Breaking News

DjPb Aceh: Kinerja APBN 2021 Merupakan Kunci Pemulihan Ekonomi di Aceh

DjPb Aceh: Kinerja APBN 2021 Merupakan Kunci Pemulihan Ekonomi di Aceh
Kepala Kanwil DJPb Aceh, Syafriadi didampingi jajarannya, Selasa (6/7/2021) kemarin. (Ist)

BANDA ACEH, ACEHPORTAL.com - Kepala Kanwil DJPb Aceh, Syafriadi mengatakan, kinerja APBN 2021 merupakan kunci pemulihan ekonomi di Aceh.

Berdasarkan data per 30 Juni 2021, dari sisi pendapatan, realisasi Pendapatan Pajak dan PNBP telah mencapai Rp 1,96 triliun lebih tinggi dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. 

Sementara dari sisi belanja, realisasi belanja Pemerintah Pusat di Aceh telah mencapai 43,38% (Rp 6,22 triliun) melebihi target nasional yang ditetapkan sebesar 40% di triwulan II. 

"Persentase belanja ini juga menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2019 dan 2020," ungkapnya.

"Peningkatan realisasi belanja 2021 didorong oleh pembayaran Gaji 13 pada bulan Juni dan penyaluran dana Bantuan Sosial (Bansos) yang telah mencapai 45,87 persen," ujar Syafriadi, Selasa (6/7/2021).

Ia menjelaskan, Dana Bansos tersebut disalurkan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) yang penyalurannya dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Meskipun demikian, realisasi Belanja Barang dan Belanja Modal menunjukkan kinerja penyerapan di bawah rata-rata nasional. Penyerapan Belanja Barang sebesar 38,44% (Rp 1,79 triliun dari total pagu Rp 4,68 triliun) dan penyerapan Belanja Modal sebesar 38,83% (Rp 1,01 triliun dari total Rp 2,59 triliun).

Realisasi TKDD (DAK Fisik dan Dana Desa) menunjukkan tren yang sedikit berbeda. Realisasi DAK Fisik per 30 Juni 2021 tercatat lebih rendah dari realisasi pada periode yang sama di tahun 2019 dan 2020. 

"Meskipun terdapat kabupaten atau kota yang telah mencatat realisasi lebih dari 20 persen, rendahnya realisasi pada sebagian besar kabupaten/kota yang lain menyebabkan persentase total DAK Fisik di tingkat provinsi hanya mencapai 8,96 persen," jelasnya. 

Berdasarkan data per 5 Juli 2021, terdapat 7 kabupaten/kota dengan realisasi kurang dari 5% yaitu Simeuleu, Aceh Singkil, Aceh Tengah, Subulussalam, Bireuen, Pidie Jaya dan Sabang. 

Syafriadi berharap, pemerintah kabupaten/kota meningkatkan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengakselerasi penyerapan DAK Fisik. Percepatan penyerapan DAK Fisik diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi di Aceh. 

Sementara itu, penyaluran Dana Desa menunjukkan capaian yang lebih menjanjikan, dengan menempati urutan kedelapan nasional (42,79%). Tingkat penyerapan Dana Desa Aceh tersebut didorong oleh kinerja penyaluran yang cukup baik pada beberapa kabupaten/kota. 

Tujuh kabupaten/kota mencatat realisasi lebih dari 50% yaitu Banda Aceh, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Langsa, Bieureun, Aceh Barat dan Bener Meriah. Namun, masih terdapat beberapa daerah yang kinerjanya belum optimal, bahkan ada yang masih memiliki persentase realisasi di bawah 30%.

"Di triwulan III ini, diharapkan pencairan Dana Desa dapat terus dipercepat agar seluruh gampong semakin mampu untuk memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan kualitas penanganan Covid-19 di tingkat gampong dan mengangkat pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya akan meningkatkan peringkat Aceh di tingkat nasional," paparnya. 

*Program Pemulihan Ekonomi Nasional

Kemudian, Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi COVID-19.

Sebagai instrumen utama untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi, Pemerintah mengalokasikan dana program PEN pada lima klaster yaitu Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dukungan UMKM dan Korporasi, Program Prioritas dan Insentif Usaha.

"Realisasi program PEN menunjukkan progres yang cukup baik. Berdasarkan data per 30 Juni 2021, realisasi program PEN secara nasional telah mencapai Rp 252,3 triliun (36,1%), lebih baik dari capaian pada periode yang sama tahun 2020 sebesar Rp 124,6 triliun (17,9%)," ungkap Syafriadi lagi. 

Untuk penanganan kesehatan, realisasi pada klaster Kesehatan telah mencapai 24,6% (Rp 47,71 triliun dari total pagu Rp 193,93 triliun).

Alokasi dana pada klaster ini digunakan untuk menangani permasalahan kesehatan akibat pandemi COVID-19, di antaranya untuk biaya perawatan 236 ribu pasien, pengadaan 53,91 juta dosis vaksin, dan biaya diagnostik untuk keperluan testing dan tracing.

Sementara, untuk realisasi pada empat klaster PEN lainnya menunjukan progres yang cukup baik. Realisasi pada klaster Insentif Usaha sebesar 71,7%, klaster Perlindungan Sosial sebesar 43,2%, klaster Program Prioritas sebesar 35,7% dan klaster Dukungan UMKM dan Korporasi sebesar 29,9%. 

Realisasi pada klaster Perlindungan Sosial menunjukkan capaian yang cukup baik, yaitu sebesar Rp 66,43 T (43,2% dari total pagu Rp 153,86 T).

Manfaat yang diperoleh dari klaster Perlindungan Sosial, diantaranya melalui Kartu Sembako yang diberikan kepada 15,93 juta keluarga, Program Keluarga Harapan dengan 9,9 juta keluarga dan BLT Desa untuk 5 juta keluarga.

"Realiasi pada klaster Perlindungan Sosial ini sangat diharapkan dapat meningkatkan geliat ekonomi di daerah dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi," kata dia.

APBN disusun untuk mendukung penanganan dan meminimalisasi dampak pandemi COVID-19, termasuk di dalamnya adalah untuk pemulihan ekonomi nasional.

Sebagai instrumen utama dalam penanganan kesehatan dan pengendalian ekonomi, program PEN diharapkan mampu mendukung upaya penyelamatan dan pemulihan ekonomi di masa pandemi. 

Sementara itu, belanja Pemerintah Pusat dan penyaluran TKDD diharapkan dapat diakselerasi guna menjaga momentum pemulihan ekonomi dan menjaga tren positif pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Oleh karenanya, seluruh unit kerja pelaksana APBN agar senantiasa memiliki sense of crisis dalam melakukan eksekusi kegiatan dan pencairan anggaran," sambungnya.

"Hal ini penting, karena APBN memiliki multiplier effect yang tinggi dalam mendorong pemulihan ekonomi yang terdampak oleh pandemi COVID-19," tutup Kakanwil.

Editor:
Rubrik:Ekonomi