilan DPRK Subulussalam kepada komisi II, dan pihaknya pun langsung menindaklanjuti dengan memanggil Distanbun dan Dinas Perizinan Aceh untuk menanyakan sejauh mana keseriusan serta hak perusahaan yang belum diberikan kepada masyarakat.

Oleh karenanya Irpan mengapresiasi langkah langkah yang dilakukan oleh AMM SAKA untuk mengingatkan dewan serta mengawal permasalahan di daerah. Pungkasnya

Irpanussir yang juga baru ditetapkan sebagai ketua DPD PAN Aceh Selatan itu menegaskan akan melakukan RDP kembali dengan mitra komisi II, supaya untuk diberhentikan sementara waktu aktivitas perusahaan sebelum sengketa dan kewajibannya diselesaikan. Tandas Irpan

"Ada beberapa tuntutan yang disampaikan oleh adek - adek mahasiswa itu, pertama pemberian kebun plasma, ganti rugi lahan, pemberian csr, menyelamatan hutan penyangga, tapal batas, upah karyawan, jaminan kesehatan karyawan, membebaskan lahan sepanjang DAS dan membuat hutan pendidikan sebagai upaya penyelamatan kayu kapur Singkil". Imbuhya

Usai audiensi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sada Kata menyerahkan dokumen permasalahan PT Laot Bangko untuk ditindaklanjuti.

Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sada Kata (AMM - SAKA) juga pernah mendesak Walikota Subulussalam mencabut rekomendasi izin perpanjangan HGU PT Laot Bangko. 

Ketua Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sada kata, Muzir Maha mengatakan, rekomendasi itu sudah ada di BPN Perwakilan Aceh, karena permasalahan sengketa HGU PT Laot Bangko tersebut belum selesai pihaknya meminta agar Wali Kota menarik kembali rekomendasi tersebut sebelum terjadi kisruh yang berkepanjangan. 

Selain itu kata Muzir, persoalan izin HGU PT Laot Bangko menjadi pembahasan serius di komisi II DPRA Aceh, dimana DPRA akan membuat rapat dengar pendapat dengan pihak dinas terkait dan kemungkinan Komisi II akan lakukan peninjauan langsung ke Subulussalam.

Muzir menambahkan perusahaan itu telah habis masa izin nya pada 31 Desember 2019 lalu namun perusahaan tetap beroperasi, ia mengingatkan agar Walikota tidak memelihara mafia HGU di Subulussalam yang sewaktu waktu dapat menjerat masyarakat itu sendiri. 

Tandasnya Lebih lanjut Muzir menilai bahwa PT Laot Bangko tidak memiliki niat baik dalam mengusahakan HGU-nya, dikarenakan selama ini hak dan kewajibannya tidak dilaksanakan dengan tuntas, termasuk pembangunan kebun plasma dan kompensasi lahan. (Parlementaria)

Rubrik:DPRA
Iklan idul fitri gub
Iklan bub gayo lues